Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 166

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Temuan Bangunan di Dukuh Cacah Bukan Makam Mbah Gamirah, Balai Arkeologi : Itu Bangunan Belanda

    Temuan Bangunan di Dukuh Cacah Bukan Makam Mbah Gamirah, Balai Arkeologi : Itu Bangunan Belanda

    • calendar_month Jum, 16 Nov 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Tim dari Balai Arkeologi Yogyakarta sedang mengamati beberapa temuan di lokasi punden Dukuh Cacah Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati PATI – Setelah melakukan observasi selama dua hari, Balai Arkeologi Yogyakarta menyimpulkan, temuan warga berupa struktur bangunan di Dukuh Cacah Desa Sukoharjo merupakan sebuah bangunan peninggalan kolonial Belanda. Bukan makam seperti yang diduga banyak pihak. […]

  • KPK Incar Praktek Culas Oknum Pegawai Lapas

    KPK Incar Praktek Culas Oknum Pegawai Lapas

    • calendar_month Ming, 4 Agu 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 100
    • 0Komentar

    Pemaparan materi dalam agenda Workshop Sosial Media for Sosial Good  SEMARANG – Jangan macam-macam. Manajemen Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terus dipantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu tidak lepas dari sepak terjang Lapas selama ini yang disinyalir menjadi ladang pungutan liar (pungli) dan gratifikasi. Hal tersebut dilakukan agar pengelolaan lapas semakin baik dan meminalisir praktek […]

  • DPRD Pati Dorong Revitalisasi Jalur Kereta Api

    DPRD Pati Dorong Revitalisasi Jalur Kereta Api

    • calendar_month Kam, 17 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 95
    • 0Komentar

    PATI – Danu Ikhsan Hariscandra, anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDIP, mendesak revitalisasi jalur kereta api di wilayah Pati. Menurutnya, revitalisasi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan kementerian. “Kita sudah ada setplay, kalau revitalisasi kereta api kita menunggu kolaborasi antara pemda, pemprov, juga kementrian,” ujarnya. Danu menekankan pentingnya revitalisasi jalur kereta […]

  • Fraksi PKB Pati Desak RPJMD 2025-2029 Perhatikan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

    Fraksi PKB Pati Desak RPJMD 2025-2029 Perhatikan Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

    • calendar_month Jum, 27 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 120
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, mendesak agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati tahun 2025-2029 memberikan perhatian khusus pada pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren. Hal ini disampaikan Muntamah dengan mempertimbangkan kontribusi besar pesantren dalam pembangunan daerah dan sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Muntamah menekankan pentingnya pengakuan […]

  • Kabupaten Pati Raih WTP 10 Tahun Berturut-Turut: Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik

    Kabupaten Pati Raih WTP 10 Tahun Berturut-Turut: Bukti Tata Kelola Keuangan yang Baik

    • calendar_month Jum, 6 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 113
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah Kabupaten Pati kembali mengharumkan nama daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Bupati Pati, H. Sudewo, ST., MT., dari Kepala BPK Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Rahmatullah, di Auditorium BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis […]

  • Kepala Dispermades Ikut Tinjau Lokasi TMMD

    Kepala Dispermades Ikut Tinjau Lokasi TMMD

    • calendar_month Jum, 30 Mar 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, PATI – Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 101 di Desa Godo Kecamatan Winong, nampaknya sangat serius. Sejak pra TMMD semua kesiapan terus dilakukan. Kemarin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Mochtar ikut meninjau. Pagi kemarin, Mochtar ikut meninjau segala persiapan yang dilakukan Satgas TMMD, yang juga dibantu oleh masyarakat sekitar. […]

expand_less