Breaking News
light_mode

Polresta Pati Pastikan Harga Beras Stabil di Bawah HET Melalui Pengecekan Intensif

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Rab, 22 Okt 2025
  • visibility 294

PATI – Satreskrim Polresta Pati bersama instansi terkait gencar melakukan pengecekan harga beras di pasar tradisional, swalayan, dan distributor di Kabupaten Pati pada Rabu, 22 Oktober 2025.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut arahan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, khususnya beras.

Pengecekan yang dimulai pukul 08.30 WIB menyasar Pasar Puri, Swalayan ADA, dan distributor beras UD Alam Sejahtera milik Roy Wijaya. Tim gabungan terdiri dari Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, serta perwakilan Bulog Cabang Pati.

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Heri Dwi Utomo, menjelaskan bahwa pengecekan ini bertujuan memastikan harga beras sesuai ketentuan pemerintah.

“Kami bersama tim gabungan melakukan pengecekan langsung agar tidak terjadi penyimpangan harga di pasaran,” ujarnya.

Di Pasar Puri, tim mendatangi toko Bu Umi, Bu Nur Khomariah, dan Bu Tarti. Di Swalayan ADA, pengecekan dilakukan bersama supervisor toko, Yanto. Setelah itu, tim bergerak ke distributor UD Alam Sejahtera.

“Hasil dari pengecekan menunjukkan harga beras di semua titik masih di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi),” terangnya.

Selain memantau harga, petugas juga memberikan imbauan kepada pedagang agar tidak melakukan penimbunan atau memainkan harga.

“Kami mengingatkan para pedagang untuk tetap menjual beras sesuai harga yang ditetapkan pemerintah. Bila ada lonjakan harga, segera laporkan ke dinas terkait,” kata dia.

Kompol Heri menambahkan bahwa pengecekan akan terus dilakukan berkala.

“Tujuan utamanya bukan hanya pengawasan, tapi juga menjaga ketersediaan stok dan memastikan masyarakat mendapatkan harga yang wajar,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa kepolisian siap menindak tegas kecurangan distribusi atau penimbunan.

“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan kami proses sesuai hukum yang berlaku. Namun sejauh ini situasi masih terkendali dan harga stabil,” tegasnya.

Sebagai penutup, Kompol Heri menyampaikan apresiasi atas kerja sama semua pihak dalam menjaga stabilitas harga pangan.

“Sinergitas antarinstansi ini sangat penting. Kami harap langkah bersama ini dapat membantu masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir terhadap isu kenaikan harga beras,” pungkasnya.

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi A DPRD Pati Soroti Masalah Regenerasi Kepala Sekolah yang Terhambat Anggaran

    Komisi A DPRD Pati Soroti Masalah Regenerasi Kepala Sekolah yang Terhambat Anggaran

    • calendar_month Sen, 20 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.735
    • 0Komentar

    PATI – Proses regenerasi pemimpin di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Ketua Komisi A, Narso, menilai minimnya alokasi anggaran untuk menyiapkan Calon Kepala Sekolah (CKS) menjadi akar permasalahan yang menyebabkan banyak jabatan kepala sekolah diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT) dalam waktu yang cukup lama. Pernyataan ini disampaikan Narso saat menanggapi […]

  • Pentas Kesenian di Pati Belum Diperbolehkan Bupati

    Pentas Kesenian di Pati Belum Diperbolehkan Bupati

    • calendar_month Sel, 19 Okt 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 241
    • 0Komentar

    Pentas kesenian masih belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah kabupaten Pati dalam masa pandemi ini. Bupati Pati Haryanto secara tegas belum mengizinkan pentas kesenian di masa pandemi Covid-19. Hal itu karena dapat memicu kerumunan masyarakat. PATI – Bupati Pati Haryanto menggelar rapat bersama jajaran Forkopimda di Ruang Rapat Joyokusumo Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Senin (18/10/2021). […]

  • Pagu Dana Desa Pati 2026 Berkurang Sekitar Rp 60 Miliar Dibanding 2025

    Pagu Dana Desa Pati 2026 Berkurang Sekitar Rp 60 Miliar Dibanding 2025

    • calendar_month Sel, 6 Jan 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.489
    • 0Komentar

    PATI – Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2026 untuk Kabupaten Pati pasti akan menurun dibanding tahun lalu. Hal itu dikonfirmasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Hariyama. Menurut Tri Hariyama, alokasi Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Pati berkurang sekitar Rp 60 miliar dibanding 2025. “Dibanding tahun kemarin, untuk Kabupaten Pati mengalami […]

  • Ada Pertashop Tidak Perlu Jauh-Jauh ke SPBU

    Ada Pertashop Tidak Perlu Jauh-Jauh ke SPBU

    • calendar_month Sen, 21 Jun 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 190
    • 0Komentar

      Pengisian BBM jenis Pertamax di Pertashop Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal, Pati. Masyarakat di pelosok desa semakin dimudahkan dalam membeli BBM. Dengan hadirnya Pertashop, tidak perlu jauh-jauh ke SPBU, karena bisa beli bensi dengan harga yang sama. PATI, Gunungwungkal – Kepala Desa Sumberrejo Kecamatan Gunungwungkal senang. Karena di desanya berdiri kios BBM, Pertashop 4P 59106. […]

  • Sosialisasikan Pilgub Jateng, KPU Gandeng Komunitas Vespa

    Sosialisasikan Pilgub Jateng, KPU Gandeng Komunitas Vespa

    • calendar_month Rab, 9 Mei 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 224
    • 0Komentar

    PATI – Ribuan pengendara Vespa banjiri jalanan di Kota Pati, Minggu (6/5/18) sore kemarin. Selain melakukan kampanye safety riding, kegiatan yang bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pati itu pun juga untuk mensosialisasikan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 yang akan dihelat pada 27 juni mendatang. Komisioner KPU Pati, Imbang Setiawan mengatakan, pihaknya mengaku bisa belajar dari prinsip yang […]

  • Edy Wuryanto Usulkan Revisi Data di BPS untuk Atasi Masalah Penerima PBI

    Edy Wuryanto Usulkan Revisi Data di BPS untuk Atasi Masalah Penerima PBI

    • calendar_month Sab, 24 Jan 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.757
    • 0Komentar

    BLORA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian pada data penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Blora. Menurutnya, hal ini menjadi alasan penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Blora untuk tidak secara sembarangan menetapkan klasifikasi desil masyarakat. Permasalahan ini muncul seiring dengan peralihan sistem data dari Data […]

expand_less