BREBES – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, dari Fraksi PDI Perjuangan, mengecam keras polemik yang muncul akibat surat pernyataan kontroversial dari MTs Negeri 2 Brebes terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surat tersebut menuai reaksi negatif karena dianggap memberatkan orang tua siswa, dengan adanya klausul yang membebaskan sekolah dari tanggung jawab jika terjadi keracunan, serta mewajibkan penggantian wadah makan yang rusak seharga Rp80 ribu.
“Surat pernyataan itu jelas tidak bisa diterima. Keamanan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan,” ujar Edy Wuryanto dalam keterangannya.
“Kita semua mendukung Program Makan Bergizi Gratis, tetapi jangan sampai implementasinya justru menimbulkan keresahan di masyarakat. Program ini seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman, bukan malah menjadi beban tambahan bagi orang tua,” imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa pencabutan surat pernyataan tersebut adalah langkah yang tepat. Namun, ia mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap penyedia makanan dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.
“Pemerintah wajib memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan bergizi. Sertifikasi dan pengawasan yang ketat adalah kunci untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Tengah III ini menyatakan bahwa negara harus hadir secara penuh dalam menjamin keamanan program MBG.
Ia menekankan bahwa jika terjadi kasus keracunan, seluruh biaya pengobatan harus ditanggung oleh pemerintah, bukan oleh orang tua atau pihak sekolah.
“Negara tidak boleh lepas tangan dalam hal ini. Jika ada anak yang keracunan akibat program ini, pemerintah harus bertanggung jawab penuh,” tandasnya.
Edy juga mendorong adanya keterlibatan aktif dari Puskesmas, tenaga gizi, dan petugas kesehatan lingkungan dalam mengawasi distribusi makanan di sekolah-sekolah.
Hal ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh para siswa.
“Kita harus melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jangan sampai niat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak justru menjadi bumerang,” pungkasnya.
Editor: Arif
