Breaking News
light_mode

Tolak Pemborosan Birokrasi, Edy Wuryanto Soroti Rencana Badan Baru Pengelola Pesangon

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month 15 menit yang lalu
  • visibility 103.785

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta pemerintah menjelaskan urgensi rencana pembentukan badan baru untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP).

Menurutnya, pembentukan lembaga baru perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran dan tumpang tindih kelembagaan.

Wacana tersebut mencuat setelah Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa aturan turunan terkait DCP masih dalam tahap penyusunan. Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan tiga alternatif pengelola dana tersebut, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk badan baru.

Edy menegaskan, DCP bukanlah dana investasi yang dapat dikelola secara bebas. Dana tersebut memiliki tujuan khusus, yaitu menjamin pemenuhan hak pekerja ketika mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Oleh sebab itu, orientasi pengelolaannya harus mengutamakan perlindungan pekerja, bukan semata-mata mengejar keuntungan investasi.

“Jika harus membentuk badan baru, pemerintah harus mampu menjelaskan apa urgensinya. Jangan sampai uang yang seharusnya memperkuat perlindungan pekerja justru terserap untuk membangun birokrasi baru,” kata Edy.

Politikus PDI Perjuangan itu juga mengacu pada Pasal 253 ayat (3) UU Nomor 27 Tahun 2026 yang mengamanatkan pengelolaan DCP oleh lembaga pemerintah. Ia menilai BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi pilihan utama mengingat lembaga tersebut telah memiliki pengalaman serta infrastruktur dalam mengelola dana pekerja. Kendati demikian, aspek kewenangan dan landasan hukumnya tetap harus dipastikan.

Selama ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalankan lima program perlindungan, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Selain pengalaman pengelolaan, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki basis data pekerja, perusahaan, pengupahan, kepesertaan, hingga ahli waris. Ketersediaan data tersebut dinilai dapat mempermudah proses identifikasi pekerja, pencatatan kewajiban dana, serta verifikasi hak ketika terjadi PHK.

Sebaliknya, mendirikan badan baru berpotensi membutuhkan pembangunan sistem administrasi, infrastruktur, dan pendataan dari awal. Hal itu dikhawatirkan menambah beban operasional sekaligus menciptakan sistem yang saling tumpang tindih.

“Jangan sampai terjadi duplikasi sistem dan data. Kita sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dengan infrastruktur yang berjalan. Mengapa tidak dioptimalkan?” ucap Edy.

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah III tersebut turut menyoroti aspek pengelolaan investasi DCP. Menurutnya, dana pesangon harus ditempatkan pada instrumen yang mengutamakan keamanan dan likuiditas. Hal ini penting karena PHK bisa terjadi kapan saja akibat tekanan ekonomi maupun kebijakan perusahaan.

Dengan demikian, dana harus selalu tersedia agar hak pekerja dapat dibayarkan tanpa harus menunggu pencairan investasi.

“Ketika perusahaan melakukan PHK, pekerja tidak bisa diminta menunggu sampai investasinya jatuh tempo. Danantara mungkin memiliki kapasitas investasi, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa menjamin dana pesangon aman, likuid, transparan, dan siap dibayarkan. Itu ukuran utama pengelolanya,” tegasnya.

Dari sisi tata kelola, Edy menilai BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki mekanisme seleksi direksi dan dewan pengawas. Selain itu, pengelolaan aset jaminan sosial juga telah memiliki kerangka regulasi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2015.

Pengawasan terhadap pengelolaan tersebut turut melibatkan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Edy menekankan, pemerintah harus memastikan pengelolaan DCP tetap berorientasi pada kepentingan pekerja. Sebab, dana tersebut bersumber dari kewajiban pengusaha untuk menjamin perlindungan tenaga kerja.

“Uang ini berasal dari kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerja. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik atau bisnis yang menyimpang dari tujuan perlindungan. Pemerintah harus memastikan dana ini benar-benar dikelola untuk kepentingan pekerja,” pungkasnya.

Editor : Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Edy Wuryanto Minta Pemerintah Respons Kasus “Super Flu” Secara Terukur Tanpa Panik

    Edy Wuryanto Minta Pemerintah Respons Kasus “Super Flu” Secara Terukur Tanpa Panik

    • calendar_month Rab, 7 Jan 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.689
    • 0Komentar

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta agar pemerintah memberikan tanggapan yang terukur dan berbasis sistem terhadap kasus “super flu” yang muncul di Indonesia, dengan tetap menjaga agar tidak memicu kepanikan di kalangan masyarakat. Yang disebut sebagai super flu dan tengah menjadi perbincangan adalah influenza A (H3N2) subclade K, sebuah varian baru […]

  • Gandeng Rumah Kreatif Jogja Hasilkan Motif Khas Batik Karimunjawa

    Gandeng Rumah Kreatif Jogja Hasilkan Motif Khas Batik Karimunjawa

    • calendar_month Sen, 29 Nov 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Pameran batik hasil karya pelatihan ibu-ibu di Karimunjawa dengan Rumah Kreatif Dongaji Batik Panggungharjo Yogyakarta Emak-emak di Karimunjawa dilatih membikin batik. Bekerja sama dengan Rumah Kreatif dari Jogja, sejumlah motif telah dihasilkan. Antara lain motif dewadaru, motif kalimasada, motif setigi dan stilisasi biota laut Karimunjawa. Motif ini dipersembahkan untuk menyuarakan keberlanjutan lingkungan hidup di salah […]

  • Haru Nakagaki/INSTAGRAM n_haru71

    Duo Pemain Jepang Siap Bela Persijap

    • calendar_month Rab, 12 Jul 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 361
    • 0Komentar

    Haru Nakagaki/INSTAGRAM n_haru71 Liga 2 tahun ini bakal sangat menarik, karena persaingan akan ketat dalam hal perebutan tiket promosi maupun yang berada di zona degradasi. Terlebih saat ini diperbolehkan menggunakan pemain asing.    JEPARA – Tim Persija Jepara bakal memakai service dua pemain asing pada ajang Liga 2 musim 2023/2024. Kedua pemain itu adalah pemain […]

  • Plt Bupati Pati Pastikan Realisasi Sudetan Sungai Juwana 11 Kilometer Atasi Banjir, Ajak Jaga Sumber Kehidupan Bersama

    Plt Bupati Pati Pastikan Realisasi Sudetan Sungai Juwana 11 Kilometer Atasi Banjir, Ajak Jaga Sumber Kehidupan Bersama

    • calendar_month Sen, 27 Jul 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 101.351
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen penuh mempercepat penanganan persoalan banjir yang kerap melanda Kecamatan Juwana, salah satunya melalui rencana pembangunan sudetan Sungai Juwana sepanjang kurang lebih 11 kilometer. Pernyataan ini disampaikan secara tegas oleh Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat meresmikan penyelenggaraan Festival Kali Juwana ke-7 Tahun 2026 yang mengusung tema “Gerakan […]

  • Potensi Agro Wisata Desa Terban Terhambat Jalan Rusak

    Potensi Agro Wisata Desa Terban Terhambat Jalan Rusak

    • calendar_month Sen, 19 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 541
    • 0Komentar

    KUDUS – Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, tengah bertransformasi menjadi kawasan agro-wisata yang menjanjikan. Program penghijauan yang dimulai sejak tahun 2020 telah membuahkan hasil berupa kebun buah-buahan yang subur dan produktif. Namun, kemajuan ini terhambat oleh kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan. Kepala Desa Terban, Supeno, mengungkapkan bahwa berbagai jenis tanaman buah seperti mangga, alpukat, […]

  • Mengakrabi Muria dari Karya Seni Rupa

    Mengakrabi Muria dari Karya Seni Rupa

    • calendar_month Sel, 21 Mei 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 325
    • 0Komentar

    satuharapan.com Pegunungan Muria dan kota-kota yang melingkarinya berunjuk gigi, melalui tangan-tangan lembut para seniman perupa. Ada sepuluh perupa dari tiga kota yang berada tepat di kaki Pegunungan Muria. Jepara, Pati, dan Kudus. Mereka tergabung dalam kelompok yang bernama Songolikur Art Project. Mereka menggelar pameran karya bertajuk “Dari Titi Muria” di Tembi Rumah Budaya, Yogjakarta. Pameran […]

expand_less