DPRD Pati Soroti Ribuan Kapal Nelayan Juwana Berhenti Melaut Akibat Harga Solar Mahal
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Sab, 16 Mei 2026
- visibility 98.930
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, di Dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, pada Sabtu (16/5/2026).
PATI – Ribuan unit kapal nelayan yang beroperasi di kawasan pesisir dan aliran sungai Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, diketahui berhenti beraktivitas dan tidak melaut.
Keputusan ini diambil imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak jenis solar non-subsidi yang menjadi penunjang utama operasional kapal mereka.
Kondisi kritis tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, saat mendampingi kunjungan kerja Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, di Dermaga Desa Bendar, Kecamatan Juwana, pada Sabtu (16/5/2026).
Menurut Mukit, kehadiran perwakilan dari DPR RI diharapkan dapat menjadi wadah penampungan aspirasi sekaligus solusi atas permasalahan yang menimpa para nelayan Juwana.
Ia menjelaskan, banyak kapal berukuran besar di atas 30 gross ton (GT), baik yang beroperasi di wilayah utara maupun selatan pesisir Juwana, kini tidak bisa berlayar lagi karena terbebani tingginya harga BBM.
“Dengan hadirnya Komisi IV DPR RI ini menjadi angin segar bagi nelayan. Harapannya, permasalahan nelayan bisa diketahui secara langsung karena kondisi di lapangan terlihat jelas, mulai dari utara sampai selatan kapal masih belum melaut,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahan bakar minyak merupakan kebutuhan paling mendasar bagi para nelayan untuk menjalankan armada kapal. Tanpa kepastian harga yang stabil dan terjangkau, sulit bagi mereka untuk tetap melakukan aktivitas melaut guna memenuhi kebutuhan hidup.
“BBM ini ibarat darah bagi nelayan. Kalau tidak ada BBM, kapal tidak bisa bergerak dan nelayan tidak bisa melaut,” katanya.
Salah satu nahkoda kapal yang turut merasakan dampak langsung kenaikan harga solar non-subsidi adalah Suroso. Ia mengaku, lonjakan harga yang mencapai Rp30 ribu per liter membuat dirinya dan awak kapal terpaksa menghentikan aktivitas melaut selama tiga bulan terakhir.
“Kami sudah lebih dari 20 tahun menjadi nahkoda dan memahami kondisi di lapangan. Kenaikan harga solar non-subsidi sangat membebani kami,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan membuat pendapatan hasil tangkapan menjadi tidak sebanding. Akibatnya, banyak nelayan memilih berhenti sementara waktu demi menghindari kerugian yang lebih besar.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
