Breaking News
light_mode

DPRD Pati Desak Pemkab Perbaiki Lebih Banyak RTLH di 2026

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 13 Jun 2025
  • visibility 381

PATI – Angka 20 menjadi catatan kelam bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Dari 75.000 rumah tak layak huni (RTLH) yang diperkirakan ada di Kabupaten Pati, hanya 20 unit yang berhasil diperbaiki pada tahun 2025.

Data ini memicu reaksi keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang mendesak Pemkab Pati untuk segera mengambil langkah konkret dan menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi permasalahan perumahan yang sangat memprihatinkan ini.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan kekecewaan yang mendalam.

“Kami sudah tanyakan langsung ke Disperkim, hanya 20 rumah yang diperbaiki. Meskipun kami memahami adanya efisiensi anggaran, angka ini tidak bisa dibenarkan,” tegas Joni saat diwawancarai di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Rabu (11/6/2025).

Pernyataan ini menggarisbawahi kegagalan Pemkab Pati dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.

Lebih jauh, Joni menekankan pentingnya penambahan anggaran dan strategi yang lebih terarah untuk program RTLH di tahun 2026. Ia juga menyoroti perlunya antisipasi terhadap kerusakan rumah akibat bencana alam, seperti puting beliung yang kerap melanda wilayah Pati.

“Dengan banyaknya rumah yang rusak karena bencana, kami harapkan ada penambahan anggaran untuk RTLH,” tambahnya.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, Abdul Qosim, mengakui adanya penurunan jumlah perbaikan RTLH.

“Tahun lalu 30-an unit, tahun ini 20-an, dan semoga tahun depan bisa 50 unit lebih,” ujarnya. (adv)

Editor: arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • 650 Peserta Berebut 387 Posisi PPPK di Pati

    650 Peserta Berebut 387 Posisi PPPK di Pati

    • calendar_month Sab, 23 Feb 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 326
    • 0Komentar

    PATI – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer ( UNBK) telah digelar di SMKN 1 Pati Sabtu (23/2/2019). Sebanyak 650 peserta mengikuti seleksi tahap awal tersebut. Rekruitmen tahap awal ini difokuskan untuk tenaga honorer di bidang pendidikan, kesehatan dan THL penyuluh pertanian. Jumlah formasi […]

  • Harga Ketela Anjlok, Ketua Komisi B DPRD Pati Desak Pemkab Ambil Tindakan

    Harga Ketela Anjlok, Ketua Komisi B DPRD Pati Desak Pemkab Ambil Tindakan

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 365
    • 0Komentar

    PATI – Nasib petani ketela di Kabupaten Pati tengah memprihatinkan akibat harga jual yang terus merosot. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menyoroti kondisi ini dan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera turun tangan memberikan solusi. “Petani ketela sedang tidak baik-baik saja. Harga jatuh, sementara biaya produksi tetap tinggi. Pemkab Pati perlu segera hadir […]

  • Komitmen Pro Rakyat, Bapemperda DPRD Pati: Di Bawah Rp15 Juta Omzet, UMKM Bebas dari Kewajiban Bayar Pajak PBJT

    Komitmen Pro Rakyat, Bapemperda DPRD Pati: Di Bawah Rp15 Juta Omzet, UMKM Bebas dari Kewajiban Bayar Pajak PBJT

    • calendar_month Ming, 24 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.425
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra, mengajukan usulan penyesuaian besaran batas minimal omzet pelaku usaha yang akan dikenakan pajak dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Angka yang diusulkan pihak legislatif jauh lebih tinggi dibandingkan draf awal yang disampaikan pemerintah daerah. Jika usulan […]

  • Sepekan Disurati Temuan Diduga Makam Kuno di Pati Belum Diteliti Balai Arkeologi

    Sepekan Disurati Temuan Diduga Makam Kuno di Pati Belum Diteliti Balai Arkeologi

    • calendar_month Sab, 10 Nov 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 340
    • 0Komentar

    Warga Dukuh Cacah Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo masih menggali bangunan diduga makam kuno PATI – Penemuan struktur bangunan yang diduga sebagai makam kuno di Dukuh Cacah Desa Sukoharjo belum juga diteliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta. Meskipun, surat resmi permohonan penelitian temuan benda yang dinilai bersejarah itu, telah dilayangkan oleh dinas terkait pada Kamis (1/11/2018).  Hingga […]

  • Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Penonaktifan 7,3 Juta Peserta BPJS PBI

    Anggota Komisi IX DPR RI Soroti Penonaktifan 7,3 Juta Peserta BPJS PBI

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 426
    • 0Komentar

    GROBOGAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial. Ia mengungkapkan banyak aduan dari masyarakat Grobogan yang mengalami hal serupa. “Dari data yang kami terima, banyak masyarakat di Grobogan yang dieksklusi dari kepesertaan BPJS PBI,” ujarnya Jumat (4/7). Edy mendesak peninjauan ulang […]

  • DPRD Pati Dorong Penataan PKL yang Berpihak pada Pemberdayaan dan Perlindungan

    DPRD Pati Dorong Penataan PKL yang Berpihak pada Pemberdayaan dan Perlindungan

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 403
    • 0Komentar

    PATI – Komisi B DPRD Pati menyampaikan harapan agar penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati tidak hanya berfokus pada zonasi, tetapi juga pada aspek perlindungan dan pemberdayaan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, dalam sebuah pernyataan resmi. “Tujuannya agar penataan PKL di Kabupaten Pati ini tidak hanya sebatas pada […]

expand_less