Kabupaten Pati Raih WTP 10 Tahun Berturut-Turut: Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Jum, 6 Jun 2025
- visibility 3
- comment 0 komentar
Bupati Pati, H. Sudewo, ST., MT., menerima penghargaan dari Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Rahmatullah, di Auditorium BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/6/2025).
PATI – Pemerintah Kabupaten Pati kembali mengharumkan nama daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Bupati Pati, H. Sudewo, ST., MT., dari Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Rahmatullah, di Auditorium BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (5/6/2025).
Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024.
“Ketekunan dan kerja keras jajaran pemerintah daerah telah membuahkan hasil yang luar biasa,” ujar Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Rahmatullah.
“Pencapaian opini WTP ini merupakan bukti nyata komitmen Kabupaten Pati dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel,” lanjut dia.
Bupati Pati, H. Sudewo, ST., MT., menyatakan rasa syukur dan bangga atas prestasi ini.
“Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras seluruh tim dan bukti nyata komitmen kami untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang baik, efisien, dan bertanggung jawab,” katanya.
“Semoga capaian ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.
Opini WTP selama 10 tahun berturut-turut ini menunjukkan konsistensi dan profesionalisme Pemkab Pati dalam mengelola keuangan daerah.
Hal ini juga menjadi bukti nyata komitmen Kabupaten Pati terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Editor: Arif
Saat ini belum ada komentar