Breaking News
light_mode

Pengasuh Pesantren di Kayen Berinisial MKA Resmi Jadi Tersangka Dugaan Pencabulan Anak

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Jum, 11 Sep 2026
  • visibility 102.242

PATI — Polresta Pati membeberkan perkembangan penanganan dugaan tindak pidana pencabulan anak dan kekerasan seksual di lingkungan salah satu lembaga pendidikan agama di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

Penyampaian ini dilakukan dalam konferensi pers yang digelar di Aula Sanika Satyawada Polresta Pati, Jumat (11/9/2026), pukul 13.30 WIB, dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama.

Polresta Pati mengonfirmasi perkara saat ini telah memasuki tahap penyidikan. Seorang berinisial MKA (47 tahun), pengasuh berdomisili di Desa Talun, telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dugaan perbuatan tersebut diduga terjadi berulang kali pada periode Juli–Agustus 2026 di lingkungan pondok pesantren atau lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

Penanganan perkara mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kompol Dika menegaskan seluruh proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan senantiasa mengutamakan perlindungan korban.

“Kami memastikan perkara ini ditangani secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum. Yang paling utama, kami juga memperhatikan aspek perlindungan dan pendampingan terhadap korban,” ujarnya.

Langkah penyidikan yang telah dilakukan meliputi olah tempat kejadian perkara, gelar perkara, pemeriksaan korban, saksi, maupun tersangka, serta koordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Pati dan instansi terkait.

Polresta Pati mengajak masyarakat menjaga lingkungan yang aman bagi anak dan memberi ruang bagi proses hukum berjalan tanpa hambatan.

Identitas serta informasi pribadi korban dimohon untuk tidak disebarluaskan demi perlindungannya.

“Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang, menghormati proses hukum dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak,” pungkasnya.

Editor : Arif

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Desa di Jepara Komitmen jadi Desa Antikorupsi

    Puluhan Desa di Jepara Komitmen jadi Desa Antikorupsi

    • calendar_month Kam, 25 Mei 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Bimbingan teknis desa antikorupsi dari KPK di Jepara/DISKOMINFO  Dengan bimbingan dari tim KPK, sebanyak 20 desa di Kabupaten Jepara secara resmi berkomitmen untuk menjadi desa antikorupsi  JEPARA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang didukung Pemerintah Kabupaten Jepara menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyelenggarakan bimbingan teknis program desa anti korupsi. Bimtek yang diikuti […]

  • DPRD Pati Sosialisasikan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

    DPRD Pati Sosialisasikan Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

    • calendar_month Kam, 17 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 308
    • 0Komentar

    PATI – Muslihan, anggota DPRD Pati, mewakili Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, menjadi narasumber dalam Penyuluhan Hukum bagi Kepala Desa/Lurah menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Pati. Acara yang digelar hari ini dihadiri oleh seluruh kepala desa, ASN, serta Pj Bupati Pati, Kapolresta Pati, Dandim Pati, dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati. Dalam penyampaiannya, Muslihan menekankan pentingnya […]

  • Kades Tlogomojo-Batangan Bantah Tuduhan Penyelewengan Pembangunan Embung

    Kades Tlogomojo-Batangan Bantah Tuduhan Penyelewengan Pembangunan Embung

    • calendar_month Kam, 14 Des 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1.079
    • 0Komentar

    Kepala Desa Tlogomojo menunjukkan data-data tentang pembangunan embung desa  Lingkar Muria, PATI – Kepala Desa Tologomojo Sunoto membantah tuduhan atas dugaan penyelewengan pembangunan embung desa, yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Pati. Soal tanah kerukan yang diduga dijual, Sunoto mengaku hasil penjualan itu untuk operasional pembangunan embung. ”Tanah hasil kerukan memang dijual. Akan tetapi hasil […]

  • Pemkab Pati Jamin Pengobatan Siswa Keracunan MBG, DPRD Pati Beri Dukungan

    Pemkab Pati Jamin Pengobatan Siswa Keracunan MBG, DPRD Pati Beri Dukungan

    • calendar_month Sel, 15 Sep 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 102.284
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mengambil langkah untuk memastikan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong tetap memperoleh layanan kesehatan. Biaya pemeriksaan dan pengobatan siswa yang terdampak dipastikan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar persoalan biaya tidak menjadi kendala bagi keluarga untuk segera membawa anak mereka […]

  • Klaim Bupati Pati Soal Persetujuan PCNU Terkait Lima Hari Sekolah Dibantah dalam Rapat Pansus Hak Angket DPRD

    Klaim Bupati Pati Soal Persetujuan PCNU Terkait Lima Hari Sekolah Dibantah dalam Rapat Pansus Hak Angket DPRD

    • calendar_month Kam, 28 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 256
    • 0Komentar

    PATI – Klaim Bupati Pati, Sudewo, yang menyatakan bahwa kebijakan lima hari sekolah telah disetujui oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pati, dibantah dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati pada Kamis (28/8/2025). Muhammadun, anggota Pansus, menegaskan bahwa pernyataan Bupati di media tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ia menjelaskan bahwa setelah Bupati […]

  • DPRD Pati Minta Sungai Selok Segera Dikeruk, Pengairan Lahan Warga Terganggu

    DPRD Pati Minta Sungai Selok Segera Dikeruk, Pengairan Lahan Warga Terganggu

    • calendar_month Sel, 8 Sep 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 102.145
    • 0Komentar

    PATI – Kondisi Sungai Selok yang berada di Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menjadi perhatian DPRD Pati. Debit air yang menyusut ditambah pendangkalan sungai mulai berdampak terhadap kebutuhan pengairan lahan pertanian dan tambak milik masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Haryono, meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah penanganan, salah satunya melalui normalisasi sungai. Menurutnya, keberadaan […]

expand_less