Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 492

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus II DPRD Pati Gelar Rapat Bahas Raperda Perikanan dan Pergaraman

    Pansus II DPRD Pati Gelar Rapat Bahas Raperda Perikanan dan Pergaraman

    • calendar_month Rab, 15 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 174
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melalui Panitia Khusus (Pansus) II menggelar rapat penting pada Jumat (10/10/2025), yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menekankan bahwa Raperda ini merupakan langkah strategis untuk melindungi dan memberdayakan pelaku usaha perikanan dan pergaraman. “Kami berharap Raperda ini […]

  • DPRD Pati Usul Integrasi Koperasi Desa Merah Putih ke BUMDes

    DPRD Pati Usul Integrasi Koperasi Desa Merah Putih ke BUMDes

    • calendar_month Sab, 19 Apr 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 213
    • 0Komentar

    PATI – Anggota Komisi A DPRD Pati, Kastomo, menyarankan agar Koperasi Desa Merah Putih diintegrasikan ke dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini disampaikannya menanggapi program pemerintah pusat yang menargetkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 406 desa di Kabupaten Pati pada Juli 2025. Kastomo berpendapat bahwa integrasi ini penting karena koperasi dan BUMDes memiliki […]

  • Jalin Kerjasama MTsN 3 Rembang jadi Sahabat Madrasah MTsN 1 Pati

    Jalin Kerjasama MTsN 3 Rembang jadi Sahabat Madrasah MTsN 1 Pati

    • calendar_month Sen, 23 Mei 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 182
    • 0Komentar

    Kerjasama antara MTsN 3 Rembang dengan MTsN 1 Pati Melalui kerja sama ini, MTsN 3 Rembang berharap mampu mengikuti jejak MTsN 1 Pati yang bisa berprestasi hingga tingkat internasional. PATI – MTsN 1 Pati melakukan penandatanganan MoU Sahabat Madrasah dengan MTsN 3 Rembang pada Sabtu (21/5). Kali ini, MTsN 3 Rembang menjadi madrasah sahabat MTsN […]

  • Siswa As-Salafiyah Lahar Implementasikan Hablum Minannas Lewat Bantuan Bencana

    Siswa As-Salafiyah Lahar Implementasikan Hablum Minannas Lewat Bantuan Bencana

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.632
    • 0Komentar

    PATI – Sejak Jumat (9/1/2026), Kabupaten Pati dilanda serangkaian bencana mulai dari banjir hingga tanah longsor. Hingga saat ini, puluhan desa di wilayah Bumi Mina Tani masih terdampak oleh bencana hidrometeorologi tersebut. Kondisi tersebut menggerakkan hati siswa-siswi Yayasan As-Salafiyah Lahar, Kecamatan Tlogowungu, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Pada Kamis (15/1/2026), saat acara peringatan Isra […]

  • Polisi Amankan Dua Pelaku Pemaksaan dan Ancaman Kekerasan di Pabrik HWI Pati

    Polisi Amankan Dua Pelaku Pemaksaan dan Ancaman Kekerasan di Pabrik HWI Pati

    • calendar_month Sel, 20 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 252
    • 0Komentar

    PATI – Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Polresta Pati berhasil mengungkap praktik dugaan pemaksaan dengan ancaman kekerasan di lingkungan industri. Operasi yang dilakukan Senin dini hari (19/5/2025) sekitar pukul 00.30 WIB ini menindaklanjuti laporan polisi terkait insiden yang terjadi di Pabrik PT. HWI Pati pada Kamis (15/5/2025) sore pukul 17.30 WIB. Korban, AH (38), […]

  • DPRD Pati Jamin Infrastruktur Tetap Jalan, Tak Terganggu Masalah Hukum Bupati

    DPRD Pati Jamin Infrastruktur Tetap Jalan, Tak Terganggu Masalah Hukum Bupati

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.696
    • 0Komentar

    PATI – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati akan terus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun Bupati Pati yang kini dalam status nonaktif, Sudewo, sedang menjalani proses hukum di bawah yurisdiksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ditegaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengajak masyarakat untuk […]

expand_less