Breaking News
light_mode

Potensi Kopi Pati Mampu Tembus Pasar Ekspor

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sen, 30 Sep 2019
  • visibility 776


Bupati memakai caping kopi


PATI – Kopi Pati disebut layak untuk masuk pasar ekspor.
Potensi kopi di Bumi Mina Tani dianggap sudah memungkinkan untuk hal tersebut. Hal
itu diungkapkan oleh Darningsih, dari Pasar Kopi Jawa Barat, seorang pengusaha
yang mengeluarkan terobosan QR Code untuk produk petani kopi.
”Potensinya ada, tinggal bagaimana
langkah komitmen para petani kopi untuk mewujudkan hal itu,” terangnya usai
standnya dikunjungi Bupati Haryanto kemarin.
Darningsih tak asal bicara. Dia
melihat data-data potensi dunia perkopian di Bumi Mina Tani. Seperti luasan
lahannya yang mencapai 2200 hektare. ”Peluangnya sangat besar. Saya rasa memang
perlu dicoba. Minimal kedepan satu kontainer dulu kopi Pati,” jelasnya.
Lebih lanjut, pihaknya mengaku siap
nantinya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para petani. ”Kami
nanti menggunakan QR Code. Melalui program itu produk kopi petani bisa dilihat
hanya dengan scan barcode tersebut. Transaksi akan langsung kepada petani. Jadi
dengan system direct tersebut akan
memangkas mata rantai antara pembeli dengan petani. Sehingga keuntungan yang
diperoleh petani lebih banyak. Petani lebih bisa untung. Dengan begitu mereka
akan semakin tertarik dan semangat untuk bertani dan juga memperbaiki
kualitasnya,” terang perempuan yang aktif di berbagai organisasi pengusaha ini.
Sementara itu, Bupati Pati Haryanto
menyambut baik kerja sama yang ditawarkan tersebut. Pihaknya juga sangat
optimistis perdagangan kopi dari Bumi Mina Tani bisa melejit, bahkan hingga
sampai menembus ekspor.
”Potensi kopi di Pati memang besar,
mulai dari lahannya yang luas mencapai 2200 hektare tentu jika dimaksimalkan
akan mampu memenuhi permintaan pasar. Kualitasnya juga tak kalah. Beberapa
waktu yang lalu, kopi dari salah satu petani di Pati, pernah meraih peringkat
lima besar uji cita rasa kopi nasional,” papar orang nomor satu di Kabupaten
Pati ini. (alb)
  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Siap-siap Pejabat di Jepara Terima Penghargaan dan Sanksi

    Siap-siap Pejabat di Jepara Terima Penghargaan dan Sanksi

    • calendar_month Kam, 17 Okt 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 225
    • 0Komentar

    Plt Bupati Jepara Dian Kristiandi JEPARA –  Penghargaan terhadap pejabat dan perangkat daerah berprestasi disiapkan Plt Bupati Jepara Dian Kristiandi. Tidak hanya penghargaan, sanksi juga disiapkan oleh kader dari PDI Perjuangan ini.  Janji itu disampaikan Andi saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Tahun 2019, sampai bulan […]

  • Wakil Ketua DPRD Pati: Tayangan TV Lecehkan Pesantren, Pemerintah Pusat Harus Bertindak!

    Wakil Ketua DPRD Pati: Tayangan TV Lecehkan Pesantren, Pemerintah Pusat Harus Bertindak!

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 306
    • 0Komentar

    PATI – Penayangan program televisi swasta yang dianggap melecehkan pesantren memicu reaksi keras dari DPRD Kabupaten Pati. Bambang Susilo, Wakil Ketua II DPRD Pati yang juga kader NU, mengecam tayangan tersebut dan mendesak pemerintah pusat untuk mengambil tindakan tegas. “Harapannya segera diusut tuntas. Pemerintah pusat saya kira bertanggung jawab karena yang menayangkan televisi nasional. Harus […]

  • DPRD Pati Apresiasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Polsek Batangan

    DPRD Pati Apresiasi Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Polsek Batangan

    • calendar_month Ming, 18 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 252
    • 0Komentar

    PATI – Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang diinisiasi oleh Polresta Pati mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Pati. Hal ini terungkap dalam penilaian P2B di Polsek Batangan, Jumat (16/5/2025), yang pekarangannya milik warga Desa Tlogomojo, Raminto. Penilaian dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk tim penilai dari Dinas Pertanian Pati, Polresta Pati, Kapolsek Batangan AKP Heru Triasmoro […]

  • DPRD Pati Kawal Pengelolaan Limbah Non-B3 PT Hwaseung Indonesia

    DPRD Pati Kawal Pengelolaan Limbah Non-B3 PT Hwaseung Indonesia

    • calendar_month Jum, 23 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 327
    • 0Komentar

    PATI – Warga Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk membantu pengelolaan limbah non-B3 dari PT Hwaseung Indonesia (HWI). Audiensi yang dilakukan pada Jumat (23/5/2025) di ruang gabungan DPRD melibatkan Komisi B dan Komisi C. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, mengungkapkan bahwa warga mengeluhkan limbah pabrik […]

  • Ketua DPRD Pati: Hari Jadi ke-702 Momentum Wujudkan Pati yang Aman dan Makmur

    Ketua DPRD Pati: Hari Jadi ke-702 Momentum Wujudkan Pati yang Aman dan Makmur

    • calendar_month Jum, 8 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 265
    • 0Komentar

    PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyampaikan harapannya pada peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702. Dengan tema “Pati Mutiara (Makmur, Unggul, Tertib, Inovatif, Rapi, dan Aman) ‘Saekapraya, Pati Kang Waskita’”. Ali Badrudin menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama dalam mewujudkan Pati yang lebih baik. “Mudah-mudahan Pati ke depan aman, damai, tentram, dan sejahtera […]

  • Edy Wuryanto Soroti Ketimpangan Upah Minimum dengan KHL yang Melebar

    Edy Wuryanto Soroti Ketimpangan Upah Minimum dengan KHL yang Melebar

    • calendar_month Jum, 23 Jan 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.772
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ketimpangan yang semakin lebar antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi perhatian serius Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto. Hal tersebut dikemukakannya dalam rapat kerja bersama Menteri Ketenagakerjaan, di mana ia menyoroti urgensi penanganan masalah ini. Menurut Edy, negara memiliki kewajiban berdasarkan konstitusi untuk menjamin kesejahteraan pekerja seluruh Indonesia. Ia […]

expand_less