DPRD Pati Dorong Pemkab Permudah Perizinan Usaha, Beri Kemudahan Bagi UMKM

PATI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyoroti pentingnya keselarasan antara pokok pikiran (pokir) DPRD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah strategis dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Ali saat menghadiri kegiatan koordinasi pencegahan korupsi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Dalam forum tersebut, ia mendorong […]

DOKUMEN PRIBADI Fanny Pristiarianty Kesibukan sebagai customer service di sebuah rumah sakit besar di Semarang, ternyata tak membuat Fanny Pristiarianty malas memperhatikan kondisi tubuhnya. Perempuan asli Pati yang lahir di Jayapura, 28 Juni 1991 ini di sela kesibukannya, tetap mengagendakan olahraga, terutama senam.  ”Meski sibuk kesehatan tetap saya utamakan. Untuk itu saya mengagendakan untuk rutin […]

PATI – Persoalan pengelolaan sampah di desa-desa Kabupaten Pati mendapat sorotan tajam dari Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto. Ia menyoroti masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di tepi jalan dan aliran sungai. Joni mendorong desa-desa untuk mengelola bank sampah secara maksimal, tanpa sekadar pencitraan. “Sampah yang jelas hanya sekedar retorika atau […]

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah nyata dan terpadu guna menyelesaikan masalah pesangon dan dana pensiun yang belum dibayarkan kepada mantan pekerja PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.225 orang mantan karyawan belum menerima hak mereka sejak perusahaan menghentikan operasional pada tahun […]

PATI – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memasang target penyelesaian tiga rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan erat dengan pemerintahan desa paling lambat akhir tahun 2026. Tiga materi regulasi yang sedang disiapkan tersebut mencakup aturan mengenai tata cara pengisian perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). […]

PATI – Pemerintah daerah diminta memperluas cakupan program bantuan hukum, yang selama ini lebih banyak difokuskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut DPRD Kabupaten Pati, ke depannya layanan ini harus diprioritaskan dan juga disediakan bagi masyarakat umum, terutama warga yang berasal dari kalangan ekonomi lemah agar mereka turut mendapatkan akses keadilan. Wakil Ketua II DPRD […]