Breaking News
light_mode

Edy Wuryanto: Penganiayaan terhadap Dokter di Lampung Harus Diproses secara Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 26 Apr 2023
  • visibility 858
Anggota DPR RI Edy Wuryanto 

NASIONAL – Seorang dokter di Puskesmas Pajar Bulan, Lampung Barat diserang oleh keluarga pasien. Kejadian tersebut terekam dalam video dan beredar di media sosial. Penyerangan itu terjadi lantaran pasien tidak segera sembuh setelah diberi obat. 


Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyerukan agar pelakunya diproses secara hukum. Selain itu, ia menyatakan bahwa penganiayaan dengan motif apapun tidak dapat dibenarkan. Edy mendorong pihak kepolisian untuk mengedepankan restorative justice.

“Saya prihatin atas kejadian yang menimpa dokter internship di Puskesmas Pajar Bulan yang dianiaya dua orang seperti video yang beredar di media sosial,” terangnya kepada Lingkar Muria, Kamis (27/04/2023).


Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan 

meminta perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di daerah. Hal ini untuk menciptakan rasa aman bagi mereka yang akan atau sedang menjalankan kewajibannya.

“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus memberi perlindungan dan keselamatan kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas. Terutama di daerah terpencil, perbatasan, pedalaman, atau kepulauan,” katanya. 


Lebih lanjut, Edy mengusulkan adanya penjaga keamanan atau satpam di setiap fasilitas kesehatan. Karena keamanan ini dapat mengantisipasi kejadian buruk di ruang perawatan.

“Ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.


Edy juga menekankan pentingnya tenaga kesehatan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Penting untuk memastikan bahwa penjelasan kepada pasien dan keluarga mereka disampaikan secara efektif.

“Penting bagi semua petugas kesehatan untuk menjaga komunikasi yang asertif dan terapeutik dengan setiap pasien,” katanya. 


Menurut Edy, kejadian di Lampung Barat bisa terjadi karena komunikasi yang kurang baik antara petugas kesehatan dan keluarga pasien. 

“Ingat, meski dokter tidak menyembuhkan, setiap masalah kesehatan pasien harus disampaikan kepada pasien secara bermartabat,” ungkapnya.


Terakhir, Edy mengingatkan, praktik komunikasi yang baik sejalan dengan Pasal 8 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatannya, termasuk pengobatan dan pengobatan yang telah atau akan diterimanya. (ftw)

Editor : Arif

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Puluhan Petani Kudus Geruduk Istana

    Puluhan Petani Kudus Geruduk Istana

    • calendar_month Ming, 17 Sep 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 277
    • 0Komentar

    Petani Tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) berfoto bersama sebelum berangkat ke Jakarta ACHMAD ULIL ALBAB/LINGKAR MURIA Lingkar Muria, KUDUS – Petani tebu Kudus bersama petani tebu dari daerah lainnya bakal menggelar aksi di depan Istana Negara, besok. Petani tebu yang tergabung bersama Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) ini bakal […]

  • Tahun 2023 Penguatan SDM, dan Infrastruktur Jadi Prioritas Pemkab Jepara

    Tahun 2023 Penguatan SDM, dan Infrastruktur Jadi Prioritas Pemkab Jepara

    • calendar_month Kam, 24 Mar 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 269
    • 0Komentar

      Sekda Jepara Edy Sujatmiko/ Diskominfo Jepara Fokus pembangunan dicanangkan Pemerintah Kabupaten Jepara patah tahun 2023. Yang pertama adalah penguatan sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur.  JEPARA – Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2023 nanti, akan fokus pada penguatan sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Ada lima program prioritas pembangunan […]

  • Eks Napiter JI, Bebas Bersyarat Usai Ikuti Pembinaan Lapas Pati

    Eks Napiter JI, Bebas Bersyarat Usai Ikuti Pembinaan Lapas Pati

    • calendar_month Sab, 22 Mar 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 335
    • 0Komentar

    PATI – Seorang narapidana terorisme (Napiter) berinisial Zia di Lapas Kelas IIB Pati mendapatkan pembebasan bersyarat. Ia dinyatakan bebas setelah menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti seluruh program pembinaan yang diselenggarakan lapas. Zia sebelumnya terbukti terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah (JI), namun kini telah berkomitmen untuk berubah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kepala Lapas […]

  • Ingin Gelorakan Salawat

    Ingin Gelorakan Salawat

    • calendar_month Rab, 6 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 394
    • 0Komentar

    Siti Warisatul Mahmudah  Istimewa Risa punya cara menggelorakan lagu salawat, agar orang makin banyak yang menyukai. Caranya, gadis bernama lengkap Siti Warisatul Mahmudah itu terjun langsung dalam grup musik nasyid, yang banyak mendendangkan lagu-lagu salawat dengan syair kekinian. Risa tergabung di sebuah grup nasyid di Semarang. Awalnya gadis kelahiran Pati, 23 Novemner 1996 ini mengenal […]

  • DPRD Pati Desak Standarisasi Produksi Pupuk Kompos untuk Optimalkan Pertumbuhan Tanaman

    DPRD Pati Desak Standarisasi Produksi Pupuk Kompos untuk Optimalkan Pertumbuhan Tanaman

    • calendar_month Rab, 30 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 303
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Narso, mendesak perlunya standarisasi dalam produksi pupuk kompos untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Hal ini disampaikan Narso menanggapi maraknya pupuk kompos dengan kualitas rendah yang beredar di pasaran. “Kalau perlu, ada proses standardisasi pembuatan pupuk komposnya sampai standarisasi hasilnya,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Pati ini. Narso menilai, perbaikan […]

  • DPRD Pati Tekankan SPPG Harus Bertanggung Jawab dan Amanah dalam Penyelenggaraan Program MBG

    DPRD Pati Tekankan SPPG Harus Bertanggung Jawab dan Amanah dalam Penyelenggaraan Program MBG

    • calendar_month Ming, 29 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.914
    • 0Komentar

    PATI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada bulan puasa lalu menarik perhatian luas masyarakat, bahkan menjadi viral. Hal ini disebabkan beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai tidak sesuai standar, dengan menu dan porsi yang dianggap tidak sebanding dengan anggaran resmi yang telah dikeluarkan pemerintah. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota […]

expand_less