Breaking News
light_mode

Komitmen Pro Rakyat, Bapemperda DPRD Pati: Di Bawah Rp15 Juta Omzet, UMKM Bebas dari Kewajiban Bayar Pajak PBJT

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Ming, 24 Mei 2026
  • visibility 99.438

PATI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra, mengajukan usulan penyesuaian besaran batas minimal omzet pelaku usaha yang akan dikenakan pajak dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Angka yang diusulkan pihak legislatif jauh lebih tinggi dibandingkan draf awal yang disampaikan pemerintah daerah.

Jika usulan Bapemperda disetujui, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet di bawah Rp15 juta per bulan akan sepenuhnya dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.

Angka ini naik signifikan dari usulan eksekutif yang sebelumnya hanya menetapkan batas di angka Rp6 juta per bulan.

“Kami di Bapemperda mengusulkan di angka Rp15 juta. Jadi, kalau omzetnya masih di bawah Rp15 juta, mereka tidak perlu bayar pajak,” ujar Danu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu (23/5/2026) malam.

Kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha kecil ini, menurut Danu, didasari oleh hasil konsultasi resmi yang telah dilakukan Bapemperda dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dari pertemuan tersebut, diketahui bahwa penetapan batas omzet kena pajak tidak memiliki patokan baku nasional, melainkan bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi riil di masing-masing daerah.

“Kami sudah berkonsultasi langsung ke Kemendagri terkait apakah batasan ini harus Rp3 juta atau Rp6 juta. Ternyata tidak harus. Penerapannya tergantung pada kemampuan ekonomi daerah masing-masing,” katanya.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Bapemperda murni bertujuan melindungi keberlangsungan usaha para pelaku UMKM agar tidak terbebani aturan baru.

Ia berpendapat, tujuan utama dibuatnya regulasi pajak ini seharusnya lebih diarahkan untuk memungut pajak dari pelaku usaha berskala besar, bukan membebani usaha skala kecil dan menengah.

“Kalau dipaksakan rendah, kasihan UMKM-nya. Kenaikan threshold ini penting agar warung-warung kecil terlindungi, dan regulasi ini bisa lebih fokus menyasar tempat-tempat seperti kafe besar, restoran besar, diskotik, hingga tempat karaoke,” tegasnya.

Lebih lanjut Danu menjelaskan, proses pembahasan Raperda PBJT sempat dihentikan sementara. Hal itu dilakukan karena pihak eksekutif belum mampu menyerahkan bukti tertulis serta kajian mendalam terkait hasil survei dan petunjuk teknis dari Kemendagri yang sebelumnya disampaikan dalam sesi pembahasan awal.

Hingga saat ini, pembahasan rancangan peraturan tersebut baru berlangsung satu kali saja. Meski sempat terhenti, Danu memastikan pembahasan akan tetap dilanjutkan untuk mencari titik temu terbaik, terutama menyangkut besaran batas omzet yang dinilai adil dan tidak memberatkan masyarakat, sekaligus memastikan objek pajak yang tepat sasaran.

“Soalnya kalau tidak diatur regulasinya, kafe atau restoran yang besar-besar itu malah tidak bayar pajak sama sekali,” pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, berniat untuk membatalkan proses pembahasan raperda terkait pengenaan pajak ini.

Niat tersebut disampaikan usai dirinya menerima audiensi dari perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menyatakan keberatan atas rencana kebijakan tersebut, pada Sabtu (23/5) sore di lingkungan Sekretariat Daerah Pati. Pihak pemkab memastikan akan segera mengirimkan surat permohonan pembatalan resmi kepada DPRD Pati.

Editor : Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Deklarasi Damai Pemilu, Antisipasi Info Hoax

    Deklarasi Damai Pemilu, Antisipasi Info Hoax

    • calendar_month Sel, 9 Okt 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 350
    • 0Komentar

    PATI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati menggelar deklarasi damai Pemilu 2019 pagi kemarin Sabtu (6/10/2018) di halaman parkir Plaza Pragolo. Deklarasi ini dilakukan sebagai upaya menangkal info-info hoax menjelang pemilu, yang dikhawatirkan dapat mencederai penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini. Koordinator Sekretariat Bawaslu, Ahmada menjelaskan, bahwa Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu 2019 […]

  • Masa Depan Gemilang Kiper Lokal Jepara

    Masa Depan Gemilang Kiper Lokal Jepara

    • calendar_month Sen, 23 Mar 2020
    • account_circle Redaksi
    • visibility 327
    • 0Komentar

    Suasana latihan kiper Persijap  JEPARA – Berbeda dengan musim 2018 lalu ketika masih ada nama Amirul Kurniawan, musim ini memang tidak ada nama kiper lokal di skuad Persijap Jepara. Tiga pemain dengan posisi kiper sudah diisi nama-nama kiper dari luar daerah. Mereka adalah Galih Sudaryono, Harlan Suardi dan Wais Alqorni. Ketiga kiper itu kemampuannya tidak […]

  • Imunisasi Polio di Pati Capai Target 95% Anak Usia 0-7 Tahun di Sekolah dan Posyandu

    Imunisasi Polio di Pati Capai Target 95% Anak Usia 0-7 Tahun di Sekolah dan Posyandu

    • calendar_month Sen, 15 Jan 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 319
    • 0Komentar

    PATI  – Sejumlah sekolah dan desa di Kabupaten Pati telah melaksanakan Sub-Pekan Imunisasi Nasional (Sub-PIN) Polio pada hari Senin (15/1/2024). Program vaksinasi polio gratis ini diterima dengan baik oleh para orang tua. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pati, dr. Aviani Tritanti Venusia, menjelaskan bahwa tujuan dari Sub-PIN Polio ini adalah untuk memudahkan penjangkauan target imunisasi, […]

  • Anggota DPR-RI Dorong Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Miskin Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    Anggota DPR-RI Dorong Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Miskin Melalui BPJS Ketenagakerjaan

    • calendar_month Sen, 30 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 404
    • 0Komentar

    GROBOGAN – Dalam sebuah sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Grobogan, Minggu (29/6), Anggota DPR RI Komisi IX, Edy Wuryanto, mengajukan usulan penting yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Usulan tersebut berfokus pada perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk mencakup BPJS Ketenagakerjaan. “Saya sedang mengusulkan PBI bagi orang miskin untuk BPJS ketenagakerjaan. Jadi, orang miskin itu saya […]

  • Lawan Rasa Takut dengan Belajar

    Lawan Rasa Takut dengan Belajar

    • calendar_month Sel, 16 Jan 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 518
    • 0Komentar

    Quinta Fitri Maulani Quinta/DOKUMEN PRIBADI Kebanyakan rasa takut terhadap sesuatu mesti dihindari. Sepeti takut dalam hal pelajaran, namun berbeda dengan Quinta Fitri Maulani. Perempuan kelahiran Pati, 3 Mei 1996 ini mengaku, dulunya saat sekolah ia tak bisa dan cenderung takut terhadap Bahasa Inggris, maka dari itu perempuan yang tinggal di Dosoman Pati ini memilih melawan […]

  • Fraksi Gerindra DPRD Pati Dorong Penggunaan Anggaran Lebih Selektif

    Fraksi Gerindra DPRD Pati Dorong Penggunaan Anggaran Lebih Selektif

    • calendar_month Jum, 18 Sep 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 102.625
    • 0Komentar

    PATI – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran menyusul adanya penurunan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026. Dalam pembahasan tersebut, Fraksi Gerindra turut menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 serta kondisi kemampuan fiskal daerah. […]

expand_less