Breaking News
light_mode

Kepala BKPP Pati : Hati-hati Oknum Tawarkan Kelulusan CASN

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Ming, 10 Okt 2021
  • visibility 313

 

Kepala BKPP Saiful Ikmal

PATI – Kepala Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati Saiful Ikmal
menegaskan penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dilakukan
dengan transparan dan jujur.

Karena itu pihaknya
mengingatkan agar para peserta berhati – hati terhadap oknum yang mengaku atau
menjanjikan dapat meloloskan tes CPNS dan PPPK terlebih sampai mengatasnamakan
pejabat di Pati.

“Kami ingatkan bahwa
hal tersebut sangat tidak mungkin karena seleksi CPNS dan PPPK menggunakan
sistem CAT yang sudah diakui keamanannya. Nilai yang diperoleh pun dapat
dipantau secara langsung melalui live streaming,” tegas Ikmal kepada
wartawan.

Untuk diketahui pelamar
yang telah lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi kompetensi dasar
(SKD) CPNS dan seleksi kompetensi P3K Non Guru yang dijadwalkan pada 10 – 17
Oktober 2021 di Gedung Auditorium Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS)
Surakarta.

Adapun pelamar seleksi CASN
Non – Guru tahun 2021 berjumlah 6.319 dengan rincian pelamar CPNS sebanyak
5.928 orang dan pelamar PPPK Non – Guru sebanyak 391    orang.

Sedangkan untuk formasinya
terbagi menjadi 3 yaitu CPNS sebanyak 201. Formasi khusus disabilitas sebanyak
4 formasi dan formasi umum sebanyak 197. Untuk PPPK Non Guru sebanyak 198 dan
PPPK Guru sebanyak 1762 formasi.

Ikmal menambahkan, peserta
SKD CPNS yang memenuhi nilai ambang batas akan diambil paling banyak 3 (tiga)
kali jumlah kebutuhan/ formasi.

“Yaitu, diambil paling
banyak 3 kali jumlah kebutuhan atau formasi setiap jabatan berdasarkan
peringkat nilai SKD untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang akan
dilaksanakan sesuai jadwal dari Panselnas,” jelasnya.

Pihaknya menegaskan,
pelaksanaan tes dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan
dan pengendalian Covid – 19. Oleh karena itu, peserta wajib tes antigen (H-1)
atau Tes PCR (H-2) dan wajib sudah di vaksin tahap pertama.

“Bagi peserta yang
positif covid19 atau sedang menjalani isolasi mandiri wajib melaporkan panitia
dan melalui email untuk di jadwalkan ulang. Begitu pula dengan ibu hamil akan
kita prioritaskan dalam pelayanan,” paparnya. (hus)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pati Dorong Sinergi Petani dan Industri Makanan Ringan

    DPRD Pati Dorong Sinergi Petani dan Industri Makanan Ringan

    • calendar_month Jum, 25 Apr 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 348
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong kerja sama yang erat antara petani lokal dan industri makanan ringan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengungkapkan pentingnya sinergi ini, khususnya dalam menyerap hasil panen petani. “Kami berharap petani dan pelaku industri bisa bekerja sama,” ujarnya. “Petani […]

  • Aktris Happy Salma Taklukkan Gugup, Pukau Penonton dengan Nyai Ontosoroh

    Aktris Happy Salma Taklukkan Gugup, Pukau Penonton dengan Nyai Ontosoroh

    • calendar_month Ming, 9 Feb 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 311
    • 0Komentar

    BLORA – Aktris kenamaan Happy Salma mengaku gugup saat membawakan monolog Nyai Ontosoroh di Pendopo Kabupaten Blora, Jumat (7/2/2025) malam. Pementasan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Seabad Pramoedya Ananta Toer. Kehadiran Bupati Blora, Arief Rohman, beserta istri, dan para penikmat seni dari berbagai kalangan, termasuk keluarga Pram, turut menambah suasana khidmat. Gugupnya Happy Salma […]

  • Sidak Komisi D DPRD Pati Temukan Lebih dari 20 Ijazah Masih Tertahan di SMPN 1 Tayu

    Sidak Komisi D DPRD Pati Temukan Lebih dari 20 Ijazah Masih Tertahan di SMPN 1 Tayu

    • calendar_month Sel, 3 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 2.797
    • 0Komentar

    PATI – Dalam sidak di SMPN 1 Tayu, Komisi D DPRD Kabupaten Pati menemukan banyak ijazah yang belum diambil hingga dua sampai tiga tahun terakhir, khususnya lulusan tahun 2023 dan 2024 dengan jumlah lebih dari 20 lembar. Ketua Komisi D, Teguh Bandang Waluyo, menjelaskan kasus awal yang menjadi pemicu sidak adalah orang tua siswa yang […]

  • Bupati Haryanto Minta Camat Sisir Warga Miskin

    Bupati Haryanto Minta Camat Sisir Warga Miskin

    • calendar_month Rab, 13 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 306
    • 0Komentar

    Bupati Haryanto saat memberikan sambutan di acara forum perangkat daerah PATI – Bupati Haryanto meminta para camat untuk memetakan secara tepat penduduk miskin di wilayahnya masing-masing. Hal itu dilakukan setelah mencermati angka kemiskinan Kabupaten Pati yang turun sampai 9,90 persen. Bupati menginginkan bisa cepat melakukan pengentasan kemiskinan secara tepat. ”Saya ingin kecamatan-kecamatan melakukan pendataan dan pemetaan, […]

  • Ali Badrudin: Edukasi Pengelolaan Air Penting untuk Mencegah Kekeringan di Pati

    Ali Badrudin: Edukasi Pengelolaan Air Penting untuk Mencegah Kekeringan di Pati

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 258
    • 0Komentar

    PATI – Ketua sementara DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyoroti masalah penanganan bencana di wilayahnya yang terus berulang setiap tahun. Ia mendesak Pemkab Pati untuk mencari solusi jangka panjang guna mengurangi risiko bencana seperti kekeringan dan banjir. “Kami mendorong Pemkab Pati untuk memikirkan solusi jangka panjang terkait penanganan bencana. Setiap tahun, Pati dilanda kekeringan dan […]

  • DPRD Pati : Perhutanan Sosial Bernilai Ekonomi dan Lingkungan

    DPRD Pati : Perhutanan Sosial Bernilai Ekonomi dan Lingkungan

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 4.042
    • 0Komentar

    PATI – Perhutanan Sosial mendapatkan penilaian positif terkait pelaksanaannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Warsiti, menyampaikan hal tersebut. Anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengemukakan bahwa konsep hutan sosial tidak terbatas pada pemeliharaan ekosistem alam semata, melainkan juga menyimpan potensi ekonomi yang dapat dirasakan oleh warga jika pengelolaannya dilakukan dengan […]

expand_less