Kasus Keracunan MBG di Pati, Plt Bupati Minta Penerapan SOP Diperketat
- account_circle Abdul Adhim
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 1.921
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memberikan keterangan pers.
PATI – Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, meninjau langsung kondisi sejumlah siswa SMK Negeri 4 Pati yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan para siswa mendapatkan penanganan medis yang optimal, sekaligus memantau proses observasi yang tengah berlangsung di fasilitas kesehatan.
Dalam keterangannya, Plt Bupati Pati menjelaskan bahwa makanan MBG tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rendole yang dikelola oleh Yayasan Patriot Bangsa.
Menurutnya, SPPG tersebut merupakan unit percontohan pertama di Kabupaten Pati dan selama ini telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) sesuai ketentuan.
“Ini hari Senin, tadi siang SPPG-nya dari Rendole, dikelola Yayasan Patriot Bangsa. SPPG ini merupakan percontohan pertama di Kabupaten Pati. Selama ini sudah menjalankan SOP yang berlaku. Saat ini masih dalam tahap observasi, sampel makanan sudah dikirim ke Semarang. Menunya ayam, tahu, dan sayur. Belum bisa dipastikan makanan mana yang menyebabkan keracunan,” jelas Chandra.
Ia menyampaikan, para siswa mengalami keluhan berupa mual, pusing, dan muntah. Meski demikian, berdasarkan pemantauan sementara, kondisi mereka berangsur membaik dan tetap berada dalam pengawasan tenaga medis.
“Keluhannya mual, pusing, dan ada yang muntah. Sekarang masih diobservasi. Alhamdulillah, sebagian besar sudah mulai membaik, meski ada beberapa yang masih merasakan pusing dan mual. Total ada 22 siswa dan semuanya terkontrol di KSH,” ungkapnya.
Chandra menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pati bertanggung jawab penuh terhadap penanganan para siswa, termasuk pembiayaan perawatan selama proses pemulihan.
Selain itu, pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pengelola SPPG di Kabupaten Pati untuk kembali memperketat penerapan SOP.
“Biaya perawatan pasti disupport oleh pemerintah daerah. Saya juga sudah menyampaikan kepada Ketua Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) agar seluruh SPPG di Pati lebih memperhatikan kembali SOP yang berlaku,” pungkasnya.
- Penulis: Abdul Adhim
- Editor: Fatwa
