Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 162

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Edy Wuryanto Minta Pemerintah Siapkan Layanan Kesehatan Terbaik untuk Pemudik

    Edy Wuryanto Minta Pemerintah Siapkan Layanan Kesehatan Terbaik untuk Pemudik

    • calendar_month Kam, 13 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 97
    • 0Komentar

      Edy Wuryanto, anggota Komisi IX DPR RI JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah untuk menyiapkan layanan kesehatan untuk para pemudik dengan pelayanan yang terbaik. “Setelah tiga tahun masa Lebaran dihantui Covid-19, saya rasa tahun ini betul-betul dimanfaatkan masyarakat untuk mudik. Bertemu dengan saudara di kampung,” katanya dalam keterangan tertulis […]

  • Fakta Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Untungkan Warga

    Fakta Jabatan Kepala Desa 9 Tahun Untungkan Warga

    • calendar_month Jum, 20 Jan 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 83
    • 0Komentar

      Instagram KemendesPDTT  Wacana penambahan jabatan kepala desa menjadi 9 tahun menuai pro kontra di masyarakat. Aksi unjuk rasa ribuan kepala desa ke Jakarta (18/1/2023) yang menuntut tambahan masa jabatan mendapat cibiran di sosial media. Kepala desa dinilai rakus jabatan. Namun penambahan masa jabatan kepala desa itu sebenernya memiliki sisi positif untuk masyarakat desa itu […]

  • Jidhuran dan Kesederhanaan Beragama Ala Orang Desa

    Jidhuran dan Kesederhanaan Beragama Ala Orang Desa

    • calendar_month Sen, 15 Feb 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 94
    • 0Komentar

    Sudah lebih dari lima tahun saya vakum dari dunia “penerbangan” (baca: rebana). Kalau tidak salah ingat, terakhir menabuh rebana waktu kelas tiga Madrasah Aliyah. Praktis, tangan saya sudah tak lentur lagi menabuh dengan berbagai jenis gaya dan variasi. Semalam, saya ikut Pak Mul, bapak saya, Jidhuran. Tempatnya di Makam Mbah Surojoyo. Bagi kami, ia lah […]

  • Ketua DPRD Pati Minta DPUTR Segera Perbaiki Jembatan Pelemgede yang Ambrol

    Ketua DPRD Pati Minta DPUTR Segera Perbaiki Jembatan Pelemgede yang Ambrol

    • calendar_month Jum, 24 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 223
    • 0Komentar

    PATI – Jembatan di Dukuh Kudur, Desa Pelemgede, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, ambrol setelah diguyur hujan beberapa hari terakhir. Menanggapi kejadian ini, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati untuk segera mengambil tindakan Ali Badrudin menjelaskan bahwa meskipun perbaikan jembatan merupakan ranah DPUTR, DPRD Pati memiliki fungsi […]

  • Polda Jateng Terjunkan Seribuan Personel Sukseskan PPKM Darurat

    Polda Jateng Terjunkan Seribuan Personel Sukseskan PPKM Darurat

    • calendar_month Jum, 2 Jul 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 112
    • 0Komentar

      Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Al Qudusy Semarang – Polda Jawa Tengah (Jateng) menegaskan bakal maksimal atau All Out untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah soal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah hukumnya. Sebanyak 1.520 personel kepolisian bakal diturunkan untuk melaksanakan kebijakan pengganti sementara PPKM Mikro tersebut. Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi […]

  • Kemah Bakti Sosial Tradisi Pramuka Mathali’ul Falah Kajen Tiap Maulid Nabi

    Kemah Bakti Sosial Tradisi Pramuka Mathali’ul Falah Kajen Tiap Maulid Nabi

    • calendar_month Sab, 8 Okt 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Pramuka Mathali’ul Falah Kajen menggelar kegiatan bakti sosial memperingati maulid nabi Dalam momentum peringatan maulid nabi kegiatan kepramukaan menjadi agenda rutin di Perguruan Islam Mathali’ul Falah Kajen-Pati. Kegiatan pramuka diisi dengan bakti sosial kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara lain normalisasi tanggul sungai, renovasi mushola, pembagian sembako serta penghijauan di lima lokasi. PATI – Sekitar 1.633 […]

expand_less