Breaking News
light_mode

Edy Wuryanto: Penganiayaan terhadap Dokter di Lampung Harus Diproses secara Hukum

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rab, 26 Apr 2023
  • visibility 800
Anggota DPR RI Edy Wuryanto 

NASIONAL – Seorang dokter di Puskesmas Pajar Bulan, Lampung Barat diserang oleh keluarga pasien. Kejadian tersebut terekam dalam video dan beredar di media sosial. Penyerangan itu terjadi lantaran pasien tidak segera sembuh setelah diberi obat. 


Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyerukan agar pelakunya diproses secara hukum. Selain itu, ia menyatakan bahwa penganiayaan dengan motif apapun tidak dapat dibenarkan. Edy mendorong pihak kepolisian untuk mengedepankan restorative justice.

“Saya prihatin atas kejadian yang menimpa dokter internship di Puskesmas Pajar Bulan yang dianiaya dua orang seperti video yang beredar di media sosial,” terangnya kepada Lingkar Muria, Kamis (27/04/2023).


Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan 

meminta perlindungan hukum bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di daerah. Hal ini untuk menciptakan rasa aman bagi mereka yang akan atau sedang menjalankan kewajibannya.

“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus memberi perlindungan dan keselamatan kepada semua tenaga kesehatan yang bertugas. Terutama di daerah terpencil, perbatasan, pedalaman, atau kepulauan,” katanya. 


Lebih lanjut, Edy mengusulkan adanya penjaga keamanan atau satpam di setiap fasilitas kesehatan. Karena keamanan ini dapat mengantisipasi kejadian buruk di ruang perawatan.

“Ini didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak atas perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.


Edy juga menekankan pentingnya tenaga kesehatan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Penting untuk memastikan bahwa penjelasan kepada pasien dan keluarga mereka disampaikan secara efektif.

“Penting bagi semua petugas kesehatan untuk menjaga komunikasi yang asertif dan terapeutik dengan setiap pasien,” katanya. 


Menurut Edy, kejadian di Lampung Barat bisa terjadi karena komunikasi yang kurang baik antara petugas kesehatan dan keluarga pasien. 

“Ingat, meski dokter tidak menyembuhkan, setiap masalah kesehatan pasien harus disampaikan kepada pasien secara bermartabat,” ungkapnya.


Terakhir, Edy mengingatkan, praktik komunikasi yang baik sejalan dengan Pasal 8 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatannya, termasuk pengobatan dan pengobatan yang telah atau akan diterimanya. (ftw)

Editor : Arif

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kunker ke Bekasi, DPRD Pati Pelajari Pengolahan Limbah B3

    Kunker ke Bekasi, DPRD Pati Pelajari Pengolahan Limbah B3

    • calendar_month Sen, 18 Feb 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 274
    • 0Komentar

    PATI – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati melakukan agenda kunjungan kerja kemarin. Kunjungan kerja dilakukan ke PT Wiraswasta Gemilang Indonesia komplek industri Jababeka Bekasi. Kunjungan kerja dilakukan untuk mempelajari pemanfaatan dan mengolah limbah B3. Wakil Ketua III DPRD Pati Joni Kurnianto menyebut, kunjungan kerja yang dilakukannya tersebut terkait pemanfaatan limbah. Selain anggota Komisi C, […]

  • Antisipasi Tunggakan Pajak Miliaran di Keling dan Sekitarnya, Gerai Samsat Kelet Dibuka

    Antisipasi Tunggakan Pajak Miliaran di Keling dan Sekitarnya, Gerai Samsat Kelet Dibuka

    • calendar_month Jum, 2 Nov 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 285
    • 0Komentar

    DOKUMEN DISKOMINFO JEPARA JEPARA – Tunggakan pajak kendaraan di wilayah Kecamatan Keling dan sekitarnya cukup tinggi, nilai pajaknya mencapai miliaran rupiah. Untuk mengantisipasi adanya tunggakan tersebut, Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah (BPPD) Provinsi Jateng bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara membuka Samsat Gerai Kelet, di Desa Kelet Kecamatan Keling atau di depan RSUD dr Rehatta. Pembukaan Gerai […]

  • Ketua Bapemperda DPRD Pati : Raperda Bantuan Hukum Belum Rampung, Masih Tahap Pengkajian

    Ketua Bapemperda DPRD Pati : Raperda Bantuan Hukum Belum Rampung, Masih Tahap Pengkajian

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.606
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan HC, memastikan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu masih berjalan dan belum rampung. Saat ini, dokumen tersebut sedang melalui proses pembahasan dan pengkajian mendalam guna memastikan regulasi tersebut tepat sasaran dan mudah diimplementasikan di lapangan. […]

  • Dewan Pati Desak Partisipasi Aktif Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak

    Dewan Pati Desak Partisipasi Aktif Atasi Kekerasan Perempuan dan Anak

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 254
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menyerukan partisipasi aktif masyarakat dan media dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati, yang menekankan bahwa penanganan masalah ini merupakan tanggung jawab bersama. “Kami berharap masyarakat dan media dapat berperan aktif dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap […]

  • Ingin Mandiri dan Punya Toko Sendiri

    Ingin Mandiri dan Punya Toko Sendiri

    • calendar_month Sab, 9 Sep 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 287
    • 0Komentar

    Priska Ainun Zumrotul Ulfa Sumber : Facebook Priska Ainun Zamrotul Ulfa Sudah sejak lama, perempuan kelahiran Jepara 29 Juli 1997 ini gemar dunia bisnis. Namun baru di awal tahun 2016 lalu ia menekuni dunia bisnis, tepatnya jualan online. Jilbab menjadi barang pertama yang dijualnya. Lalu merambah berjualan tas, sepatu, baju, dan kosmetik. Ia mengaku senang […]

  • Fraksi PKB DPRD Pati Minta Belanja Daerah Tak Sekadar Administratif

    Fraksi PKB DPRD Pati Minta Belanja Daerah Tak Sekadar Administratif

    • calendar_month Sab, 19 Sep 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 102.357
    • 0Komentar

    PATI – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Pati yang berlangsung pada Jumat, 18 September 2026. Sebelum memberikan persetujuan, Fraksi PKB mengaku telah mencermati […]

expand_less