Breaking News
light_mode

Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Rendahnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Grobogan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
  • visibility 240

GROBOGAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti rendahnya kepesertaan masyarakat dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam sosialisasi bersama warga Nahdliyyin di Gedung Kartika, Kecamatan Gubug, Kamis (7/8), ia menyerukan pentingnya perlindungan sosial bagi seluruh pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini bukan sekadar anjuran, tapi kebutuhan mutlak. Warga harus terlindungi dari risiko kerja dan kematian. Jangan sampai masa depan kita, atau keluarga kita, bergantung pada nasib,” tegas Edy di hadapan ratusan peserta.

Edy menyoroti pertumbuhan kawasan industri di Grobogan yang tidak selalu diikuti peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyoroti lemahnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan karyawan.

“Setiap pemberi kerja wajib hukumnya mendaftarkan karyawannya. Ini perintah undang-undang. Jangan ada yang bermain-main soal hak dasar pekerja,” ujarnya.

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan sektor informal masih jauh dari ideal, padahal potensi kecelakaan kerja tinggi. Edy menaruh perhatian pada jutaan pekerja informal yang belum terdaftar.

“Jangan tunggu celaka dulu baru sadar pentingnya perlindungan. Kita ingin masyarakat punya kesadaran, bahwa iuran yang dibayarkan bukan beban, tapi bentuk investasi sosial,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat menyisihkan penghasilan untuk perlindungan diri dan keluarga. Pemerintah juga diminta lebih agresif menyasar kelompok informal dengan program inklusif dan insentif.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukasi publik oleh Edy. Ia menekankan bahwa perlindungan sosial harus menjadi kesadaran kolektif.

“Kalau negara hadir melalui jaminan sosial, maka rakyat pun harus hadir dengan kesadaran penuh untuk melindungi dirinya,” pungkasnya.

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi D DPRD Pati Usul Edukasi Sistem Pendidikan Pesantren, Libatkan Dinas Terkait dan Kemenag

    Komisi D DPRD Pati Usul Edukasi Sistem Pendidikan Pesantren, Libatkan Dinas Terkait dan Kemenag

    • calendar_month Ming, 3 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.313
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan bahwa lembaga legislatif bersama jajaran pemerintah daerah memiliki sikap yang sama dalam menangani kasus yang menyita perhatian publik ini. Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara tegas dan segera, supaya kekhawatiran serta keresahan yang muncul di tengah masyarakat tidak berlarut-lama. “Kami sepakat perlu ada ketegasan […]

  • Patroli dini hari Polsek Donorojo Jepara 

    Patroli Dini Hari Polsek Donorojo Jepara Cegah Kejahatan Jalanan

    • calendar_month Kam, 8 Jun 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 277
    • 0Komentar

      Patroli dini hari Polsek Donorojo Jepara Polisi terus berupaya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Polsek Donorojo Jepara yang giat melakukan patroli dini hari untuk mencegah kejahatan jalanan serta aksi balap liar.    JEPARA – Gencarkan atau tingkatkan pelaksanaan Patroli Dini Hari, Polsek Donorojo Antisipasi Kejahatan Jalanan dan Aksi Balap Liar. […]

  • Stadion Sriwedari Solo kandang alternatif Persiku Kudus.

    Selama Bulan Ramadan Kandang Persiku Kudus Pindah ke Stadion Sriwedari Solo, Ini Alasannya

    • calendar_month Sen, 16 Feb 2026
    • account_circle Abdul Adhim
    • visibility 2.369
    • 0Komentar

    SOLO – Stadion Stadion Sriwedari Solo resmi ditunjuk sebagai markas sementara Persiku Kudus selama bulan Ramadan, dalam mengarungi putaran ketiga Championship Liga 2. Hal ini seperti dikutip dari akun kampiun.id, pemilihan stadion di Kota Solo tersebut dilakukan karena stadion milik Persiku Kudus belum memenuhi standar untuk menggelar pertandingan pada malam hari. Persiku Kudus bakal menjamu […]

  • Fraksi PDIP Pati Tegaskan Komitmen di Pansus Hak Angket DPRD Pati, Sudi Rustanto Ditunjuk

    Fraksi PDIP Pati Tegaskan Komitmen di Pansus Hak Angket DPRD Pati, Sudi Rustanto Ditunjuk

    • calendar_month Sen, 22 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 226
    • 0Komentar

    PATI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati telah resmi menunjuk Sudi Rustanto sebagai pengganti Joko Wahyudi dalam keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Keputusan ini diambil dalam rapat internal fraksi yang digelar pada Senin (22/9/2025), sebagai respons terhadap tuntutan Masyarakat Pati Bersatu yang sebelumnya berunjuk rasa pada Jumat (19/9/2025). Salah satu tuntutan utama dari […]

  • Pentas Teater As : Kekalahan Wong Cilik, dan Keserakahan Wong Berduit

    Pentas Teater As : Kekalahan Wong Cilik, dan Keserakahan Wong Berduit

    • calendar_month Sab, 4 Mei 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 197
    • 0Komentar

    PATI – Ruang dosen di Gedung B lantai II Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Pati disulap menjadi panggung pementasan. Malam Jumat (2/5/2019), Anak-anak Teater As sedang unjuk gigi. Mereka menggelar pentas produksi perdana dengan mengangkat lakon berjudul “Lorong” karya Puthut Bukhorie. Gedung yang biasanya menjadi tempat istirahat para dosen itu disulap jadi perkampungan pemulung. Pentas […]

  • Edy Wuryanto: Jangan Biarkan Kebijakan Penonaktifan PBI JKN Rusak Target UHC Nasional

    Edy Wuryanto: Jangan Biarkan Kebijakan Penonaktifan PBI JKN Rusak Target UHC Nasional

    • calendar_month Sel, 17 Feb 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 2.321
    • 0Komentar

    REMBANG – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk segera mengeluarkan kebijakan afirmatif yang ditujukan bagi kabupaten/kota yang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC). Desakan ini muncul sebagai langkah antisipasi agar kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN tidak justru menurunkan angka kepesertaan di daerah […]

expand_less