Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 77

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Pati Apresiasi Sinergi DPRD dalam Pembahasan RPJMD 2025-2030

    Bupati Pati Apresiasi Sinergi DPRD dalam Pembahasan RPJMD 2025-2030

    • calendar_month Rab, 11 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 83
    • 0Komentar

    PATI – Bupati Pati, Sudewo, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Selasa (10/6/2025) untuk penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025-2030. Rapat yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pati tersebut berjalan lancar. Sudewo mengapresiasi kelancaran proses rapat paripurna, menyebutnya berjalan sesuai mekanisme dan tahapan perencanaan […]

  • Sudah Ada Surat Edarannya, Masyarakat Masih Bertanya Masa Berlaku E-KTP

    Sudah Ada Surat Edarannya, Masyarakat Masih Bertanya Masa Berlaku E-KTP

    • calendar_month Jum, 2 Mar 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, PATI – Sebagian masa berlaku KTP elektronik belum semua tertulis berlaku seumur hidup. Ada yang masih tertulis masa berlaku. Misalnya, berlaku hingga 1 Januari 2018. Hal ini masih memicu kebingungan masyarakat. Meskipun sudah diterbitkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Jumat (29/1/16) lalu. Dimana dalam surat edaran tersebut disebutkan dengan jelas, […]

  • HMI Cabang Persiapan Pati Desak DPR dan KPU Segera Tindak Lanjuti Putusan MK, Gelar Konsolidasi Akbar!

    HMI Cabang Persiapan Pati Desak DPR dan KPU Segera Tindak Lanjuti Putusan MK, Gelar Konsolidasi Akbar!

    • calendar_month Jum, 23 Agu 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 63
    • 0Komentar

    PATI – Ketua HMI Cabang Persiapan Pati, M Arif Hidayatullah, menegaskan bahwa batalnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan berlakunya kembali putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan hasil perjuangan seluruh masyarakat dan mahasiswa Indonesia. “Kemerdekaan dari neo-otoritarianisme belum sepenuhnya tercapai,” tegas Arif. “Tugas kita bersama adalah mengawal proses hingga terbitnya Peraturan KPU yang sesuai dengan putusan MK. […]

  • BRI Pati Semarakkan Maulid Nabi dengan Jumat Berkah Peduli Santri di Ponpes Al-Manaj

    BRI Pati Semarakkan Maulid Nabi dengan Jumat Berkah Peduli Santri di Ponpes Al-Manaj

    • calendar_month Jum, 19 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 80
    • 0Komentar

    PATI – Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, BRI Branch Office (BO) Pati mengadakan kegiatan sosial “Jumat Berkah Peduli Santri” di Pondok Pesantren Al-Manaj, Desa Semampir, Pati. BRI menyerahkan 60 paket bingkisan kepada para santri sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan dan keagamaan. “Melalui kegiatan Jumat Berkah Peduli Santri, BRI ingin meneguhkan komitmen untuk selalu hadir dan […]

  • Tugas Berat Sekda Pati yang Baru Jelang 2024

    Tugas Berat Sekda Pati yang Baru Jelang 2024

    • calendar_month Sab, 2 Okt 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Jumani (memegang mic) menjadi Sekda Kabupaten Pati Jumani resmi menjadi Sekda Pati yang baru. Bupati mewanti-wanti Jumani agar serius bekerja. Mengingat tugas berat menanti, terutama di tahun politik 2024. Peran Sekda sangat sentral dalam hal penganggaran. Apalagi Sekda merupa Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). PATI – Bupati Haryanto menegaskan tugas berat menanti Sekda Pati […]

  • Pansus Hak Angket DPRD Pati Yakin Pihak Keamanan Ciptakan Situasi Kondusif

    Pansus Hak Angket DPRD Pati Yakin Pihak Keamanan Ciptakan Situasi Kondusif

    • calendar_month Kam, 16 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 95
    • 0Komentar

    PATI – Menjelang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati terkait nasib Bupati Sudewo, Pansus Hak Angket DPRD Pati percaya kepada pihak keamanan mampu menciptakan situasi kondusif. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait keamanan. “Keamanan ini kan ranahnya Pak Kapolres, Pak Dandim, Satpol PP, nanti […]

expand_less