Breaking News
light_mode

Komitmen Ansor Pati Siap Terjunkan Banser untuk Tutup Prostitusi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 5 Okt 2021
  • visibility 926

 

Ketua GP Ansor Pati usai beraudiensi dengan Pemkab Pati.

Ansor
serius ingin membantu pemerintah menegakkan Perda dan menutup kegiatan
prostitusi. Langkah itu diiringi dengan penyiapan ribuan personel yang bakal
sukarela membantu Forkompinda.

PATI – Pimpinan
Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pati menyatakan siap jika pemerintah
meminta bantuan mereka dalam menutup tempat prostitusi secara permanen. Ansor
bakal menerjunkan ribuan personel Banser untuk membantu Forkompimda memastikan
tempat-tempat pelacuran tak kembali beroperasi. Termasuk dalam pelaksanaan
rehabilitasi eks pekerja lokalisasi.

Ketua PC GP Ansor Kabupaten
Pati Itqonul Hakim mengungkapkan masyarakat sudah cukup frustasi dengan
berlarut-larutnya proses penutupan kegiatan prostitusi  selama ini. Pihaknya berharap pemerintah
memiliki batas waktu yang jelas kapan sejumlah tempat lokalisasi tersebut
dipulihkan fungsi sosialnya seperti seharusnya.

“Kami ingin membantu
pemerintah. Sebagai bagian masyarakat kami juga ingin tahu program rehabilitasi
seperti apa yang telah disiapkan, barangkali kami bisa turut berkontribusi,”
terangnya saat beraudiensi dengan Pemkab Pati kemarin (4/10/2021).

Namun Itqon menilai
kebijakan penutupan sejumlah tempat lokalisasi saat ini nampak berjalan di
tempat. Sebab bangunan yang seharusnya telah dirobohkan, namun hingga kini
masih berdiri tegak di lahan yang bukan peruntukannya.

“Kami selaku masyarakat
tidak lagi mendengar kabar bagaimana perkembangannya. Kami dari GP Ansor siap
membantu untuk segera merobohkan bagunan di LI dan tempat prostitusi lainnya.
Jika terus berlarut-larut, kami akan mengerahkan personil untuk turun ke jalan
kalau perlu,” tegasnya.

Sementara itu Kasatpol PP
Pati Sugiyono mengatakan, untuk progres penutupan tempat-tempat prostitusi itu
memang dilakukan secara bertahap. Ia mengungkapkan Bupati Pati sudah
mengeluarkan surat peringatan agar pemilik bangunan merobohkannya secara
mandiri.

“Pak Bupati Pati sudah
membuat surat peringatan pertama per 1 Oktober kemarin. Surat peringatan ini berjangka
tiga bulan. Kalau tiga bulan belum dirobohkan, maka akan ada surat peringatan
yang kedua,” terangnya.

Dirinya juga berterimakasih
atas dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, termasuk GP Ansor.
Menurutnya, Forkopimda memang sudah berkomitmen untuk menutup tempat-tempat
prostitusi.

“Ada empat lokalisasi di
Pati yang cukup besar, pertama yang terbesar adalah LI, Ngemblok City, Kampung
Baru dan Wagenan. Juga beberapa yang kecil-kecil yang tersebar sudah kami
tutup. Bahkan tim kami juga membuat pos penjagaan di masing-masing lokasi,”
tandasnya. (hus)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Meresahkan Masyarakat, Wakapolres Jepara Sosialisasi Stop Pungli

    Meresahkan Masyarakat, Wakapolres Jepara Sosialisasi Stop Pungli

    • calendar_month Kam, 30 Mei 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 299
    • 0Komentar

    JEPARA – Wakapolres Jepara, Kompol Indra Jaya Syafputra, menegaskan larangan pungutan liar (pungli) kepada penduduk sebagai tindakan yang merugikan mereka. Pernyataan ini disampaikan dalam acara sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar oleh Satgas Saber Pungli UPP Kabupaten Jepara di Balai Desa Bandengan, Kecamatan Jepara Kota, pada Kamis (30/5/2024). Kompol Indra menjelaskan bahwa praktik pungutan liar […]

  • DPRD Pati Siap Upayakan Penerangan Jalan di Wilayah Selatan

    DPRD Pati Siap Upayakan Penerangan Jalan di Wilayah Selatan

    • calendar_month Sab, 26 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 350
    • 0Komentar

    PATI – Warsiti, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota DPRD Pati dari dapil V, mengungkapkan akan berupaya keras untuk mendorong penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah selatan, khususnya di ruas jalan Tambakromo-Maitan. Ia bahkan berencana untuk mengalokasikan dana aspirasi untuk proyek tersebut jika memungkinkan. “Kami berharap Pemkab Pati segera merespon […]

  • UMKM Sulit Permodalan, Anggota DPRD Pati Narso Tawarkan Solusi Ini

    UMKM Sulit Permodalan, Anggota DPRD Pati Narso Tawarkan Solusi Ini

    • calendar_month Sen, 28 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 278
    • 0Komentar

    PATI – DPRD Kabupaten Pati mendesak adanya kemudahan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Pati, Narso, yang menekankan pentingnya peran UMKM dalam mendorong perekonomian daerah. Narso mengusulkan skema permodalan tanpa bunga bagi UMKM, yang diyakininya dapat meringankan beban para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis […]

  • Ratusan Honorer Non-Database BKN di Pati Terancam Dirumahkan, DPRD Siapkan Solusi   

    Ratusan Honorer Non-Database BKN di Pati Terancam Dirumahkan, DPRD Siapkan Solusi  

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 396
    • 0Komentar

    PATI – Sebanyak 109 tenaga honorer non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Kabupaten Pati terancam diberhentikan pada Desember 2025 mendatang. Isu ini mencuat dan membuat para honorer yang tergabung dalam kelompok R4 menggelar audiensi dengan Komisi A dan D DPRD Pati, serta sejumlah instansi terkait, pada Senin (29/9/2025). Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah […]

  • Musrenbang RKPD 2027 : DPRD Pati Soroti Konektivitas Wilayah

    Musrenbang RKPD 2027 : DPRD Pati Soroti Konektivitas Wilayah

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 4.054
    • 0Komentar

    PATI – Wakil Ketua DPRD Pati Bambang Susilo menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2027 pada Selasa (31/03/2026). Sebagai politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), ia menggantikan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin yang tidak dapat hadir. Dalam pertemuan tersebut, Bambang Susilo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti […]

  • DPRD Pati Desak Penanganan Tuntas Kasus Dugaan Pelecehan di Pesantren Ndholo Kusumo

    DPRD Pati Desak Penanganan Tuntas Kasus Dugaan Pelecehan di Pesantren Ndholo Kusumo

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.651
    • 0Komentar

    PATI – Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh puluhan santriwati di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, menjadi sorotan serius dari kalangan legislatif. Perkara yang melibatkan oknum pengasuh ini dinilai krusial karena sebagian besar korban masih berusia anak-anak, sehingga proses hukum harus berjalan cepat, terbuka dan tuntas. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, menegaskan bahwa […]

expand_less