Jelang Pilpres 2024 PPI Jerman Gelar Debat Terbuka, Pembangunan Daerah dan Tata Ruang Jadi Sorotan

Edukasi – Forum debat terbuka yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman (PPI Jerman) telah sukses digelar, melibatkan tim ahli dari beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2024-2029.

Acara ini, yang bertajuk “Pembangunan Daerah dan Tata Ruang”, dilaksanakan dalam format hibrid, yaitu secara offline dan online pada hari Sabtu, (20/01/2024). Bagian offline dari acara ini berlokasi di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn, Jerman.

Tim Anies-Muhaimin diwakili oleh Prof. Sulfikar Amir, Mikhail Gorbachev Dom mewakili Tim Prabowo-Gibran, dan Tim Ganjar-Mahfud diwakili oleh Michael Victor Sianipar dalam debat tersebut.

Dalam kata pembukaannya, Ketua Umum PPI Jerman Agnia Dewi Larasati mengatakan, pembangunan yang didorong daerah akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah, topik “Pembangunan
Daerah dan Tata Ruang” dirasa penting oleh PPI Jerman untuk diangkat dalam forum debat ini.

Ketua Pelaksana Forum, Geraldus Kevin Martimbang, menyampaikan bahwa pemilihan topik dan format pelaksanaan debat yang padat ditujukan untuk menyaring gagasan para pasangan calon supaya jawaban yang diberikan tidak sekadar normatif.

“Kami ingin forum ini bukan hanya memeriahkan diskusi publik yang sedang berkembang, melainkan juga menjadi wadah pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi para pelajar Indonesia di sini (Jerman) yang sedang jauh dari tanah air,” kata Geraldus dalam rilisnya, Senin (22/1/2024).

Dalam forum debat, Tim Panelis PPI Jerman menyampaikan aspirasi dan pertanyaan untuk menggali gagasan para tim ahli yang mencakup pokok bahasan desentralisasi fiskal, perencanaan pembangunan daerah berbasis inovasi, pengelolaan kota masa depan, pengembangan kawasan hutan, penanganan konflik agraria, dan penyediaan basis informasi geospasial sebagai dasar pembangunan.

Dalam diskusi terkait perencanaan pembangunan daerah, Prof. Sulfikar Amir mengkritisi pemerintah pusat yang menurutnya seringkali tidak memberikan kesempatan maksimal kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan secara otonom.

Selain itu, banyak proyek strategis dari pemerintah pusat yang dilaksanakan secara top-down tanpa peninjauan dan dialog bersama pemerintah daerah maupun masyarakat di sekitar proyek.

“Akibatnya, proyek bersifat disembedded terhadap realita ekonomi dan sosial masyarakat yang ada di daerah tersebut,” lanjut Sulfikar Amir.

Sementara, Mikhail Gorbachev Dom menyoal penyediaan basis informasi untuk pembangunan daerah. Dia menyampaikan harapan serta peluang bahwa dengan adanya pemilu serentak, Rencana Detail Tatanan Ruang (RDTR) dapat dicoba untuk direncanakan dari nol kembali pada tahun 2025. Sehingga RPJMN dan RPJMD bisa dibuat dalam satu masa yang sama dengan memperhatikan keselarasan perencanaan tata ruang antardaerah.

“Hal lain yang masih menjadi PR adalah peta pertanahan dan peta tata ruang. Kalau ini nantinya bisa disatukan, bisa menjadi desktop yang baik,” tambah Mikhail.

Adapun Michael Victor Sianipar di penghujung forum menyinggung jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan pertambangan serta mengkritisi program pemerintah yang masih berfokus pada legalisasi kepemilikan tanah, namun belum ada upaya untuk redistribusi tanah.

“Melegalisasi adalah hal yang penting, tapi yang mau kita dorong adalah reformasi agraria yang memberikan ruang agar masyarakat memiliki kepemilikan dan akses terhadap tanah-tanah tersebut,” tegas dia.

Menurut Michael, perlu ada kepastian dan payung hukum untuk melindungi masyarakat adat ataupun masyarakat yang terkena dampak konflik agraria. Untuk diketahui, forum di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn ini dihadiri lebih dari 100 pelajar Indonesia dan diaspora yang bermukim di Jerman.

Hasil forum akan dipublikasikan dalam bentuk policy brief yang memuat aspirasi dan gagasan pelajar Indonesia di Jerman untuk Presiden Indonesia periode 2024-2029 dalam menunjang pembangunan daerah dan tata ruang yang lebih inovatif, adil, merata, dan inklusif.

Penulis: Fatwa

Editor: Fatwa