DPRD Pati Soroti Keselarasan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Raperda RPJMD 2025-2029
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Sab, 21 Jun 2025
- visibility 132
Muntamah, Anggota DPRD Kabupaten Pati dari PKB
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memberikan catatan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati 2025-2029.
Anggota DPRD Pati Fraksi PKB, Muntamah, menekankan perlunya keselarasan RPJMD Kabupaten Pati dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dinilai krusial untuk memastikan pembangunan daerah selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional.
Selain keselarasan, Muntamah juga menyoroti pentingnya penetapan prioritas pembangunan yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Prioritas tersebut harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan didasari analisis mendalam.
Lebih lanjut, Beliau mendorong agar RPJMD memperkuat pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, lingkungan, dan kesehatan.
“Penganggaran pembangunan harus realistis dan sesuai prioritas, mempertimbangkan sumber daya yang ada dan implementasinya,” ujarnya.
Beliau juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat yang aktif dan terfasilitasi dengan baik, meningkatkan kesadaran dan kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Sebagai catatan penting, Muntamah juga meminta agar RPJMD memberikan perhatian khusus pada pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, selaras dengan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pengembangan Pesantren.
Hal ini mengingat kontribusi pesantren yang signifikan dalam pembangunan daerah. DPRD Pati berharap Raperda RPJMD 2025-2029 dapat mengakomodasi seluruh masukan tersebut demi pembangunan Kabupaten Pati yang lebih baik dan berkelanjutan. (adv)
Editor: Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
