Breaking News
light_mode

Jelang Pilpres 2024 PPI Jerman Gelar Debat Terbuka, Pembangunan Daerah dan Tata Ruang Jadi Sorotan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sen, 22 Jan 2024
  • visibility 329

Edukasi – Forum debat terbuka yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman (PPI Jerman) telah sukses digelar, melibatkan tim ahli dari beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2024-2029.

Acara ini, yang bertajuk “Pembangunan Daerah dan Tata Ruang”, dilaksanakan dalam format hibrid, yaitu secara offline dan online pada hari Sabtu, (20/01/2024). Bagian offline dari acara ini berlokasi di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn, Jerman.

Tim Anies-Muhaimin diwakili oleh Prof. Sulfikar Amir, Mikhail Gorbachev Dom mewakili Tim Prabowo-Gibran, dan Tim Ganjar-Mahfud diwakili oleh Michael Victor Sianipar dalam debat tersebut.

Dalam kata pembukaannya, Ketua Umum PPI Jerman Agnia Dewi Larasati mengatakan, pembangunan yang didorong daerah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah, topik “Pembangunan
Daerah dan Tata Ruang” dirasa penting oleh PPI Jerman untuk diangkat dalam forum debat ini.

Ketua Pelaksana Forum, Geraldus Kevin Martimbang, menyampaikan bahwa pemilihan topik dan format pelaksanaan debat yang padat ditujukan untuk menyaring gagasan para pasangan calon supaya jawaban yang diberikan tidak sekadar normatif.

“Kami ingin forum ini bukan hanya memeriahkan diskusi publik yang sedang berkembang, melainkan juga menjadi wadah pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi para pelajar Indonesia di sini (Jerman) yang sedang jauh dari tanah air,” kata Geraldus dalam rilisnya, Senin (22/1/2024).

Dalam forum debat, Tim Panelis PPI Jerman menyampaikan aspirasi dan pertanyaan untuk menggali gagasan para tim ahli yang mencakup pokok bahasan desentralisasi fiskal, perencanaan pembangunan daerah berbasis inovasi, pengelolaan kota masa depan, pengembangan kawasan hutan, penanganan konflik agraria, dan penyediaan basis informasi geospasial sebagai dasar pembangunan.

Dalam diskusi terkait perencanaan pembangunan daerah, Prof. Sulfikar Amir mengkritisi pemerintah pusat yang menurutnya seringkali tidak memberikan kesempatan maksimal kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara otonom.

Selain itu, banyak proyek strategis dari pemerintah pusat yang dilaksanakan secara top-down tanpa peninjauan dan dialog bersama pemerintah daerah maupun masyarakat di sekitar proyek.

“Akibatnya, proyek bersifat disembedded terhadap realita ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut,” lanjut Sulfikar Amir.

Sementara, Mikhail Gorbachev Dom menyoal penyediaan basis informasi untuk pembangunan daerah. Dia menyampaikan harapan serta peluang bahwa dengan adanya pemilu serentak, Rencana Detail Tatanan Ruang (RDTR) dapat dicoba untuk direncanakan dari nol kembali pada tahun 2025. Sehingga RPJMN dan RPJMD bisa dibuat dalam satu masa yang sama dengan memperhatikan keselarasan perencanaan tata ruang antardaerah.

“Hal lain yang masih menjadi PR adalah peta pertanahan dan peta tata ruang. Kalau ini nantinya bisa disatukan, bisa menjadi desktop yang baik,” tambah Mikhail.

Adapun Michael Victor Sianipar di penghujung forum menyinggung jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan pertambangan serta mengkritisi program pemerintah yang masih berfokus pada legalisasi kepemilikan tanah, namun belum ada upaya untuk redistribusi tanah.

“Melegalisasi adalah hal yang penting, tapi yang mau kita dorong adalah reformasi agraria yang memberikan ruang agar masyarakat memiliki kepemilikan dan akses terhadap tanah-tanah tersebut,” tegas dia.

Menurut Michael, perlu ada kepastian dan payung hukum untuk melindungi masyarakat adat ataupun masyarakat yang terkena dampak konflik agraria. Untuk diketahui, forum di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn ini dihadiri lebih dari 100 pelajar Indonesia dan diaspora yang bermukim di Jerman.

Hasil forum akan dipublikasikan dalam bentuk policy brief yang memuat aspirasi dan gagasan pelajar Indonesia di Jerman untuk Presiden Indonesia periode 2024-2029 dalam menunjang pembangunan daerah dan tata ruang yang lebih inovatif, adil, merata, dan inklusif.

Penulis: Fatwa

Editor: Fatwa

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Imam Suroso Kawal Pembangunan BLK Pesantren, Menyongsong Puncak Bonus Demografi

    Imam Suroso Kawal Pembangunan BLK Pesantren, Menyongsong Puncak Bonus Demografi

    • calendar_month Rab, 3 Apr 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Imam Suroso melakukan pengecekan pembangunan BLK pesantren Program Balai Latihan Kerja (BLK) di lingkungan pesantren sudah di depan mata. Di Kabupaten Pati ada tiga pesantren yang mendapat bantuan program tersebut. Dan ada satu di Kabupaten Grobogan. Anggota DPR RI Imam Suroso kemarin melakukan monitoring pembangunan tempat BLK tersebut. Seperti diketahui, bantuan pembuatan BLK ini berasal […]

  • Wakil Ketua DPRD Pati Dorong Bantuan Hukum Jadi Hak Semua Lapisan Masyarakat

    Wakil Ketua DPRD Pati Dorong Bantuan Hukum Jadi Hak Semua Lapisan Masyarakat

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.679
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah daerah diminta memperluas cakupan program bantuan hukum, yang selama ini lebih banyak difokuskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut DPRD Kabupaten Pati, ke depannya layanan ini harus diprioritaskan dan juga disediakan bagi masyarakat umum, terutama warga yang berasal dari kalangan ekonomi lemah agar mereka turut mendapatkan akses keadilan. Wakil Ketua II DPRD […]

  • Kasus Kekerasan Seksual di Pati: Ayah Kandung Setubuhi Anaknya Berkali-kali

    Kasus Kekerasan Seksual di Pati: Ayah Kandung Setubuhi Anaknya Berkali-kali

    • calendar_month Sel, 9 Jul 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 356
    • 0Komentar

    PATI – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati sedang memberikan dukungan psikologis kepada seorang remaja perempuan berusia 18 tahun yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya. Korban, yang berasal dari Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, telah mengalami pelecehan seksual oleh ayahnya sejak usia 17 tahun dan masih […]

  • Pansus Hak Angket DPRD Pati Pastikan Selama Rapat Tertib Administrasi

    Pansus Hak Angket DPRD Pati Pastikan Selama Rapat Tertib Administrasi

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 428
    • 0Komentar

    PATI – Di tengah sorotan publik terhadap kinerja DPRD, Pansus Hak Angket DPRD Pati mengambil langkah tegas untuk memastikan keterbukaan informasi. Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menekankan bahwa setiap keterangan yang disampaikan dalam rapat harus dipertanggungjawabkan secara administratif. “Kami tidak main-main soal ini. Setiap kepala dinas yang kami undang, keterangannya harus ada tanda tangan,” tegasnya. […]

  • Akademi Safin Pati Juara Nasional Ajang Bergengsi Barati Cup di Bali

    Akademi Safin Pati Juara Nasional Ajang Bergengsi Barati Cup di Bali

    • calendar_month Ming, 19 Feb 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 376
    • 0Komentar

    Tim Safin Pati menjadi juara Barati Cup di Bali Tim Safin Pati Sports School (SPSS) Kelompok Umur (KU) 2010 tampil sebagai juara nasional di ajang bergengsi Tays Bakers Barati Cup 2023. Ini adalah ajang sepak bola bergengsi usia muda. Anak-anak yang terpilih bakal diberangkatkan dalam dua tim untuk berlaga pada turnamen sepak bola remaja World […]

  • Kapolda Jateng Copot Kasatreskrim Polres Boyolali Diduga Langgar Etika Polri

    Kapolda Jateng Copot Kasatreskrim Polres Boyolali Diduga Langgar Etika Polri

    • calendar_month Rab, 19 Jan 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 333
    • 0Komentar

      konferensi pers Kapolda Jawa Tengah atas kasus dugaan pelanggaran oleh Kasatreskrim Polres Boyolali SEMARANG – Kapolda Jawa Tengah Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.,  langsung mencopot Kasatreskrim Polres Boyolali. Hal ini diduga karena dugaan pelanggaran etika yang dilakukan kepada pelapor berinisial R. “Sebelumnya Saya Kapolda Jateng menyampaikan permohonan maaf  yang sebesar-besarnya kepada warga […]

expand_less