Breaking News
light_mode

Edy Wuryanto Dorong Pekerja Miskin Dapat Jaminan Sosial, Iuran Bisa Diambil dari Hasil Investasi BPJS TK

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 10 Apr 2026
  • visibility 24.330

JAKARTA – Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali pekerja yang berada di garis kemiskinan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak agar kelompok pekerja rentan segera mendapatkan akses Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tanpa harus memikirkan beban biaya iuran bulanan.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa perlindungan bagi warga tidak mampu bukan sekadar program sosial, melainkan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya Pasal 14 dan 17. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah wajib mendaftarkan kelompok miskin dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kelompok pekerja miskin ini mayoritas adalah pekerja bukan penerima upah (PBPU), seperti petani, nelayan, pedagang kecil, hingga pekerja mandiri. Mereka bekerja, tetapi berpenghasilan rendah dan sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian,” ujar Edy.

Menurut pengamatannya, terdapat sekitar 18 hingga 20 juta pekerja miskin di Indonesia yang saat ini masih ‘buta’ perlindungan. Padahal, risiko kerja yang mereka hadapi di sektor informal sangat tinggi.

Ia mencontohkan kasus Ibu Nurul, seorang pemulung yang jarinya hampir putus saat bekerja namun tidak mendapatkan layanan kesehatan karena tidak terdaftar sebagai peserta.

“Kasus seperti ini bukan satu dua. Banyak pekerja miskin yang bekerja di sektor informal menghadapi risiko tinggi, tetapi tidak memiliki perlindungan. Ini yang harus segera kita selesaikan,” tegasnya.

Dalam mencari solusi, Edy Wuryanto menawarkan terobosan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai potensi keuangan BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk tujuan mulia ini.

Saat ini, total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp920 triliun, di mana 70 persennya ditempatkan di instrumen obligasi dengan imbal hasil rata-rata 6 persen per tahun.

“Kalau dihitung sederhana, potensi hasil investasi dari obligasi itu sekitar Rp37 triliun per tahun,” jelasnya.

Sementara itu, kebutuhan dana untuk melindungi 20 juta pekerja miskin hanya diperkirakan sekitar Rp4 triliun per tahun, dengan besaran iuran JKK dan JKM sebesar Rp16.800 per bulan.

“Artinya sangat cukup. Dari Rp37 triliun, kita ambil Rp4 triliun untuk melindungi pekerja miskin. Ini tidak membebani APBN, tetapi menggunakan hasil pengulaan dana itu sendiri untuk kepentingan perlindungan peserta,” tegas Legislator Dapil Jawa Tengah III tersebut.

Edy menambahkan, dasar hukum sudah sangat kuat dengan adanya PP Nomor 50 Tahun 2025. Ia menilai cukup dengan melakukan penyesuaian teknis pada PP Nomor 101 Tahun 2012 junto PP Nomor 76 Tahun 2015 agar skema ini bisa jalan.

“Secara regulasi memungkinkan, secara anggaran juga memungkinkan, tinggal keberanian kebijakan. Ini soal keberpihakan,” ujarnya.

Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi kuat antara Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sosial, terutama dalam hal validasi data.

Edy berharap Menaker bisa menjadi motor penggerak agar janji perlindungan sosial ini segera menjadi kenyataan.

“Saya berharap Menteri Ketenagakerjaan bisa menjadi motor penggerak, sehingga perlindungan jaminan sosial benar-benar dirasakan oleh pekerja miskin. Jangan sampai mereka terus berada dalam kerentanan tanpa perlindungan,” pungkasnya.

Editor: Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pati Minta Sekolah Hentikan Praktik Penjualan LKS yang Bebani Orang Tua

    DPRD Pati Minta Sekolah Hentikan Praktik Penjualan LKS yang Bebani Orang Tua

    • calendar_month Sel, 10 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.088
    • 0Komentar

    PATI – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Yoga Dermawan mengajak seluruh sekolah negeri untuk tidak menjual buku Lembaran Kerja Siswa (LKS) kepada peserta didik. Ia telah mengajukan permintaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati agar memberikan klarifikasi resmi terkait larangan praktik ini di setiap satuan pendidikan. Yoga menyampaikan bahwa pihaknya secara berkala menerima laporan serta […]

  • Sosialisasi Permendikbud di SMPN 1 Juwana, Ketua Komisi D DPRD Pati Soroti Kualitas Pembangunan

    Sosialisasi Permendikbud di SMPN 1 Juwana, Ketua Komisi D DPRD Pati Soroti Kualitas Pembangunan

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.574
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menghadiri agenda sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 yang digelar di Aula SMP Negeri 1 Juwana, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan komite sekolah serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Tujuannya adalah untuk mempertegas pemahaman mengenai […]

  • Kecelakaan Maut di Pati: Bus Tabrak Pick Up, Satu Orang Tewas

    Kecelakaan Maut di Pati: Bus Tabrak Pick Up, Satu Orang Tewas

    • calendar_month Sel, 20 Agu 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 332
    • 0Komentar

    PATI – Sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Pati, tepatnya di perempatan Lampu Lalu-Lintas Tanjang, Desa Tanjang, Kecamatan Gabus, pada Selasa pagi (20/8/2024) sekitar pukul 09.30 WIB. Peristiwa nahas ini melibatkan sebuah bus Jaya Utama Indo trayek Surabaya-Semarang dengan nomor polisi L 7004 UD dan sebuah mobil Pick Up Carry berpelat nomor […]

  • Sudewo: Semua Masukan DPRD Pati Akan Jadi Ikhtiar Membangun Kabupaten Pati 

    Sudewo: Semua Masukan DPRD Pati Akan Jadi Ikhtiar Membangun Kabupaten Pati 

    • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 667
    • 0Komentar

    PATI – Bupati Pati, Sudewo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati secara daring pada Jumat, 31 Oktober 2025. Agenda rapat hari ini adalah penyampaian pendapat atas laporan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terkait pemakzulan Bupati Pati. Sebelumnya, Rapat Paripurna pertama telah membacakan laporan Pansus Hak Angket tentang kinerja Bupati Pati. Laporan tersebut dibacakan secara bergantian […]

  • Ketua Komisi C DPRD Pati: Perbaikan Jalan di Pati Bakal Dimulai Akhir Bulan Ini

    Ketua Komisi C DPRD Pati: Perbaikan Jalan di Pati Bakal Dimulai Akhir Bulan Ini

    • calendar_month Sab, 9 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.839
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah daerah diminta segera melaksanakan perbaikan ruas jalan yang rusak, mengingat kondisi tersebut kerap menjadi keluhan masyarakat dan dirasa sudah mengganggu berbagai aktivitas warga sehari-hari. Harapannya, perbaikan ini dapat segera diwujudkan demi kenyamanan dan kelancaran perjalanan di wilayah Kabupaten Pati. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengadakan […]

  • Bawaslu Kabupaten Pati meminta keterangan terkait video viral kepala desa di Pati dukung bakal calon bupati dan gubernur.

    Bawaslu Pati Panggil Kepala Desa Usai Deklarasi Dukung Sudewo dan Ahmad Luthfi

    • calendar_month Sen, 24 Jun 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 310
    • 0Komentar

      PATI – Video viral deklarasi para kepala desa di Pati untuk mendukung Sudewo dan Ahmad Luthfi berbuntut Panjang. Pada Senin (24/6) Bawaslu Kabupaten Pati, Jawa Tengah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, perihal dugaan pelanggaran para kepala desa itu. Ketua Bawaslu Pati Supriyanto mengaku sudah memanggil 3 orang, yaitu Ketua Umum Pasopati Pandoyo, kepala […]

expand_less