Breaking News
light_mode

DPRD Pati Siap Fasilitasi Screening TBC di Perusahaan

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
  • visibility 314

PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kegiatan screening kasus TBC di wilayah Kabupaten Pati.

Hal ini dilakukan mengingat kasus TBC di Pati masih tergolong tinggi dalam beberapa tahun terakhir.

“Kami siap memfasilitasi Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait, terutama dalam mengatasi kendala screening di perusahaan-perusahaan,” ujar Wisnu, mantan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati periode 2019-2024.

DPRD Kabupaten Pati memiliki fungsi pengawasan, terutama terkait dengan kesehatan pekerja. Jika ada kendala dalam pelaksanaan screening, Komisi A atau Komisi D siap membantu.

Sementara itu, Joko Leksono, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan telah menyambut baik kegiatan screening TBC bagi karyawan mereka.

Lingkungan kerja di pabrik dinilai berisiko tinggi dalam penyebaran TBC, sehingga pekerja membutuhkan fasilitasi untuk pencegahan dini.

“Banyak perusahaan yang menyambut baik program ini. Kami akan terus menggandeng perusahaan-perusahaan lain untuk berpartisipasi. Ini tentu membantu karyawan sendiri. Karena mungkin mereka liburnya hari Minggu tidak sempat untuk periksa ke fasilitas kesehatan. Jadi dengan kegiatan ini mereka sangat terbantu,” jelasnya.

Upaya screening di lingkungan kerja perusahaan menjadi langkah penting dalam upaya penanggulangan kasus TBC.

Targetnya adalah untuk mencapai eliminasi kasus TBC secara nasional pada tahun 2030, tingkat provinsi pada tahun 2028, dan Kabupaten Pati pada tahun 2026.

“Eliminasi ini bukan berarti menghilangkan kasus TBC sama sekali, melainkan mengendalikan pertumbuhannya,” pungkasnya.

[ADV]

Editor: Fatwa

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Baginda Teladan Sepanjang Zaman

    Baginda Teladan Sepanjang Zaman

    • calendar_month Sab, 16 Sep 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 295
    • 0Komentar

    Istimewa Oleh : Achmad Ulil Albab Hari ini kita dihadapkan dengan tontonan dagelan yang bisa dibilang menjijikkan. Tabrak sana tabrak sini tak peduli aturan, orang tak lagi punya pegangan. Kira-kira begitu pengamatan saya. Lebih tepatnya hari ini kita selalu dihadapkan dengan sebuah pernyataan dan kenyataan, bahwa bangsa ini sedang menghadapi krisis multi dimensional yang akut. […]

  • DPRD Kabupaten Pati Rumuskan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

    DPRD Kabupaten Pati Rumuskan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

    • calendar_month Sel, 24 Okt 2023
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 313
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati sedang merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini ditekankan karena petani dianggap berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkait pasokan pangan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Suwarno, mengungkapkan bahwa mereka telah meminta masukan dari masyarakat terkait […]

  • DPRD Pati Miliki Jangka Waktu 30 Hari untuk Selesaikan Rekomendasi Resmi LKPJ Bupati 2025

    DPRD Pati Miliki Jangka Waktu 30 Hari untuk Selesaikan Rekomendasi Resmi LKPJ Bupati 2025

    • calendar_month Kam, 26 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.859
    • 0Komentar

    PATI – Setelah penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten (LKPJ) Tahun 2025 oleh Plt. Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati akan melakukan proses pembahasan mendalam selama 30 hari kerja sebelum menetapkan rekomendasi resmi terkait hasil pelaksanaan kinerja daerah. “Setelah laporan disampaikan, DPRD mempunyai waktu 30 hari untuk membahas LKPJ tersebut. Nantinya akan keluar satu rekomendasi, yang mencakup […]

  • SPPG Gembong 1 Disuspend, BGN Tegaskan Semua Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG Ditanggung

    SPPG Gembong 1 Disuspend, BGN Tegaskan Semua Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG Ditanggung

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 102.149
    • 0Komentar

    PATI — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono bersama Pemerintah Kabupaten Pati memastikan seluruh biaya penanganan medis korban dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati akan ditanggung bersama. Hal ini disampaikan pada Kamis (10/9/2026), saat Trenggono didampingi Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau langsung para korban yang menjalani perawatan di […]

  • DPRD Pati Dorong Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai Wisata Alternatif Sejarah

    DPRD Pati Dorong Pemanfaatan Cagar Budaya sebagai Wisata Alternatif Sejarah

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 355
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap agar cagar budaya, khususnya Pintu Gerbang Majapahit di Desa Muktiharjo (Rendole), Kecamatan Margorejo, dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata alternatif yang berbasis sejarah. Harapan ini muncul setelah Pintu Gerbang Majapahit ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X sejak tahun 1998. Wakil Ketua […]

  • Perubahan APBD 2026 Tambah Rp61 Miliar untuk Infrastruktur, PAD Diminta Dioptimalkan

    Perubahan APBD 2026 Tambah Rp61 Miliar untuk Infrastruktur, PAD Diminta Dioptimalkan

    • calendar_month Jum, 18 Sep 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 102.339
    • 0Komentar

    PATI – Anggaran untuk sektor infrastruktur Kabupaten Pati mendapat tambahan sekitar Rp61 miliar dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tambahan tersebut salah satunya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan jalan yang telah masuk dalam rencana APBD murni 2026. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati dengan agenda persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang […]

expand_less