Pemkab Pati Jamin Pengobatan Siswa Keracunan MBG, DPRD Pati Beri Dukungan

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah untuk memastikan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong tetap memperoleh layanan kesehatan. Biaya pemeriksaan dan pengobatan siswa yang terdampak dipastikan menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Langkah tersebut dilakukan agar persoalan biaya tidak menjadi kendala bagi keluarga untuk segera membawa anak mereka mendapatkan penanganan medis. Pemkab Pati menempatkan keselamatan dan kondisi kesehatan siswa sebagai prioritas dalam penanganan kejadian tersebut.

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengatakan pemerintah ingin memastikan masyarakat, khususnya para orang tua siswa, tidak menunda pemeriksaan karena khawatir mengenai biaya pengobatan.

“Langkah ini diambil supaya masyarakat bisa terlindungi. Orang tua yang takut memeriksakan anaknya karena menanggung biaya, maka bisa ditanggung dan cepat memeriksakan anaknya ke rumah sakit dan tanpa biaya,” ujar Candra.

Mengenai pihak yang nantinya bertanggung jawab atas pembiayaan pengobatan, Candra menyebut persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah situasi darurat dapat ditangani. Untuk sementara, Pemkab Pati memilih memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi seluruh siswa yang terdampak.

“Untuk tanggung jawab SPPG itu ketentuannya dengan BGN seperti apa, yang penting Pemkab mengambil langkah dulu. Yang menanggung SPPG atau siapa nanti akan dibahas,” jelasnya.

Jaminan pengobatan tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memberikan ketenangan kepada orang tua siswa. Pemerintah daerah berharap keluarga tidak lagi memiliki kekhawatiran untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila membutuhkan pemeriksaan.

“Pemkab mengambil langkah strategis supaya orang tua siswa aman dengan pengobatan gratis,” katanya.

DPRD Pati Dukung Langkah Pemkab

Kebijakan Pemkab Pati mendapat apresiasi dari DPRD Pati. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menilai kehadiran pemerintah daerah sangat diperlukan ketika terjadi kondisi darurat yang menyangkut kesehatan masyarakat, terlebih korban yang terdampak merupakan anak-anak.

Menurut Ali, penanganan medis harus menjadi prioritas utama. Ia meminta seluruh siswa yang diduga mengalami keracunan mendapat pemeriksaan dan penanganan dengan cepat, tanpa terhambat persoalan administrasi maupun pembiayaan.

“Pemkab harus bertindak cepat, sigap dan tepat untuk menyelamatkan siswa yang diduga keracunan,” kata Ali.

Terkait anggaran pengobatan, Ali menyebut mekanisme pembiayaan dapat dibahas sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai pemerintah daerah memiliki sejumlah alternatif sumber anggaran yang dapat digunakan untuk menghadapi kondisi darurat.

“Soal biaya itu dari dana talangan atau tak terduga atau dari manapun nanti akan dihitung. Yang penting nanti tidak melanggar aturan, kan ada pos-posnya tersendiri terkait dengan APBD,” pungkasnya.

Ali menambahkan, persoalan mengenai pihak yang pada akhirnya bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan dapat dibicarakan setelah kondisi para siswa tertangani. Menurutnya, hal yang paling mendesak saat ini adalah memastikan siswa yang membutuhkan pertolongan memperoleh layanan kesehatan secepatnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Pemkab Pati diharapkan dapat memastikan seluruh siswa terdampak memperoleh penanganan medis tanpa terkendala biaya. Sementara itu, pembahasan mengenai tanggung jawab pembiayaan selanjutnya dapat dilakukan setelah situasi darurat teratasi.

(adv)

Editor  : Arif