DPRD Pati Minta Program Keluarga Berdaya Dijalankan Nyata dan Tersosialisasi Luas

PATI – Dalam upaya memperkokoh ketahanan pangan di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mendorong agar Program Keluarga Berdaya dijalankan secara optimal dan menyentuh langsung ke masyarakat. Program ini memiliki peran strategis untuk mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menegaskan pentingnya penyebaran informasi dan pemahaman terkait program tersebut, agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui manfaat dan cara pelaksanaannya.

Salah satu potensi besar yang bisa digali adalah pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman pangan maupun sayuran, yang dinilai sangat efektif untuk menambah pasokan kebutuhan sehari-hari.

“Program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian pangan, terutama jika masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayuran. Kalau program ini baik untuk masyarakat, tentu kami mendukung sepenuhnya,” paparnya.

Politisi dari Fraksi PPP ini juga menekankan, bahwa sebaik apapun konsep sebuah program, tidak akan berjalan sesuai harapan jika tidak disosialisasikan dengan sungguh-sungguh.

Oleh karena itu, ia meminta Dinas Ketahanan Pangan atau Disketapang sebagai instansi penanggung jawab, untuk aktif bergerak ke lapangan, mendampingi, dan memberikan edukasi langsung kepada warga.

Langkah ini dianggap menjadi kunci agar program dapat berjalan berkelanjutan, dan tidak sekadar menjadi omongan atau tulisan di atas kertas saja.

“Program ini harus benar-benar dilaksanakan, tidak hanya sekadar jargon tanpa tindak lanjut,” tegasnya.

Jika berhasil diterapkan dengan baik, Muslihan meyakini program ini akan membawa banyak manfaat, salah satunya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasokan dari pasar, sekaligus membangun budaya memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Diketahui, isu kemandirian dan ketahanan pangan menjadi perhatian utama tidak hanya di tingkat daerah, namun juga menjadi prioritas yang gencar didorong oleh pemerintah pusat.

Hal ini didasari pada pemahaman bahwa kemampuan menyediakan kebutuhan pangan sendiri merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara, mengingat ketergantungan pada pasokan dari luar negeri dinilai sangat berisiko dan dapat mengancam kedaulatan bangsa.

(adv)

Editor : Arif