Breaking News
light_mode

Sekda Dicecar Dewan Minta Pengisian Perangkat Desa Ditunda

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jum, 15 Apr 2022
  • visibility 36

 

Rapat kordinasi antara DPRD Pati dengan Sekda dan Bagian Tata Pemerintahan Setda/ FOTO : Saiful

DPRD Kabupaten Pati merekomendasikan penundaan pengisian perangkat desa tahun 2022. Para wakil rakyat menilai ada yang “tidak beres” dalam proses pengisian perangkat desa tahun ini.  

PATI – Suasana rapat kordinasi pengisian perangkat desa di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pati cukup tegang. Pimpinan DPRD Pati dan sejumlah anggota mencecar Sekda dan Kabag Tata Pemerintahan Setda Pati dengan sejumlah pertanyaan terkait proses pengisian perangkat desa, Kamis (14/4/2022).

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mempertanyakan soal penunjukan Unisbank sebagai pihak yang menggelar ujian tertulis. “Unisbank tidak punya program studi ilmu pemerintahan, kenapa tidak pakai kampus lain saja,” ujar Ali dalam rapat tersebut.

Anggota DPRD Pati Muslihan/ FOTO : Saiful


Ali mengungkapkan, sebelum menyetujui adanya anggaran pengisian perangkat desa, pihaknya sudah merekomendasikan untuk tidak menggunakan Unisbank. Rekomendasi ini muncul lantaran pada pengisian perangkat desa pada tahun 2020 lalu ada permasalahan. 

“Pengisian perangkat ada anggota badan anggaran yang menyampaikan pihak ketiga jangan Unisbank. Saat itu dijawab pak Sekda tidak menggunakan Unisbank lagi,” paparnya.

“Berdasarkan pengalaman, Unisbank pernah dipakai pemkab Pati tahun 2020, malah terjadi persoalan persoalan. Pengumuman mundur 8 jam dan diduga ada kepentingan terkait mundurnya pengumuman itu,” lanjut Ali. 

Anggota DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo/ FOTO : Saiful


Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan tempat ujian tertulis perangkat desa berada di UTC, Semarang. Ia menilai pelaksanaan ujian bisa digelar di Kabupaten Pati. 

“Kenapa tidak di Kabupaten Pati saja. Di hotel Safin. Bisa menghemat waktu dan biaya,” imbuhnya.

Sementara itu Jumani mengungkapkan pihaknya kembali menunjuk Unisbank lantaran perguruan tinggi ini yang paling baik dibanding 12 perguruan tinggi lainnya, berdasarkan hasil paparan yang telah dilakukan. 

“Semua Perguruan tinggi yang mengajukan sanggupnya di semarang kalau dengan sistem CAT. Dari berbagai perguruan tinggi, Unisbank yang terbaik. Unnes ndak sanggup CAT. Selain itu ada komitmen dari Unisbank untuk menggandeng tenaga ahli,” kata Jumani. (hus)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wiwid Lestari saat tampil sebagai mayoret.

    Profil Wiwid Lestari Mayoret Groovy Drum Corps Pati yang Ikut Duta Genre

    • calendar_month Sab, 22 Jul 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Wiwid Lestari saat tampil sebagai mayoret. Prestasi demi prestasi terus ditorehkan oleh Wiwid Lestari, sebagai seorang pelajar dia ingin terus aktif berkegiatan dan meraih prestasi. Wiwid saat ini aktif mengikuti kegiatan marching band, dia mulai bergabung sejak November tahun 2022 lalu. Dia tergabung dengan Groovy Drum Corps. Wiwid menjadi seorang mayoret, awalnya dia tak tertarik […]

  • Eksotis Sekaligus Mistis dulu Petilasan Syeh Siti Jenar (2)

    Eksotis Sekaligus Mistis dulu Petilasan Syeh Siti Jenar (2)

    • calendar_month Ming, 4 Okt 2020
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

      Selain eksotis, Pantai Lemah Abang konon juga mistis. Dikisahkan, dulu tempat ini merupakan petilasan dari salah seorang wali yang kontroversial pada zaman walisongo. Namanya Syeh Siti Jenar. ”Cerita-ceritanya begitu. Ada aura mistis. Temenku suatu sore pernah “disasarkan” di tengah hutan karetan, saat hendak ke pantai itu,” kata Ardian Firda Maulida, salah seorang pengunjung dari […]

  • Datangi Kantor DPRD Kades di Pati Minta Kesejahteraan Naik

    Datangi Kantor DPRD Kades di Pati Minta Kesejahteraan Naik

    • calendar_month Kam, 29 Sep 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

      Ketua Pasopati Pandoyo saat menyampaikan tuntutan di kantor DPRD Pati/ HUMAS DPRD PATI Para kepala desa (kades) di Kabupaten Pati meminta kenaikan kesejahteraan. Hal ini karena sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan untuk melayani masyarakat siang – malam, di rumah maupun di kantor. PATI – Pimpinan DPRD Kabupaten Pati bersama anggota badan anggaran DPRD […]

  • DPRD Pati Sepakat Ajukan Hak Angket Terhadap Bupati Sudewo di Tengah Aksi Protes Kenaikan PBB-P2

    DPRD Pati Sepakat Ajukan Hak Angket Terhadap Bupati Sudewo di Tengah Aksi Protes Kenaikan PBB-P2

    • calendar_month Kam, 14 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 63
    • 0Komentar

    PATI – Di tengah tekanan massa aksi protes terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), DPRD Kabupaten Pati akhirnya sepakat mengajukan hak angket terhadap Bupati Pati, Sudewo. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Rabu (13/8/2025) di Gedung DPRD Kabupaten Pati. Rapat paripurna tersebut berlangsung di tengah situasi yang cukup […]

  • Pj Bupati Jepara Apresiasi BUMDes Tegal Makmur Tegalsambi

    Pj Bupati Jepara Apresiasi BUMDes Tegal Makmur Tegalsambi

    • calendar_month Sen, 5 Feb 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 38
    • 0Komentar

    DESA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Makmur di area Taman Wisata Tegalsambi, Kecamatan Tahunan mendapat apresiasi langsung dari Penjabat (Pj) Bupati Jepara H. Edy Supriyanta. Hal ini itu diungkapkan Edy Supriyanta saat meresmikan Kantor BUMDes Tegal Makmur di area Taman Wisata Tegalsambi, Kecamatan Tahunan, Minggu, (4/2/2024). Pj Bupati menyebut Desa Tegalsambi merupakan desa […]

  • HMI Cabang Persiapan Pati Desak DPR dan KPU Segera Tindak Lanjuti Putusan MK, Gelar Konsolidasi Akbar!

    HMI Cabang Persiapan Pati Desak DPR dan KPU Segera Tindak Lanjuti Putusan MK, Gelar Konsolidasi Akbar!

    • calendar_month Jum, 23 Agu 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 43
    • 0Komentar

    PATI – Ketua HMI Cabang Persiapan Pati, M Arif Hidayatullah, menegaskan bahwa batalnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan berlakunya kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hasil perjuangan seluruh masyarakat dan mahasiswa Indonesia. “Kemerdekaan dari neo-otoritarianisme belum sepenuhnya tercapai,” tegas Arif. “Tugas kita bersama adalah mengawal proses hingga terbitnya Peraturan KPU yang sesuai dengan putusan MK. […]

expand_less