BPJS Kesehatan Siapkan Kerja Sama Cath Lab RSUD Soewondo Pati

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati terus mendorong peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengoperasian layanan kateterisasi jantung atau Catheterization Laboratory (Cath Lab) di RSUD RAA Soewondo Pati. Fasilitas tersebut dipersiapkan agar pasien jantung dapat memperoleh tindakan medis menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tanpa harus menjalani rujukan ke luar daerah.

Kesiapan fasilitas itu ditinjau langsung oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra di Ruang Seruni RSUD RAA Soewondo, Kamis (29/10/2026). Kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan ditargetkan dapat ditandatangani pada 17 November 2026.

Chandra menilai keberadaan Cath Lab sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya pasien yang membutuhkan tindakan jantung secara cepat dan tepat.

Ia menjelaskan, pengadaan peralatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 telah berjalan hampir tiga tahun. Saat ini, RSUD RAA Soewondo juga sudah didukung tenaga dokter spesialis jantung untuk menunjang operasional layanan tersebut.

“Tujuannya bukan semata menghadirkan teknologi medis, melainkan memastikan masyarakat mendapat layanan jantung yang aman, bermutu, terjangkau, dan dekat dengan tempat tinggalnya,” kata Chandra.

Berdasarkan data yang dipaparkan, sebanyak 1.318 kasus sindrom koroner akut tercatat di enam rumah sakit di Kabupaten Pati selama 2024. Sebanyak 308 di antaranya merupakan serangan jantung dengan elevasi segmen ST (ST-Elevation Myocardial Infarction/STEMI) yang memerlukan penanganan segera.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya akses layanan kateterisasi jantung di dalam daerah. Sebab, jarak perjalanan menuju rumah sakit rujukan serta keterbatasan akses berpotensi meningkatkan risiko komplikasi hingga kematian apabila pasien terlambat mendapatkan tindakan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kerja sama pembiayaan layanan Cath Lab baru dapat direalisasikan setelah seluruh persyaratan teknis terpenuhi. Aspek yang menjadi perhatian meliputi kesiapan peralatan medis, dokter, hingga tenaga perawat.

Setelah layanan resmi berjalan, BPJS Kesehatan akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya selama kurang lebih enam bulan.

“Kalau dokter, perawat, dan alatnya siap, kerja sama segera dilakukan. Dengan begitu, pasien tidak perlu lagi dirujuk ke Kudus atau Rembang,” ujar Prihati.

Selama ini, pasien penyakit jantung asal Pati masih harus menghadapi sejumlah kendala ketika membutuhkan layanan lanjutan di rumah sakit luar daerah, termasuk RSUP Dr. Kariadi Semarang. Keterbatasan kapasitas rumah sakit rujukan, khususnya tempat tidur di ruang ICU, serta lamanya proses rujukan menjadi persoalan yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, keberadaan Cath Lab di RSUD RAA Soewondo diharapkan dapat mempercepat akses masyarakat terhadap tindakan medis yang membutuhkan penanganan dalam waktu singkat.

Selain berdampak pada pelayanan kesehatan, Chandra menyebut ketersediaan fasilitas medis yang memadai juga berpengaruh terhadap perkembangan investasi daerah. Menurutnya, infrastruktur kesehatan menjadi salah satu pertimbangan investor sebelum memutuskan menanamkan modal di Kabupaten Pati.

“Dalam Pati Business Forum di Pendopo Kabupaten Pati, investasi yang masuk mencapai hampir Rp12,6 triliun. Investor juga menanyakan jumlah dan kondisi rumah sakit. Investasi yang tumbuh diharapkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” ungkap Chandra.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD RAA Soewondo Pati Ahmad Husin menerangkan, rumah sakit yang dipimpinnya merupakan rumah sakit tipe B pendidikan sekaligus pusat rujukan regional untuk wilayah Pantura Timur.

Berdiri sejak 1932, RSUD RAA Soewondo saat ini memiliki kapasitas 330 tempat tidur dan melayani pasien dari berbagai wilayah. Dari sisi akses pelayanan, jarak antara Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan ruang Cath Lab dapat ditempuh dalam waktu kurang dari lima menit.

“Cath Lab mulai beroperasi pada 20 Desember 2024 untuk melayani pasien umum. Kami terus mengupayakan agar layanan ini dapat dijamin BPJS Kesehatan sehingga akses pasien terhadap tindakan kateterisasi jantung semakin luas,” jelas Ahmad Husin.

Dari aspek tenaga medis, rumah sakit tersebut telah memiliki satu dokter konsultan jantung dan pembuluh darah, dua dokter spesialis jantung, serta satu dokter yang tengah menempuh pendidikan intervensi.

Selain itu, terdapat tiga perawat jantung intervensi, lima perawat kardiologi dasar, dan dua radiografer kateter. Ketersediaan sumber daya manusia tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian kesiapan layanan oleh BPJS Kesehatan.

Prihati mengingatkan bahwa serangan jantung tidak hanya mengancam kelompok lanjut usia, tetapi juga dapat menyerang masyarakat usia produktif. Penanganannya pun harus dilakukan secepat mungkin, mulai dari hitungan menit hingga jam.

Menurutnya, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko kematian sekaligus menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga pasien. Dengan demikian, perluasan akses layanan jantung juga menjadi bagian dari upaya mencegah keluarga terjerumus dalam kemiskinan akibat biaya dan dampak penyakit.

“Gotong royong dalam JKN memungkinkan biaya pelayanan yang besar ditanggung bersama melalui iuran peserta. Namun, mutu layanan dan keberlanjutan pembiayaan harus sama-sama dijaga,” kata Prihati.

Di samping memastikan kesiapan Cath Lab, Prihati turut meminta Pemkab Pati bersama Dinas Kesehatan memberikan perhatian terhadap pemutakhiran data Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Perubahan status kepesertaan harus diantisipasi agar masyarakat dengan penyakit kronis, termasuk pasien yang rutin menjalani cuci darah, tidak tiba-tiba kehilangan jaminan akses pelayanan kesehatan.

Dalam pemaparan tersebut, sekitar 14 ribu peserta disebut berpotensi terkena dampak perubahan segmen maupun wilayah kepesertaan.

Prihati juga mendorong pihak rumah sakit untuk mengurangi jumlah klaim tertunda (pending claim) serta meningkatkan penerapan pelayanan kesehatan berbasis nilai (value-based healthcare). Dengan pendekatan tersebut, kualitas dan manfaat pelayanan menjadi prioritas, bukan sekadar meningkatkan jumlah tindakan medis.

Upaya promotif dan preventif juga perlu diperkuat untuk menekan risiko penyakit sejak dini. Beberapa program yang menjadi perhatian di antaranya rencana gerakan jalan kaki setiap hari pada 2027 serta pengembangan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis).

Editor : Arif