Breaking News
light_mode

Studi Banding ke Bantul Beri Wawasan Pengawasan BUMD bagi Komisi B DPRD Pati

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sab, 28 Mar 2026
  • visibility 3.750

PATI – Kunjungan studi banding yang dilakukan Komisi B DPRD Pati ke Kabupaten Bantul, Yogyakarta, memberikan panduan berharga untuk menyempurnakan sistem pengawasan terhadap lembaga pembiayaan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sesuai prinsip tata kelola yang berlaku.

Mukit, Sekretaris Komisi B DPRD Pati, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyelaraskan praktik pengawasan BUMD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengawasan terhadap tata kelola pembiayaan menjadi poin krusial yang harus dilakukan secara cermat.

“Kami ingin melihat langsung mekanisme di Bantul yang selama ini dikenal cukup disiplin mengelola BUMD,” papar politisi dari Partai Demokrat ini.

Pada sesi diskusi bersama DPRD Bantul, kedua pihak membahas peran lembaga legislatif dalam mengawasi operasional lembaga pembiayaan. Sorotan utama diberikan pada aspek transparansi dalam penggunaan anggaran serta akuntabilitas dalam proses pelaporan.

Mukit menambahkan bahwa studi banding ini memiliki nilai strategis mengingat perluasan pembenahan sisi pengawasan terhadap BUMD di Pati. Tanpa adanya kontrol yang efektif, kualitas pelayanan publik yang menjadi fungsi utama BUMD berpotensi terganggu.

Selama di Bantul, anggota Komisi B mempelajari bagaimana kerangka pengawasan dibangun melalui kerja sama sinergis antara DPRD, pemerintah daerah, dan auditor internal. Model kolaborasi ini dinilai memiliki relevansi untuk diimplementasikan di Pati.

Rombongan juga mendalami pengalaman Kabupaten Bantul dalam menangani berbagai permasalahan pembiayaan yang memiliki risiko penyimpangan. Upaya preventif yang diterapkan menjadi salah satu poin penting yang akan dijadikan bahan evaluasi.

Menurut Mukit, hasil dari kunjungan ini akan disusun dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang akan diajukan kepada DPRD Pati. Ia berharap praktik terbaik yang diterapkan di Bantul dapat diadaptasi dengan kondisi lokal di Pati.

Kegiatan studi banding ini merupakan bagian dari upaya Komisi B untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola BUMD. Peran pengawasan dewan akan terus diperkuat agar BUMD dapat berperan optimal dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

(adv)

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Imam Suroso : Jokowi Pemimpin Tepat NKRI

    Imam Suroso : Jokowi Pemimpin Tepat NKRI

    • calendar_month Rab, 10 Apr 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 225
    • 0Komentar

    SOLO – Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) optimis mendulang suara sebesar 90 persen di kampung halamannya sendiri. Hal itu mengaca pada perolehan suara tahun 2014 lalu yang mencapai 84 persen. Apalagi dalam kesempatan kampanye terbuka di Stadion Sriwedari Jokowi memamerkan program tiga kartunya yang pro rakyat kecil sekaligus menyejahterakan. Seperti diketahui, bersama KH […]

  • DPRD Pati : Apresiasi Bulog Pati, Kenaikan HPP Gabah Berdampak Positif Bagi Petani

    DPRD Pati : Apresiasi Bulog Pati, Kenaikan HPP Gabah Berdampak Positif Bagi Petani

    • calendar_month Jum, 18 Apr 2025
    • account_circle Abdul Adhim
    • visibility 681
    • 0Komentar

    PATI – Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram dinilai menjadi angin segar bagi para petani. Karena dapat mengangkat kesejahteraan petani. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Pati sekaligus Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Kabupaten Pati, Sudi Rustanto. Pria yang duduk di Komisi B DPRD Pati itu mengapresiasi kenaikan […]

  • Pelanggaran Dana Desa Capai 10 Persen

    Pelanggaran Dana Desa Capai 10 Persen

    • calendar_month Jum, 13 Okt 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 169
    • 0Komentar

    Istimewa Lingkar Muria, PATI – Inspektorat Kabupaten Pati masih menemukan pelanggaran terhadap pemerintah desa. Hal ini terlihat dari masih banyaknya desa yang  belum melakukan pembayaran pajak penambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), setelah pengunaan sumber dana desa. Kepala Inspektorat Sumarsono Hadi mengatakan, pihaknya selalu melakukan teguran terhadap desa yang belum melunasi pajak. Sebab jika tidak […]

  • Menggali Kembali Kebesaran Dr Tjipto Mangoenkoesoemo, Putera Asli Jepara

    Menggali Kembali Kebesaran Dr Tjipto Mangoenkoesoemo, Putera Asli Jepara

    • calendar_month Kam, 5 Mar 2020
    • account_circle Redaksi
    • visibility 189
    • 0Komentar

      Dialog budaya ngobrolin dr Tjipto  Jepara tidak hanya RA Kartini dan Sosrokartono. Ada nama besar Dr Tjipto. Putra kelahiran Pecangaan Kulon. Tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia ini terkenal sebagai tiga serangkai. Bersama Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker. Kiprahnya pada masa pergerakan dulu patut diteladani generasi masa kini.   Di balaidesa Pecangaan Kulon, Kabupaten Jepara, […]

  • Meski Ditolak Keras, Penertiban Karaoke Tetap Jalan

    Meski Ditolak Keras, Penertiban Karaoke Tetap Jalan

    • calendar_month Kam, 15 Feb 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, PATI – Aksi unjuk rasa yang dilakukan pengusaha, serta pemandu karaoke Rabu (14/2/18) kemarin di depan Gedung DPRD, ternyata tak sedikitpun membuat gentar Pemerintah Kabupaten Pati. Esoknya, Kamis (15/2/18) sesuai rencana awal, Satpol PP tetap melakukan penertibkan di sepanjang Jalan Pantura Pati – Kudus. Sore itu ada 11 karaoke yang melanggar Perda Nomor […]

  • Renovasi GOR Pesantenan Pati Lampaui Target, Sentuhan Modernisasi Dimulai

    Renovasi GOR Pesantenan Pati Lampaui Target, Sentuhan Modernisasi Dimulai

    • calendar_month Sen, 13 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 305
    • 0Komentar

    PATI – Proses renovasi Gedung Olahraga (GOR) Pesantenan Pati menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Progres pembangunan tidak hanya sesuai jadwal, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan. Hingga pekan ketiga Oktober 2025, realisasi fisik proyek senilai Rp 4,9 miliar ini mencapai 36,88 persen, melampaui target awal sebesar 26,56 persen. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan […]

expand_less