Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 907

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tetap Anggun Mesti Nunggang Motor Laki

    Tetap Anggun Mesti Nunggang Motor Laki

    • calendar_month Sab, 27 Jan 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 298
    • 0Komentar

    Rengganis Kristina Dewi Kesan tomboy tak ditemukan sedikitpun pada sosok Rengganis Kristina Dewi. Meski sering nunggang motor laki, perempuan kelahiran Pati, 19 Februari 2000 ini tetap tampak anggun pembawaannya. Hal ini nampak dari sederet prestasi yang berhasil direngkuh perempuan yang akrab disapa Ganis ini. Sederet prestasi itu diantaranya, menjadi Juara 1 Catwalk Proklamasi Indonesia Award […]

  • DPRD Pati Minta Masyarakat Tingkatkan Kreativitas di Era Digital

    DPRD Pati Minta Masyarakat Tingkatkan Kreativitas di Era Digital

    • calendar_month Ming, 22 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 305
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mendorong masyarakat Kabupaten Pati untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi di era digital. Menurut Bandang, kreativitas dan inovasi merupakan kunci untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita perlu menggali potensi yang ada di masyarakat, baik itu di bidang seni, budaya, maupun ekonomi,” ujarnya. “Dengan memiliki jiwa kreatif, […]

  • Ketua Komisi C DPRD Pati : Langkah Sederhana Berbelanja di PKL Sangat Berdampak bagi Pelaku Usaha Kecil

    Ketua Komisi C DPRD Pati : Langkah Sederhana Berbelanja di PKL Sangat Berdampak bagi Pelaku Usaha Kecil

    • calendar_month Sel, 30 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.641
    • 0Komentar

    PATI – Melihat peran strategis usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menopang perekonomian warga, Ketua Komisi C DPRD Pati Joni Kurnianto mengajak masyarakat memberikan dukungan nyata dengan berbelanja langsung ke pedagang kaki lima dan pelaku usaha lokal. Langkah sederhana ini dinilai mampu menggerakkan perputaran uang di tingkat akar rumput. Ajakan itu disampaikan Joni saat mengunjungi […]

  • DPRD Pati Pastikan Raperda PKL Berpihak pada PKL dan Masyarakat

    DPRD Pati Pastikan Raperda PKL Berpihak pada PKL dan Masyarakat

    • calendar_month Sel, 29 Apr 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 332
    • 0Komentar

    PATI – Rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pati masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menyatakan bahwa pembahasan Raperda PKL ini baru memasuki tahap awal, yang berlangsung pada tanggal 13-14 Maret 2025. “Baru tahap awal ya, […]

  • DPRD Pati Dorong Pemerintah Beri Perhatian Lebih pada Petani Garam

    DPRD Pati Dorong Pemerintah Beri Perhatian Lebih pada Petani Garam

    • calendar_month Sen, 29 Sep 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 310
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muslihan, menekankan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah daerah terhadap petani garam. Hal ini disampaikan sebagai respons atas keluhan yang selama ini disuarakan oleh para petani garam di Pati. “Mulai saat ini juga harus kita siapkan, terutama untuk tahun-tahun yang akan datang, supaya nanti […]

  • Petani Keluhkan Kebijakan Pembatasan Solar Subsidi

    Petani Keluhkan Kebijakan Pembatasan Solar Subsidi

    • calendar_month Jum, 31 Agu 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 301
    • 0Komentar

    Petani di Kecamatan Dukuhseti sedang mengisi solar ke mesin diesel pompa airnya PATI – Petani resah, setelah muncul kebijakan pembatasan pembelian BBM solar. Sejumlah petani di Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti mengeluhkan hal itu. Fahrurozi salah satu petani yang mengeluh. Warga RT 6 RW 2 ini mengungkapkan, sangat terbebani dengan kebijakan tersebut. Pasalnya saat ini ia hanya […]

expand_less