Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 914

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banjir Melanda, IDI Pati Turut Peduli

    Banjir Melanda, IDI Pati Turut Peduli

    • calendar_month Sen, 8 Jan 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 1.097
    • 0Komentar

    PEDULI : Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Pati menyerahkan sejumlah bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Desa Kebonturi Kecamatan Jaken Sabtu (6//1/18) lalu. JAKEN – Hujan lebat yang terjadi sejak Jumat (6/1) petang lalu, membuat beberapa daerah terendam. Ketinggian banjir bervariasi. Mulai dari 20 centimeter hingga 30 centimeter, hal ini lantas menimbulkan keprihatinan […]

  • DPRD Pati Bantah Isu Pergantian Ketua Pansus Hak Angket

    DPRD Pati Bantah Isu Pergantian Ketua Pansus Hak Angket

    • calendar_month Rab, 17 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 313
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati membantah isu pergantian Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang tengah mengusut dugaan pelanggaran oleh Bupati Pati, Sudewo. Bantahan ini sekaligus menepis anggapan bahwa pansus mengalami perpecahan internal. Ketua Pansus DPRD Pati, Bandang Teguh Waluyo, menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. “Tidak ada, tidak ada. Saya […]

  • Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah: BPS Catat 29.65 Ribu Jiwa Lepas dari Kemiskinan

    Penurunan Kemiskinan di Jawa Tengah: BPS Catat 29.65 Ribu Jiwa Lepas dari Kemiskinan

    • calendar_month Kam, 31 Jul 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 283
    • 0Komentar

    SEMARANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat penurunan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025. Angka kemiskinan turun menjadi 9,48 persen (3,367 juta jiwa), berkurang 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 (9,58 persen atau 3,40 juta jiwa). Penurunan ini setara dengan 29.65 ribu orang. Kepala BPS Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih, menjelaskan beberapa faktor […]

  • Kumpulan Cerpen Kritikus Adinan Budi Darma

    Kumpulan Cerpen Kritikus Adinan Budi Darma

    • calendar_month Rab, 6 Feb 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 318
    • 0Komentar

    Kritikus Adinan merupakan salah satu kumpulan karya paling monumental dari Budi Darma,sang maestro sastra Indonesia. Di dalamnya terdapat 15 kisah tentang manusia. Bukan kisah-kisah yang biasa,karena para tokoh dibuku ini adalah manusia-manusia yang ganjil-kadang naif,kadang keji,dan cenderung asosial.Ketika mereka ditempatkan dalam situasi yang tak kalah absurd,maka terciptalah sebuah cerita yang tak terbayangkan dengan akhir yang […]

  • DPRD Pati Prioritaskan Pemberdayaan PKL dalam Raperda Penataan Usaha

    DPRD Pati Prioritaskan Pemberdayaan PKL dalam Raperda Penataan Usaha

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 377
    • 0Komentar

    PATI – DPRD Kabupaten Pati menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sektor informal. Fokus ini tercermin dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang saat ini tengah memasuki tahap pembahasan intensif. Anggota Komisi B DPRD Pati, Sadikin (Fraksi PKS), menjelaskan bahwa Raperda ini dirancang bukan semata untuk […]

  • Resah Karena Ulah Anak Punk, Polsek Juwana Giatkan Razia

    Resah Karena Ulah Anak Punk, Polsek Juwana Giatkan Razia

    • calendar_month Sab, 3 Nov 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Anak-anak punk didata oleh Polsek Juwana untuk mendapatkan pembinaan PATI – Polsek Juwana melakukan razia dan mengamankan sebanyak 16 anak punk yang mangkal di Jalan Camong Lokasi Gedung Persoda Juwana, Desa Kauman Kamis (1/10/2018). Anak punk yang masih anak baru gede (ABG) tersebut disinyalir membuat aktivitas masyarakat Juwana menjadi kurang nyaman. Kapolsek Juwana AKP Eko […]

expand_less