Breaking News
light_mode

Viral Ketua DPRD Pati Kecewa karena Anggota Bolos Paripurna

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sel, 13 Jun 2023
  • visibility 2
Suasana rapat paripurna DPRD Pati

PATI – Kedisiplinan anggota DPRD Pati masih menjadi sorotan, hal ini terlihat dari tingkat kehadiran dalam rapat paripurna. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin sampai kesal dengan hal itu. Kekesalannya dilontarkan saat memimpin Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), (13/6/2023).

Untuk diketahui pada rapat paripurna tersebut sebanyak 22 anggota DPRD tidak hadir. Terlihat banyak kursi anggota yang kosong. Di DPRD Pati sendiri total ada 50 kursi. Sementara yang mengikuti rapat paripurna tersebut hanya sejumlah 28 anggota.

“Dari total 50 anggota, yang hadir hanya 26 kemudian tambah 2 jadi 28. Sisanya tidak hadir,” ungkap Ali sesuai Rapat Paripurna LKPJ 2022, kemarin.

 

 

Bahkan, sebelum dimulainya rapat, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu sempat meminta kepada awak media untuk mengambil gambar kursi yang kosong. Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaannya terhadap beberapa anggota dewan yang tidak hadir pada rapat paripurna itu.

“Makanya tadi saya sampaikan kepada teman-teman media, saya suruh foto mana anggota DPRD mana yang datang dan tidak. Biar bisa kelihatan. Kita ini makan dapat gaji dari uang rakyat. Kewajiban kita juga harus bertanggungjawab,” paparnya. 

Bahkan, kata dia, ada salah satu anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pati tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Ia pun meminta Ketua BK untuk memberikan teguran kepada anggotanya itu.

“Anggota BK tadi juga ada yang tidak hadir dan tidak ada izin. Tapi ketua BK-nya, pak Rusdi hadir, pak Suryanto hadir. Yang tidak hadir hanya Pak Wisnu,” sebutnya.

Lebih lanjut Ali berpesan kepada anggota DPRD Pati agar menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan serius. Sehingga hal serupa tidak terjadi terulang lagi. Hak dan kewajiban harus dipenuhi.

“Saya mengimbau kepada seluruh anggota DPRD, sudah dipilih rakyat, memiliki tugas dan kewajiban, tentunya tugasnya perlu diperhatikan. Jangan sampai terjadi lagi,” tegasnya.

Selain itu Ali juga mengingatkan bahwa ada sanksi bagi anggota dewan yang sering bolos rapat. Dari mulai peringatan hingga pemberhentian sesuai tata tertib (Tartib) DPRD Pati.

 

“Sanksinya sesuai dengan tartib DPRD. Tidak hadir 6 kali berturut-turut bisa diberikan sanksi peneguran hingga pemberhentian,” pungkasnya. (ftw)

 

Editor : Arif

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kabupaten Pati Rumuskan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

    DPRD Kabupaten Pati Rumuskan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

    • calendar_month Sel, 24 Okt 2023
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati sedang merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Hal ini ditekankan karena petani dianggap berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terkait pasokan pangan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Suwarno, mengungkapkan bahwa mereka telah meminta masukan dari masyarakat terkait […]

  • BRI Tak Bisa Kembalikan Dana yang Hilang, Nasabah Kecewa Berat

    BRI Tak Bisa Kembalikan Dana yang Hilang, Nasabah Kecewa Berat

    • calendar_month Rab, 22 Jun 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Nasabah BRI Siti Mardhiyah yang menjadi korban penipuan didampingi suaminya Salah seorang nasabah BRI Juwana mengaku sangat kecewa karena tabungan milik istrinya yang digondol penipu cyber tak bisa dikembalikan. Padahal salah satu rekening yang menjadi tujuan transfer dana tersebut sudah diblokir. Pihak bank menyarankan untuk melaporkan ke polisi. PATI – Nasabah BRI Juwana mengaku sangat […]

  • Pengurus Yayasan PIM Mujahidin Bageng Resmi Dikukuhkan, Siap Hadapi Tantangan Pendidikan Modern

    Pengurus Yayasan PIM Mujahidin Bageng Resmi Dikukuhkan, Siap Hadapi Tantangan Pendidikan Modern

    • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 8
    • 0Komentar

    PATI – Jajaran Pengurus Yayasan Perguruan Islam Monumen (PIM) Mujahidin Bageng masa khidmah 2025-2030 secara resmi dikukuhkan pada Minggu (19/10/2025). Acara pengukuhan dan serah amanah ini berlangsung di Pusat Kegiatan (Pusgia) PIM Mujahidin, Desa Bageng, Kecamatan Gembong, Pati, diawali dengan khotmil qur’an bin nadhor, pembacaan tahlil, serta selawat bersama. PIM Mujahidin Bageng, yang mengelola lembaga […]

  • Juara Sekolah Bersih, SD Negeri Kuanyar 2 Jadi Spot Selfi

    Juara Sekolah Bersih, SD Negeri Kuanyar 2 Jadi Spot Selfi

    • calendar_month Sel, 15 Okt 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Spot selfi JEPARA – Keberhasilan SD Negeri 2 Kuanyar, Mayong menjadi juara pertama lomba Sekolah Dasar Bersih dan Sehat (SDBS) Kabupaten Jepara tahun 2019, membuat sekolah ini makin tenar. Hal itu karena warga sekitar yang menjadikan sekolah tersebut menjadi spot selfi dadakan.  “Belakangan, warga sekitar menjadikan sekolah kami sebagai spot foto. Kebanyakan berfoto tidak di […]

  • DPRD Pati Kembali Gelar Rapat Pansus Hak Angket, Soroti Kenaikan PBB-P2

    DPRD Pati Kembali Gelar Rapat Pansus Hak Angket, Soroti Kenaikan PBB-P2

    • calendar_month Sel, 19 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 2
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kembali menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pada Selasa (19/8/2025), setelah jeda libur perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, ini menyoroti isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kenaikan PBB-P2 […]

  • DPRD Pati Prioritaskan Pemberdayaan PKL dalam Raperda Penataan Usaha

    DPRD Pati Prioritaskan Pemberdayaan PKL dalam Raperda Penataan Usaha

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3
    • 0Komentar

    PATI – DPRD Kabupaten Pati menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sektor informal. Fokus ini tercermin dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang saat ini tengah memasuki tahap pembahasan intensif. Anggota Komisi B DPRD Pati, Sadikin (Fraksi PKS), menjelaskan bahwa Raperda ini dirancang bukan semata untuk […]

expand_less