Ketua DPRD Pati Minta Penanganan Kekeringan Tak Bergantung Bantuan Tangki

PATI – Penanganan kekeringan di Kabupaten Pati dinilai perlu diarahkan pada solusi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Pati didorong membangun sumber air permanen di kawasan yang berulang kali mengalami krisis air, sehingga kebutuhan masyarakat tidak terus bergantung pada distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menilai pengiriman air bersih memang masih dibutuhkan ketika masyarakat berada dalam kondisi darurat. Namun, pola tersebut menurutnya tidak cukup jika terus dijadikan langkah utama setiap kali musim kemarau tiba.

“Dropping air memang penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat. Tetapi jangan sampai setiap tahun solusinya hanya mengirim tangki. Harus ada upaya untuk menyediakan sumber air yang permanen,” ujar Ali.

Ia meminta pemerintah daerah terlebih dahulu mengidentifikasi kawasan yang mengalami kekeringan secara berulang. Data tersebut kemudian dapat digunakan untuk menentukan jenis infrastruktur air yang paling sesuai dengan kondisi setiap wilayah.

Menurut Ali, kawasan yang rutin mengalami kesulitan air seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam penyediaan sumber air alternatif. Pembangunan sumur bor menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan apabila kondisi geografis dan ketersediaan air bawah tanah mendukung.

“Harus dipetakan daerah mana saja yang setiap tahun mengalami kekeringan. Dari situ baru kita tentukan kebutuhan infrastrukturnya. Kalau memang memungkinkan dibuat sumur bor, ya dibuat sumur bor. Kalau ada sumber air lain yang bisa dimanfaatkan, itu juga harus dikaji,” jelasnya.

Ali juga mengapresiasi upaya Pemkab Pati yang mulai mencari sumber air dengan lokasi yang lebih dekat dengan desa-desa terdampak. Menurutnya, keberadaan sumber air yang lebih dekat dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengurangi kebutuhan distribusi menggunakan kendaraan tangki.

Jika sumber air permanen tersedia di sekitar permukiman, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air saat kemarau dapat ditekan. Di sisi lain, pemerintah juga berpotensi menghemat biaya operasional yang selama ini digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke berbagai wilayah terdampak.

Kebutuhan Pertanian Juga Harus Diperhatikan

Ali menegaskan, kebijakan penanganan kekeringan tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan konsumsi rumah tangga. Ketersediaan air untuk sektor pertanian juga perlu masuk dalam perencanaan, mengingat kekeringan dapat mengancam produktivitas lahan persawahan.

“Jangan hanya melihat kebutuhan air untuk minum dan kebutuhan rumah tangga. Pertanian juga harus diperhatikan. Kalau sumber air bisa sekaligus mendukung irigasi, tentu manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Pemkab Pati sebelumnya telah menyiapkan penambahan distribusi bantuan air bersih hingga 48 tangki per hari ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Distribusi tersebut menjadi langkah penanganan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau berlangsung.

Namun, DPRD Pati mendorong agar langkah darurat tersebut berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur sumber air yang bersifat permanen. Dengan demikian, penanganan kekeringan diharapkan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu memberikan solusi berkelanjutan bagi masyarakat.

(adv)

Editor : Arif