PATI – Komisi B DPRD Kabupaten Pati menyoroti permasalahan yang dihadapi petani ketela saat ini akibat anjloknya harga jual.
Mereka berharap pemerintah daerah memberikan perhatian lebih dan mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani ketela.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menyampaikan apresiasinya terhadap program ketahanan pangan yang fokus pada pertanian padi.
“Di Kabupaten Pati saat ini ketahanan pangan ada program 1 hektare 10 ton untuk pertanian padi ini bagus. Kami berharap dukungan pemerintah tidak berhenti disini,” ujarnya.
Namun, Muslihan menekankan pentingnya menggarap sektor pertanian lainnya secara serius untuk mendukung program ketahanan pangan secara menyeluruh.
“Kalau pertanian lainnya seperti padi dan jagung sudah ada standar harganya. Pertanian lainnya juga harus kita dukung sama. Saat ini yang menjadi keluh kesah adalah pertanian ketela. Harapan kami pemerintah ada respon positif dari keluh kesah petani ketela ini. Dimana harganya saat ini sangat anjlok,” lanjutnya.
Politisi dari PPP ini menambahkan, selama lima bulan terakhir, harga ketela berkisar di angka Rp 1.250 per kilogram, jauh di bawah harga normal Rp 2.500 – 3.000 per kilogram.
Juriyanto, seorang petani ketela dari Kecamatan Margoyoso, mengungkapkan kekecewaannya atas kondisi ini.
“Harganya jatuh, biasanya Rp 2.500 – 3.000 per kilogramnya. Sebagai petani tentu berharap ada perlindungan dari pemerintah untuk petani ketela,” keluhnya.
Senada dengan Juriyanto, Pandoyo, petani ketela asal Kecamatan Trangkil, juga mengharapkan intervensi pemerintah dalam sektor pertanian ketela.
“Pertanian ketela belum ada. Padahal kalau ada stabilitas harga, petani punya kepastian. Prediksi usaha dan hasilnya bisa dihitung. Selama ini harga panen sering tidak pasti,” ungkapnya.
Pandoyo menambahkan bahwa fluktuasi harga ketela yang tidak menentu seringkali merugikan petani. (ADV)
Editor: Arif