Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 437

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Haryanto ; Iuran Pendidikan Boleh

    Bupati Haryanto ; Iuran Pendidikan Boleh

    • calendar_month Sel, 16 Okt 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 224
    • 0Komentar

    Bupati Haryanto memberikan sambutan di acara Rakor Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (16/10/2018) PATI – Bupati Haryanto membolehkan adanya iuran dalam kegiatan pendidikan. Namun harus sesuai ketentuan. Hal itu disampaikannya saat Rakor Pendidik dan Kebudayaan di Gedung Korpri Selasa (16/10/2018). Dalam arahannya tersebut, Bupati Pati Haryanto menegaskan, apabila instansi pendidikan memiliki program baru, namun masih ragu […]

  • Kepala Dispermades Pati Tri Haryama.

    Kepala Dispermades Pati Ikut Dipanggil KPK Soal OTT Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa, Begini Ceritanya

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle Abdul Adhim
    • visibility 1.588
    • 0Komentar

    PATI – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, Tri Hariyama, mengaku turut dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo, dalam dugaan kasus jual beli jabatan perangkat desa. Tri mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Polsek Sumber, Kabupaten Rembang, pada Senin […]

  • Analisa Gempa yang Mengguncang Lingkar Muria, Ada Sesar yang Sedang Menggeliat

    Analisa Gempa yang Mengguncang Lingkar Muria, Ada Sesar yang Sedang Menggeliat

    • calendar_month Sab, 25 Mei 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Kawasan lingkar Muria, yang terdiri atas Kudus, Pati, Jepara, ditambah Demak diguncang gempa tektonik pada Rabu (22/5/2019) sekitar pukul 11.22. Episenter gempa berkekuatan 4,2 SR ini berpusat pada koordinat 6,69 Lintang Selatan dan 110,78 Bujur Timur, tepatnya di darat pada jarak 14 kilometer arah barat laut Kota Kudus pada kedalaman 10 kilometer. Guncangan gempa ini […]

  • 5 Masalah Ini Jadi PR Bupati Jepara Selanjutnya

    5 Masalah Ini Jadi PR Bupati Jepara Selanjutnya

    • calendar_month Sab, 4 Mei 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 208
    • 0Komentar

    JEPARA – Dinamika politik menjelang Pilkada di Jepara semakin menarik. Beberapa figur mulai unjuk gigi untuk menjadi calon Bupati dan wakil bupati. Kehadiran bupati dan wakil bupati baru Jepara sangat dinantikan. Masyarakat berharap kepala daerah baru dapat bekerja lebih baik dengan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berikut ini beberapa pekerjaan rumah calon Bupati dan […]

  • Tambang Ilegal di Sukolilo Masih Jadi Polemik, DPRD Pati Desak Pemerintah Bertindak Tegas

    Tambang Ilegal di Sukolilo Masih Jadi Polemik, DPRD Pati Desak Pemerintah Bertindak Tegas

    • calendar_month Jum, 18 Apr 2025
    • account_circle Abdul Adhim
    • visibility 183
    • 0Komentar

      PATI – Aktivitas penambangan ilegal di wilayah pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik tambang galian C ilegal yang meresahkan masyarakat. “Penambangan ilegal harus segera ditindak tegas karena dampaknya sangat merugikan masyarakat,” ujar Bambang. Ia […]

  • DPRD Pati Ajak Masyarakat Perangi Berita Hoax di Momen Pilkada, Harus Cerdas Konsumsi Berita

    DPRD Pati Ajak Masyarakat Perangi Berita Hoax di Momen Pilkada, Harus Cerdas Konsumsi Berita

    • calendar_month Kam, 24 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 154
    • 0Komentar

    PATI – Menjelang Pilkada 2024, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Didin Syafruddin, mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih berita yang berkaitan dengan dunia perpolitikan. Didin mengingatkan bahwa menjelang Pilkada, informasi politik rentan terhadap penyebaran berita bohong atau hoax. “Berita-berita provokatif yang menyudutkan salah satu pihak akan lebih intens terjadi,” ujarnya. Ia […]

expand_less