Breaking News
light_mode

Pembahasan Perda CSR Mandek Tiga Tahun, DPRD Pati Tegaskan Pentingnya Aturan yang Jelas

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Kam, 11 Jun 2026
  • visibility 99.973

PATI – Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Pati belum menemukan titik terang.

Meskipun telah dibahas selama lebih dari tiga tahun, regulasi yang diharapkan menjadi landasan hukum pelaksanaan program tersebut masih terhenti karena belum tercapainya kesepahaman antara pihak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati.

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa perbedaan pandangan mengenai besaran batas minimal kontribusi perusahaan menjadi hambatan utama yang membuat pembahasan raperda ini belum dapat diselesaikan.

“Perda CSR masih mengganjal karena pembahasannya belum selesai. Kendalanya ada pada penentuan batas minimal kontribusi perusahaan,” ujar Ali.

Menurutnya, pengaturan batas minimal kontribusi dalam peraturan daerah dianggap penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi acuan pelaksanaan program CSR.

Adanya ketentuan tersebut diharapkan membuat besaran kontribusi perusahaan menjadi lebih jelas, serta memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penilaian hasilnya.

Lebih dari itu, aturan yang tegas dinilai dapat mendorong perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya secara terstruktur dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Tanpa standar yang jelas, dikhawatirkan pelaksanaan CSR hanya berjalan seadanya dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Pati memiliki pandangan yang berbeda. Pihak eksekutif berpendapat bahwa sebaiknya tidak ditetapkan batas minimal tertentu agar tidak membebani dunia usaha.

Hal ini dinilai perlu dilakukan guna menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam merancang dan melaksanakan program sosialnya.

“Pembahasannya masih tarik ulur. Eksekutif menghendaki tanpa batas, sedangkan DPRD meminta ada batasannya,” kata Ali.

Ia menegaskan bahwa usulan penetapan batas minimal bukanlah bertujuan untuk memberatkan pelaku usaha maupun menguntungkan pihak tertentu.

Sebaliknya, aturan tersebut justru diperlukan agar penyaluran dana CSR memiliki dasar hukum yang kuat dan tepat sasaran.

“Seandainya ada batasannya, itu bukan untuk kami. Kalau ada batasannya, memang harus diatur. Tujuannya supaya jelas dan bisa diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ali menambahkan bahwa DPRD tidak menuntut besaran nominal yang tinggi. Yang paling utama adalah adanya ketentuan yang pasti sehingga perusahaan memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kewajiban sosialnya.

“Kita tidak berharap banyak, yang penting ada batasannya. Dengan begitu program CSR bisa lebih terarah dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa berbagai daerah di Indonesia telah memiliki regulasi serupa dengan pengaturan yang beragam.

Ada yang menetapkan batas minimal kontribusi, namun ada pula yang tidak mengatur secara nominal. Semua itu tergantung pada kesepakatan yang dibangun antara legislatif dan eksekutif di masing-masing wilayah.

“Daerah lain ada yang dibatasi dan ada yang tidak. Itu tergantung kesepakatan bersama. Saat ini pembahasan CSR masih mandek di Pemkab,” pungkasnya.

(adv)

Editor : Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Edy Wuryanto Pertanyakan Efisiensi Anggaran Kemenkes yang Sasar Program Prioritas Masyarakat

    Edy Wuryanto Pertanyakan Efisiensi Anggaran Kemenkes yang Sasar Program Prioritas Masyarakat

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 101.225
    • 0Komentar

    JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan langkah efisiensi anggaran Kementerian Kesehatan yang justru menyasar sejumlah program unggulan atau Quick Win. Menurutnya, program-program tersebut merupakan prioritas utama pemerintah yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, sehingga alokasi dananya seharusnya tetap dijaga. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan, […]

  • Komisi C DPRD Pati Soroti Tantangan Infrastruktur: Sesuaikan Pembangunan dengan Karakter Wilayah

    Komisi C DPRD Pati Soroti Tantangan Infrastruktur: Sesuaikan Pembangunan dengan Karakter Wilayah

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.292
    • 0Komentar

    PATI – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Karmijan, menyoroti beragam tantangan dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Ia menilai, isu-isu tersebut masih memerlukan perhatian serius serta penanganan tepat sasaran dari pihak pemerintah daerah. Menurut Karmijan, wilayah Kabupaten Pati sangat luas dan memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan pertanian, pesisir, pusat industri kecil, hingga daerah […]

  • DPRD Pati Revisi Perda PKL, Fokus Perizinan dan Perlindungan

    DPRD Pati Revisi Perda PKL, Fokus Perizinan dan Perlindungan

    • calendar_month Rab, 18 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 384
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati tengah merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedagang Kaki Lima (PKL). Revisi ini difokuskan pada penyederhanaan perizinan dan peningkatan perlindungan bagi para PKL. Sistem zonasi yang sebelumnya membatasi lokasi berjualan, kini dihapus dari Perda. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, menjelaskan perubahan signifikan dalam Raperda (Rancangan Peraturan […]

  • Jalan Sehat Muslimat Pati, Deklarasikan Anti Hoax, Gibah dan Fitnah

    Jalan Sehat Muslimat Pati, Deklarasikan Anti Hoax, Gibah dan Fitnah

    • calendar_month Kam, 7 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 377
    • 0Komentar

    PATI – Bukan car free day, Alun-alun Simpanglima Kamis (7/3/2019) pagi penuh. Sepanjang mata memandang, jalanan di depan alun-alun penuh dengan ibu-ibu berbaju hijau dengan setelan kerudung warna putih. Mereka adalah ibu-ibu Muslimat NU Pati. Mereka sedang memperingati hari lahir (harlah) ke 73. Dalam peringatan itu digelar kegiatan jalan sehat. Selain jalan sehat, ibu-ibu ini […]

  • Bersama Warga, Koramil Cluwak Bangun Jalan Aspal

    Bersama Warga, Koramil Cluwak Bangun Jalan Aspal

    • calendar_month Sel, 10 Jul 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 284
    • 0Komentar

    BAHU – MEMBAHU : Warga bersama anggota Koramil 08 Cluwak membangun jalan di Desa Karangsari siang kemarin. PATI – Koramil 08 Cluwak bersama warga bahu membahu membangun jalan di Desa Karangsari Kecamatan Cluwak pagi kemarin. Kegiatan ini masuk dalam agenda TNI Manunggal membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II. Dimana hari ini akan dilakukan pembukaan secara […]

  • Mahasiswa PBSI UMK Pentaskan “Sesat Arah”, Adaptasi Kreatif Novel Partikel Karya Dee Lestari

    Mahasiswa PBSI UMK Pentaskan “Sesat Arah”, Adaptasi Kreatif Novel Partikel Karya Dee Lestari

    • calendar_month Kam, 9 Jul 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.971
    • 0Komentar

    KUDUS – Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) Universitas Muria Kudus (UMK) menghadirkan pementasan teater bertajuk Sesat Arah di Gedung Auditorium UMK, Rabu (8/7) malam. Pertunjukan tersebut merupakan adaptasi kreatif dari novel Partikel karya Dee Lestari yang dikemas dengan penafsiran baru. Pementasan mengangkat kisah Zara, seorang perempuan yang kehilangan sosok ayahnya, Firas. […]

expand_less