DPRD Pati Desak Pemerintah Daerah Berikan Bantuan Nyata bagi Petani Tambak Terdampak Banjir Rob

PATI – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera merencanakan langkah nyata guna meringankan beban petani tambak yang terkena dampak banjir rob di kawasan pesisir daerah ini.

Menurut politisi dari Fraksi PKB itu, kerugian yang diderita para pembudidaya tambak tidak kalah besar jika dibandingkan dengan kerugian petani padi yang mengalami kegagalan panen.

Selain tidak mendapatkan hasil produksi, mereka juga harus menanggung biaya modal yang terbuang percuma, sebab bibit yang telah ditebar terbawa arus atau mati terendam air rob.

“Petani tambak ini juga perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai mereka merasa dianaktirikan. Kerugian yang dialami sangat besar karena bukan hanya kehilangan hasil panen, tetapi juga modal yang sudah dikeluarkan sejak awal,” ujarnya.

Berdasarkan data yang diterimanya, setidaknya lebih dari 400 hektare lahan tambak yang tersebar di Kecamatan Margoyoso dan Kecamatan Tayu terkena dampak peristiwa ini.

Kondisi tersebut mengganggu jalannya kegiatan budidaya ikan dan udang, serta berpotensi menurunkan pendapatan warga yang bermata pencaharian di sektor tersebut.

Muntamah menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan pencatatan dan pendataan secara rinci dan akurat, sehingga bantuan yang disalurkan nantinya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Ia mengingatkan bahwa petani tambak adalah kelompok yang hidupnya sangat bergantung pada hasil usaha perikanan, sehingga berhak mendapatkan perlindungan saat musibah terjadi.

“Petani padi saja mendapat perhatian ketika gagal panen, maka petani tambak juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka adalah masyarakat yang harus dilindungi karena mata pencahariannya terdampak langsung oleh rob,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir membantu warga yang sedang mengalami kesulitan. Bentuk kehadiran tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan atau ganti rugi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagi Muntamah, besarnya nilai bantuan bukanlah hal yang paling utama. Yang lebih dibutuhkan adalah sikap peduli serta tindakan nyata dari pemerintah untuk meringankan beban ekonomi para petani yang terkena musibah.

“Kalau memang belum bisa seratus persen, setidaknya ada bantuan yang menunjukkan bahwa pemerintah hadir. Masyarakat membutuhkan dukungan ketika sedang menghadapi musibah seperti sekarang ini,” katanya.

Ia berharap Pemkab Pati segera menyusun rencana dan skema bantuan bagi petani tambak yang terdampak, terutama di wilayah Margoyoso dan Tayu.

Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan para pembudidaya dapat segera memulai kembali usahanya dan terhindar dari kerugian yang berlangsung lama akibat hilangnya bibit serta risiko gagal panen.

(adv)

Editor : Arif