Tingkatkan Pariwisata, DPR RI Bidik Digitalisasi Desa Wisata di Kudus

KUDUS – Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho Pangarso, mendorong percepatan digitalisasi dan penguatan desa wisata sebagai kunci pengembangan sektor pariwisata nasional. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jumat (23/5/2025).

Andhika menyoroti rendahnya jumlah desa wisata aktif di Kudus, hanya sekitar 15 persen dari total desa yang ada.

Ia menekankan pentingnya pembentukan basis data nasional desa wisata untuk memetakan potensi dan aktivitas pariwisata di seluruh Indonesia.

“Digitalisasi bukan hanya soal pemasaran, tapi juga soal data. Pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten harus memiliki database lengkap soal potensi dan aktivitas desa wisata,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pengembangan desa wisata sebagai bagian dari pembangunan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Keberhasilannya akan berdampak positif pada perekonomian desa, UMKM lokal, dan perbaikan infrastruktur.

Andhika juga menyinggung posisi Indonesia yang masih tertinggal dalam jumlah kunjungan wisatawan asing di Asia Tenggara, berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

“Bayangkan, negara sebesar Indonesia kalah dari Singapura. Padahal secara sumber daya alam kita jauh lebih unggul,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini, DPR RI melalui Panitia Kerja RUU Pariwisata berencana membentuk Indonesia Tourism Board atau Badan Pariwisata Nasional.

Lembaga ini diharapkan mampu menjadi eksekutor lintas sektor, melibatkan Kementerian Pariwisata, PUPR, Perhubungan, dan asosiasi pelaku pariwisata.

“Wisata bagus tidak akan berdampak kalau aksesnya sulit. Maka perlu sinergi antar-kementerian dan pelibatan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Andhika juga menekankan pentingnya promosi kuliner lokal melalui konsep food diplomacy, mencontohkan potensi soto kerbau Kudus untuk dikenal di kancah internasional.

RUU Pariwisata yang baru diharapkan menjadi dasar hukum kuat untuk memajukan pariwisata Indonesia secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kudus, Mutrikah, menyambut baik dorongan DPR RI tersebut.

Ia menyatakan kesiapannya berkolaborasi dalam menyukseskan RUU Pariwisata dan memperkuat kapasitas SDM desa wisata serta melibatkan UMKM lokal dalam kegiatan kepariwisataan.

“Ini sangat sejalan dengan program kami. Saat ini beberapa desa di Kudus memang sudah mulai berbenah, dan dukungan dari pusat tentu akan mempercepat pengembangannya,” ungkapnya.

Ia berharap sektor wisata di Kudus semakin berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Editor: Arif