DPRD kabupaten Pati

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tengah berupaya merevisi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, menjelaskan revisi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pati yang telah digagas oleh Bupati Pati, Sudewo. “Yang kedua, yaitu Perda atau perubahan Perda […]

PATI – Kasus Kris Sugiyanto (50), warga Kaborongan yang hidup tanpa tempat tinggal dan mengalami depresi, menyoroti kondisi rumah singgah di Kabupaten Pati. Setelah mendapat perawatan di Rumah Pelayanan Sosial PGOT Karya Mandiri, Pemalang, perhatian kini tertuju pada perbaikan fasilitas rumah singgah di Pati. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Suhartini (PDI Perjuangan), yang berperan […]

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut untuk memprioritaskan warga lokal dalam proses rekrutmen karyawan. Langkah ini diyakini dapat berkontribusi signifikan dalam menekan angka pengangguran di Pati. Anggota DPRD Pati, Danu Ikhsan HC, menyampaikan harapannya agar perusahaan-perusahaan di Pati turut serta aktif dalam mengurangi angka pengangguran dengan memberikan […]

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Pati. Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, yang menekankan pentingnya pendampingan yang tidak hanya berupa pelatihan sesaat, melainkan juga dukungan berkelanjutan untuk kemajuan UMKM. “Pendampingan jangan hanya […]

PATI – Anggota DPRD Pati Komisi B, Sudi Rustanto, atau yang akrab disapa Tanto, menyoroti pentingnya peningkatan pengelolaan dan infrastruktur Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana. Menurutnya, TPI Juwana sebagai pusat perekonomian di Kabupaten Pati, khususnya sektor perikanan, membutuhkan pengelolaan yang profesional dan sarana prasarana yang memadai. “Kecamatan Juwana ini pusat perekonomian di Kabupaten Pati dengan […]

PATI – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk melebarkan Sungai Silugonggo mendapat sambutan positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati. Anggota Komisi B DPRD Pati, Sudi Rustanto, menilai pelebaran sungai tersebut sangat diperlukan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas kapal dan banyaknya kapal yang parkir di sungai tersebut. “Program Pemkab Pati yang akan memperlebar Sungai […]

PATI – Anggota DPRD Pati Komisi B, Sudi Rustanto, menegaskan pentingnya peningkatan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana dan infrastruktur pendukungnya. Menurutnya, Kecamatan Juwana sebagai pusat perekonomian Kabupaten Pati, sangat bergantung pada sektor perikanan. “Kecamatan Juwana ini pusat perekonomian di Kabupaten Pati dengan industri perikanan menjadi dominan,” ujarnya. Ia menekankan perlunya pengelolaan TPI Juwana yang […]

PATI – DPRD Kabupaten Pati menggelar Rapat Paripurna untuk menerima pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD, H. Ali Badrudin, SE, dihadiri Wakil Ketua, anggota DPRD, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan tamu undangan. Ketua […]

PATI – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Pati menekankan pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan merata. Ketua Fraksi PPP, M. Dyan Aulia Burhanuddin, menjelaskan bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, pengembangan karakter, dan pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan. Menurut ia, sektor pendidikan harus relevan dengan kebutuhan zaman dan nilai-nilai […]

PATI – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, mendesak agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2025-2029 memberikan perhatian khusus pada pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren. Hal ini disampaikan Muntamah dengan mempertimbangkan kontribusi besar pesantren dalam pembangunan daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Muntamah menekankan pentingnya pengakuan […]