Reses Tahap Pertama 2018, Infrastruktur Jadi Sorotan
- account_circle Redaksi
- calendar_month Sel, 5 Jun 2018
- visibility 2
PATI – Persoalan infrastruktur menjadi sorotan. Hal itu
mengemuka dari rapat paripurna siang kemarin Saqbtu (2/6/2018), dengan agenda penyampaian hasil
reses tahap pertama tahun 2018 anggota DPRD Kabupaten Pati di lima daerah
pemilihan (dapil).
mengemuka dari rapat paripurna siang kemarin Saqbtu (2/6/2018), dengan agenda penyampaian hasil
reses tahap pertama tahun 2018 anggota DPRD Kabupaten Pati di lima daerah
pemilihan (dapil).
Rapat paripurna dipimpin Wakil
Ketua I DPRD Kabupaten Pati Hardi. Sementara itu hasil reses yang dilakukan pada
14 hingga 17 Maret ini dibacakan oleh anggota Komisi D Jamari. ”Hasil reses ini
dilakukan untuk melakukan identifikasi persoalan-persoalan dimasyarakat. Yang
mana nantinya akan dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan,” kata politisi
PDI Perjuangan ini.
Ketua I DPRD Kabupaten Pati Hardi. Sementara itu hasil reses yang dilakukan pada
14 hingga 17 Maret ini dibacakan oleh anggota Komisi D Jamari. ”Hasil reses ini
dilakukan untuk melakukan identifikasi persoalan-persoalan dimasyarakat. Yang
mana nantinya akan dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan,” kata politisi
PDI Perjuangan ini.
Reses yang telah dilakukan di semua
dapil di Kabupaten Pati ini, memunculkan sorotan persoalan infrastruktur di
Kabupaten Pati. Jalan-jalan yang rusak bahkan dikeluhkan masyarakat di semua
dapil.
dapil di Kabupaten Pati ini, memunculkan sorotan persoalan infrastruktur di
Kabupaten Pati. Jalan-jalan yang rusak bahkan dikeluhkan masyarakat di semua
dapil.
”Banyak jalan-jalan yang rusak.
Masyarakat menghendaki agara pemerintah cepat tanggap jika terjadi banyaknya
kerusakan jalan,” kata Jamari membacakan laporan tersebut.
Masyarakat menghendaki agara pemerintah cepat tanggap jika terjadi banyaknya
kerusakan jalan,” kata Jamari membacakan laporan tersebut.
Selain jalan, pembangunan drainase,
dan pemasangan lampu penerangan jalan juga muncul. Hal itu diusulkan di dapil
2. ”Ada jalan-jalan yang kondisinya gelap saat malam hari. Sebab minim dan
bahkan tak ada lampu penerangan jalannya. Pemerintah diimbau untuk melakukan
pengadaan lampu penerangan jalan,” imbuh Jamari.
dan pemasangan lampu penerangan jalan juga muncul. Hal itu diusulkan di dapil
2. ”Ada jalan-jalan yang kondisinya gelap saat malam hari. Sebab minim dan
bahkan tak ada lampu penerangan jalannya. Pemerintah diimbau untuk melakukan
pengadaan lampu penerangan jalan,” imbuh Jamari.
Tambahan
Menambahi hasil reses tersebut,
Ketua Komisi C Awi, turut menambahkan adanya usulan mengenai infrastruktur yang
dirasa cukup darurat. ”Sepanjang pantai di Kecamatan Batangan diusulkan supaya
di bangun sumur. Hal itu untuk mengurangi sedimentasi, selain itu pengerasan
jalan di sekitar tambak juga perlu dilakukan karena itu berkaitan dengan perekonomian.
Untuk memudahkan mengangkut hasil pertanian di musim kemarau,” katanya.
Ketua Komisi C Awi, turut menambahkan adanya usulan mengenai infrastruktur yang
dirasa cukup darurat. ”Sepanjang pantai di Kecamatan Batangan diusulkan supaya
di bangun sumur. Hal itu untuk mengurangi sedimentasi, selain itu pengerasan
jalan di sekitar tambak juga perlu dilakukan karena itu berkaitan dengan perekonomian.
Untuk memudahkan mengangkut hasil pertanian di musim kemarau,” katanya.
Selain permasalahan infratruktur,
di bidang pendidikan juga banyak usulan yang disampaikan masyarakat kepada para
wakilnya tersebut. Seperti nasib tenaga guru honorer dan juga guru PAUD.
di bidang pendidikan juga banyak usulan yang disampaikan masyarakat kepada para
wakilnya tersebut. Seperti nasib tenaga guru honorer dan juga guru PAUD.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD
Kabupaten Pati Hardi, mengungkapkan, hasil reses tersebut nantinya akan menjadi
pokok pikiran dewan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.
”Nantinya pokok pikiran ini akan disampaikan secara tertulis kepada Bapeda,”
terang Hardi. (hus)
Kabupaten Pati Hardi, mengungkapkan, hasil reses tersebut nantinya akan menjadi
pokok pikiran dewan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019.
”Nantinya pokok pikiran ini akan disampaikan secara tertulis kepada Bapeda,”
terang Hardi. (hus)
- Penulis: Redaksi
