Membangun Budaya Keselamatan di Negeri Rawan Bencana

LINGKARMURIA.COM – Indonesia adalah negeri dengan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga salah satu wilayah paling rawan bencana di dunia. Letak geografis yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik, kondisi tropis, serta dinamika cuaca ekstrem menjadikan gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, dan erupsi gunung api sebagai bagian dari siklus alam yang tidak dapat dihindari.

Namun, yang seringkali membuat kejadian alam berubah menjadi tragedi kemanusiaan bukanlah kekuatan bencananya, melainkan ketidaksiapan manusia dalam menghadapinya.

Pulau Sumatera dan Aceh memberikan gambaran paling jelas tentang risiko besar yang terus mengintai. Deretan bencana besar—termasuk gempa Aceh 2004, gempa Nias 2005, gempa Padang 2009, hingga tsunami Mentawai 2010—menunjukkan bahwa wilayah ini adalah salah satu zona paling aktif secara tektonik.

Aktivitas sesar Sumatera yang membentang sepanjang pulau juga memastikan bahwa gempa besar akan terus berulang. Yang membedakannya adalah apakah masyarakat siap atau tidak.

Belajar dari Aceh: Harga Mahal dari Ketidaksiapan

Tragedi Aceh 26 Desember 2004 adalah pengingat paling kuat tentang pentingnya kesadaran dan kesiapsiagaan. Sebelum tsunami menerjang, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tanda-tanda awal tsunami, tidak memiliki jalur evakuasi, serta tidak dibiasakan dengan edukasi bencana. Ketidaksiapan tersebut menyebabkan jumlah korban mencapai lebih dari 160 ribu jiwa.

Namun, dari tragedi itu pula, transformasi besar dimulai. Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memperkuat regulasi melalui Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan mulai membangun infrastruktur peringatan dini. Aceh menjadi titik awal perubahan cara pandang terhadap mitigasi bencana di Indonesia.

Meski begitu, dua dekade setelahnya, kesiapsiagaan di banyak wilayah Sumatera masih belum merata. Banjir besar di Aceh Tamiang, longsor di Sumatera Barat, banjir bandang di Agam dan Kerinci, serta sederet gempa di pesisir barat Sumatera menunjukkan bahwa kerentanan masih tinggi. Bencana yang berulang ini menjadi alarm penting bahwa budaya keselamatan belum benar-benar mengakar.

Ketika Bencana Dipahami sebagai Takdir

Dalam berbagai survei nasional, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang bencana sebagai takdir atau azab yang tidak dapat dihindari. Pandangan fatalistik ini sering menjadi penghalang dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ada anggapan bahwa bencana adalah “urusan Tuhan”, sehingga manusia tidak perlu berpikir atau berusaha untuk menghindarinya.

Padahal, dalam perspektif ilmu pengetahuan dan bahkan ajaran agama, manusia diperintahkan untuk berikhtiar dan beradaptasi. Banyak rumah adat di Nusantara dirancang tahan gempa, menunjukkan bahwa nenek moyang kita memiliki pengetahuan adaptif yang tinggi. Sayangnya, dalam perkembangan modern, kearifan tersebut justru terlupakan.

Menganggap bencana sebagai takdir semata membuat masyarakat cenderung pasif, tidak peduli pada pelatihan kebencanaan, dan kurang memperhatikan tata ruang yang aman. Padahal, seperti yang digambarkan dalam rumus kebencanaan R = H × V / C (H → Hazard [bahaya alam], V → Vulnerability [kerentanan], C → Capacity [kapasitas]), risiko meningkat ketika kerentanan tinggi dan kapasitas rendah. Kita tidak bisa mengurangi bahaya, tetapi bisa menurunkan kerentanan dan meningkatkan kapasitas.

Adaptasi: Strategi yang Terbukti Menyelamatkan

Adaptasi adalah kunci utama keselamatan di negara yang rawan bencana. Adaptasi bukan berarti melawan alam, melainkan menyesuaikan diri dengan pola alam. Banyak negara yang berhasil mengurangi korban bencana bukan karena wilayah mereka aman, tetapi karena warganya teredukasi, infrastrukturnya kuat, dan sistem tanggap daruratnya berjalan. Di Indonesia, adaptasi dapat dilakukan melalui tiga pilar:

1. Adaptasi fisik. Meliputi pembangunan rumah tahan gempa, infrastruktur yang sesuai standar, jalur evakuasi yang jelas, serta sistem peringatan dini yang dapat diakses masyarakat. Beberapa kota di Sumatera Barat telah mulai membangun shelter tsunami, namun jumlahnya masih jauh dari mencukupi.

2. Adaptasi sosial. Pendidikan kebencanaan perlu ditanamkan sejak dini. Contoh paling terkenal adalah Tilly Smith, anak berusia 10 tahun yang menyelamatkan puluhan orang dalam tsunami Thailand 2004 karena mengenali tanda-tandanya dari pelajaran sekolah. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dicanangkan pemerintah harus diperluas dan dilaksanakan secara konsisten, terutama di daerah rawan seperti Sumatera dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

3. Adaptasi komunitas. Saat bencana terjadi, masyarakat sekitar adalah pihak pertama yang dapat memberikan pertolongan. Studi Gempa Kobe 1995 menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen korban selamat dibantu diri sendiri dan keluarga, sementara tim penyelamat hanya menyumbang 1,7 persen. Ini menunjukkan bahwa komunitas adalah garda terdepan penanggulangan bencana.

Mengapa Budaya Keselamatan Penting?

Budaya keselamatan adalah cara hidup. Ia mencakup kebiasaan, pola pikir, cara merencanakan, dan cara bertindak dalam menghadapi ancaman. Negara-negara dengan budaya keselamatan kuat biasanya memiliki masyarakat yang peka terhadap tanda-tanda bencana, keluarga yang memiliki rencana evakuasi sendiri, desa atau kelurahan yang rutin melakukan simulasi, sekolah yang terintegrasi dengan kurikulum kebencanaan, serta pemerintah daerah yang berkomitmen pada tata ruang berbasis risiko.

Tanpa budaya keselamatan, teknologi secanggih apa pun tidak akan bekerja maksimal. Sirene tsunami tidak berarti banyak jika masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengarnya.

Menuju Indonesia yang Lebih Tangguh

Indonesia tidak bisa berharap bencana berhenti. Namun, Indonesia bisa memastikan dampaknya tidak lagi sebesar sebelumnya. Kuncinya ada pada empat langkah besar:

– Memberdayakan individu: Mengetahui risiko di sekitar tempat tinggal, memahami tanda-tanda bencana, dan menyiapkan tas siaga.

– Menguatkan keluarga: Menetapkan titik kumpul, jalur evakuasi, dan sistem komunikasi keluarga.

– Membangun komunitas tangguh: Rukun Tetangga (RT), desa, gampong, dan nagari harus menjadi pusat kesiapsiagaan.

– Kolaborasi lintas lembaga: Sinergi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan relawan mutlak diperlukan.

Penutup: Keselamatan Berawal dari Kesadaran

Dengan kondisi geografis yang tidak dapat diubah, Indonesia harus mengubah dirinya. Bencana tidak bisa dicegah, tetapi kerugian bisa diminimalisir. Yang diperlukan bukan hanya regulasi, tetapi perubahan budaya; bukan hanya sistem, tetapi juga kesadaran kolektif.

Belajar dari Aceh dan Sumatera, kita memahami satu hal penting: keselamatan bukan datang dari ketidakterulangan bencana, tetapi dari kesiapan manusia menghadapinya.

Budaya keselamatan harus menjadi identitas baru bangsa ini—dari rumah, sekolah, tempat kerja, hingga ruang publik. Karena pada akhirnya, keselamatan adalah ikhtiar bersama yang menentukan masa depan generasi berikutnya.

Penulis: Jaka Januar