Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 948

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi A DPRD Pati Targetkan Tiga Perda Desa Selesai Tahun Ini, Pengisian Perangkat Desa Masih Tunggu Perda

    Komisi A DPRD Pati Targetkan Tiga Perda Desa Selesai Tahun Ini, Pengisian Perangkat Desa Masih Tunggu Perda

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.192
    • 0Komentar

    PATI – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memasang target penyelesaian tiga rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan erat dengan pemerintahan desa paling lambat akhir tahun 2026. Tiga materi regulasi yang sedang disiapkan tersebut mencakup aturan mengenai tata cara pengisian perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). […]

  • Anggota DPRD Pati: Bantuan RTLH Harus Tepat Sasaran, Jangan Salah Sasaran!

    Anggota DPRD Pati: Bantuan RTLH Harus Tepat Sasaran, Jangan Salah Sasaran!

    • calendar_month Jum, 25 Apr 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 316
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Muntamah dari Fraksi PKB, menekankan pentingnya penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tepat sasaran. Ia menyoroti perlunya seleksi yang ketat untuk memastikan bantuan tersebut hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Masyarakat yang status ekonominya sudah baik jangan sampai menerima RTLH, yang layak menerima hanyalah masyarakat tidak […]

  • Dukung Kiprah Perguruan Tinggi di Pati, Ini Alasan Anggota DPRD Pati Wisnu Wijayanto

    Dukung Kiprah Perguruan Tinggi di Pati, Ini Alasan Anggota DPRD Pati Wisnu Wijayanto

    • calendar_month Sel, 24 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 299
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto, menyatakan dukungan penuh terhadap keberadaan sekolah tinggi di Bumi Mina Tani. Menurutnya, pendidikan tinggi merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kemajuan bangsa. “Meskipun pemerintah telah memiliki program wajib belajar 12 tahun, sistem ini harus terus ditingkatkan […]

  • Gerakan Akar Rumput Lawan Korupsi, Pati Ora Sepele Gandeng KPK

    Gerakan Akar Rumput Lawan Korupsi, Pati Ora Sepele Gandeng KPK

    • calendar_month Ming, 26 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 237
    • 0Komentar

    PATI – Guna memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pati, Komunitas Pati Ora Sepele mengambil langkah konkret dengan berkolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Keduanya menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus kampanye publik bertema “Membangun Pati Berintegritas dari Akar Rumput”, yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Cluwak pada Minggu (26/4/2026). Kegiatan ini menjadi wadah […]

  • DPRD Pati Dorong Penataan PKL yang Berpihak pada Pemberdayaan dan Perlindungan

    DPRD Pati Dorong Penataan PKL yang Berpihak pada Pemberdayaan dan Perlindungan

    • calendar_month Sel, 23 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 363
    • 0Komentar

    PATI – Komisi B DPRD Pati menyampaikan harapan agar penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pati tidak hanya berfokus pada zonasi, tetapi juga pada aspek perlindungan dan pemberdayaan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslikan, dalam sebuah pernyataan resmi. “Tujuannya agar penataan PKL di Kabupaten Pati ini tidak hanya sebatas pada […]

  • Siswa Mengalami Keluhan Kesehatan Usai Santap MBG, DPRD Pati Minta Evaluasi

    Siswa Mengalami Keluhan Kesehatan Usai Santap MBG, DPRD Pati Minta Evaluasi

    • calendar_month Kam, 10 Sep 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 102.639
    • 0Komentar

    PATI – DPRD Kabupaten Pati memberikan apresiasi terhadap respons tenaga kesehatan dalam menangani ratusan siswa yang mengalami keluhan kesehatan usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong. Ketua Komisi D DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menilai kecepatan penanganan oleh RSUD RAA Soewondo Pati dan Puskesmas Gembong menjadi hal penting dalam kondisi darurat […]

expand_less