Belum Terbentuk Secara Struktural, Komisi B Minta Wadah Petani Milenial Segera Dibentuk
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 24.521
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak Dinas Pertanian (Dispertan) untuk segera merealisasikan pembentukan asosiasi khusus bagi petani milenial. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian di wilayah tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Dispertan terkait rencana pembentukan organisasi tersebut.
Ia berharap, wadah bagi petani milenial ini nantinya memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertib, layaknya kelompok tani konvensional yang sudah berjalan saat ini.
“Secara kelompok, katanya sudah ada sosialisasi dari Dinas Pertanian. Namun secara struktural, petani milenial memang belum terbentuk seperti kelompok tani pada umumnya. Kalau kelompok tani umum jumlahnya sekitar 2.000,” ujar Muslihan.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa keberadaan organisasi yang jelas sangat diperlukan agar proses pembinaan dan pengembangan sektor pertanian bisa berjalan lebih maksimal.
Tidak hanya fokus pada regenerasi petani, Muslihan juga mendorong pembentukan asosiasi khusus untuk petani singkong. Menurutnya, kehadiran asosiasi ini sangat penting untuk memudahkan koordinasi, terutama dalam upaya menjaga kestabilan harga pasar.
“Tidak hanya petani milenial, petani singkong juga kami harapkan bersama Dinas Pertanian dapat dibentuk sebuah asosiasi. Supaya nantinya lebih mudah, termasuk soal komoditas, harga, dan lainnya agar lebih seimbang sesuai harapan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan pembentukan asosiasi ini juga untuk memperlancar komunikasi. Keberadaan wadah organisasi akan memudahkan pemerintah dalam menyosialisasikan program, sekaligus menjadi saluran aspirasi bagi para petani.
“Dengan adanya asosiasi, sosialisasi lebih mudah dilakukan dan keluhan dari para petani bisa tersampaikan, sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan,” pungkasnya.
(adv)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
