Burhanuddin Muhtadi Kaitkan Kasus Penyadapan dengan Kerenggangan Jokowi dan Prabowo

JAKARTA – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik dinilai berpotensi memunculkan persoalan politik di lingkaran kekuasaan. Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyoroti hubungan kedekatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam konteks kasus tersebut.

Pandangan itu disampaikan Burhanuddin saat menjadi narasumber dalam dialog Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (5/11/2026). Ia menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan orang dalam pemerintahan dalam kasus penyadapan ilegal serta kemungkinan adanya aktor yang masih berada di lingkaran kekuasaan.

Menurut Burhanuddin, dugaan penyadapan tanpa dasar hukum merupakan persoalan serius, terlebih jika menyasar kepala negara. Ia menegaskan, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Jangankan kepada presiden, kepada orang biasa kalau tidak tersangkut hukum, kemudian ada proses illegal tapping, itu sudah luar biasa, apalagi terhadap presiden,” kata Burhanuddin.

Ia kemudian menyinggung posisi Listyo Sigit yang dinilainya tidak bisa dilepaskan dari kedekatannya dengan Jokowi. Meski demikian, Burhanuddin mengakui belum ada bukti meyakinkan yang menunjukkan keterlibatan maupun perintah Jokowi dalam kasus tersebut.

“Memang tidak bisa dipisahkan posisi Pak Listyo dengan kedekatan dengan Pak Jokowi, meskipun belum ada bukti yang meyakinkan bahwa ada perintah dari Pak Jokowi,” ujarnya.

Burhanuddin juga menilai pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri pada era pemerintahan Prabowo tidak terlepas dari kedekatannya dengan Jokowi.

Menurut dia, sejumlah figur yang memiliki hubungan dekat dengan Jokowi juga mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Prabowo. Kondisi tersebut dinilainya menyerupai konsep uniteam di Filipina, ketika dua kekuatan politik besar membentuk aliansi.

Namun, Burhanuddin melihat kasus dugaan penyadapan ini dapat menjadi indikasi mulai merenggangnya hubungan politik antara dua figur yang sebelumnya berada dalam satu barisan pada Pilpres 2024.

“Saya lebih tertarik untuk baca implikasi politik sekaligus. Jadi, ada indikasi dua figur yang sebelumnya membentuk uniteam ini dalam kasus Pilpres 2024, itu mulai merenggang. Makanya sampai ada proses yang disebut sebagai penyadapan,” ungkapnya.

Ia menilai, apabila hubungan kedua kubu masih solid, dugaan penyadapan tersebut kemungkinan tidak akan muncul. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pembuktian melalui proses penyelidikan yang menyeluruh.

Burhanuddin meminta kepolisian mengungkap secara transparan motif, pihak-pihak yang terlibat, serta latar belakang dugaan penyadapan tersebut. Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang utuh agar persoalan itu tidak memunculkan spekulasi politik berkepanjangan.

“Polisi punya utang kepada kita publik untuk menyelidiki secara tuntas, apa motifnya, siapa yang terkait, supaya tidak menimbulkan dusta di antara kita,” tegasnya.