Berprestasi Bupati Pati Haryanto Terima Penghargaan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Pesisir
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kam, 14 Des 2017
- visibility 1
penghargaan dari Presiden RI berupa tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya
Bidang Pemerintahan Dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan
2017. Penyerahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas nama
Presiden RI di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat, Rabu ( 13/ 12).
sebelumnya, karena ini merupakan penghargaan tertinggi di bidang kelautan. Kami
dianggap berhasil melakukan tindakan nyata dalam pengendalian dampak lingkungan
akibat kegiatan pembangunan. Selain itu, meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam penanaman mangrove, hingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
juga jadi poin plus kami. Di samping juga perikanan kita yang juga punya nilai
lebih”, terang Bupati.
menekankan bahwa capaian ini merupakan capaian bersama. “Jadi keberhasilan ini
bukan keberhasilan saya saja tetapi keberhasilan masyarakat Kabupaten Pati
terutama masyarakaat yang ada di wilayah pesisir utara. Karena itu saya ucapkan
terima kasih kepada segenap elemen masyarakat yang telah ikut ambil bagian
hingga penghargaan ini bisa diraih”, imbuhnya.
Satyalancana Wira karya bersama enam kepala daerah lain se-Indonesia. Tercatat
diantaranya ada Bupati Pacitan, Probolinggo, Klungkung, Bone, Walikota Pariaman
dan Pare-Pare.
para kepala daerah ini dilakukan bertepatan dengan puncak peringatan Hari
Nusantara.
yang datang mewakili Presiden Joko Widodo, mengatakan bahwa peringatan Hari
Nusantara ini tidak hanya seremonial belaka. Menurutnya, perayaan ini akan
memperkuat bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari, untuk dapat mewujudkan
nawacita Indonesia sebagai poros Maritim.
tonggak penyatuan Republik Indonesia yang utuh antara pulau satu dengan pulau
yang lain, sehingga tidak lagi terdapat wilayah laut internasional,” ujar
Tjahyo ketika membuka rangkaian acara peringatan Hari Nusantara tersebut.
penyatu bangsa. Melalui Deklarasi Djuanda pula negara kepulauan bisa diterima
secara internasional,” tambah dia.
mengutip perkataan Presiden Jokowi Widodo yang menyatakan bahwa Indonesia telah
lama memunggungi laut, samudera dan teluk. Padahal sebagai bangsa maritim laut
adalah masa depan bangsa.
pemerintah mulai memperkuat ketahanan maritim Indonesia dengan salah satu
upayanya yaitu memberantas illegal fishing, agar kekayaan laut Indonesia dapat
dinikmati seutuhnya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu pemerintah juga
memaksimalkan laut untuk meningkatkan efisiensi logistik dengan membangun jalur
tol laut.
yang berkaitan dengan maritim akan dijadikan satu, jangan kemarin ada Sail Sabang
(Aceh) sekarang Hari Nusantara (Cirebon) besok hari nelayan, dan sebagainya.
Ini kalau dijadikan satu makin meriah semarak, dan efisien,” kata Tjahyo.
peringatan keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan
diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan
Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Pengakuan ini sebelumnya didahului oleh
diumumkannya dalam Deklarasi Djoeanda tanggal 13 Desember 1957.
Berbagai atraksi dan kegiatan ditampilkan untuk menyemarakkan hari bersejarah
ini. Antara lain, atraksi terjun bebas oleh TNI Angkatan Laut, demo Search and
Rescue (SAR) Laut, dan sail pas kapal-kapal nelayan Indonesia.
Pandjaitan yang juga ketua dewan pengarah Hari Nusantara 2017, mengingatkan
perlunya masyarakat Indonesia mengingat kembali posisi strategis Indonesia di
kawasan. “Saya sebut ini sebagai posisi silang diantara dua samudera dan
diantara dua benua besar, jadi Indonesia ini berada pada posisi yang strategis,”
ujar Luhut.
masyarakat Indonesia yang tidak sadar betapa strategisnya posisi Indonesia
dalam dunia internasional. Dengan posisi diantara Samudera Hindia dan Samudera
Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, tambah Luhut, bangsa Indonesia
perlu mengedepankan persatuan diantara perbedaan yang ada.
harus mengurangi sebanyak mungkin perbedaan-perbedaan. Ya perbedaan itu adalah
rahmat sekaligus juga bisa menjadi malapeteka kalau kita tidak mampu mengelolanya
dengan baik,” tegas dia.
Indonesia mengontrol lalu lintas udara dan lalu lintas kapal. Namun hal itu
perlu diimbangi dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kemampuan SDM yang
ada. (mil)
- Penulis: Redaksi