GROBOGAN – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti penonaktifan 7,3 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial. Ia mengungkapkan banyak aduan dari masyarakat Grobogan yang mengalami hal serupa.
“Dari data yang kami terima, banyak masyarakat di Grobogan yang dieksklusi dari kepesertaan BPJS PBI,” ujarnya Jumat (4/7).
Edy mendesak peninjauan ulang kebijakan ini, mengingat banyak peserta miskin yang membutuhkan akses layanan kesehatan.
“Negara harus menjamin orang miskin untuk menjadi anggota BPJS (PBI),” tegasnya.
Ia meminta Pemda Grobogan melakukan survei ulang untuk memastikan penonaktifan tersebut tepat sasaran dan memfasilitasi reaktivasi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Pemerintah daerah Grobogan harus proaktif. Lurah harus memastikan, jika memang miskin, harus diusulkan kembali melalui Dinsos untuk direaktivasi,” tambahnya.
Dalam sosialisasi BPJS Kesehatan di Desa Gubug, Edy menekankan pentingnya kesehatan.
“Kesehatan itu nomor satu, harta nomor dua, jabatan nomor dua. Apa gunanya kita kaya jika kita tidak sehat?” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan, Wahyu Setyorini, mengajak masyarakat untuk mendaftar BPJS Kesehatan.
“Karena biaya berobat mahal, maka perlu untuk daftar BPJS Kesehatan, agar apabila sakit nantinya dapat di-cover biayanya, jangan tunggu sakit dulu baru mau daftar,” pesannya.
Pendaftaran dan pengurusan administrasi, katanya, dapat dilakukan dengan mudah melalui Pelayanan Administrasi via WhatsApp, atau langsung mengunjungi Mall Pelayanan Publik di Purwodadi, termasuk layanan di CFD pada hari Minggu.
Editor: Arif
