Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 433

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Usir Bosan dengan Nonton Drakor

    Usir Bosan dengan Nonton Drakor

    • calendar_month Sel, 28 Nov 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 164
    • 0Komentar

    Tanti Alesha Biasanya banyak orang menginginkan punya banyak waktu luang, agar hidup terasa santai. Akan tetapi jika waktu luang itu berkepanjangan, tentu akan terasa sangat membosankan bagi siapa saja. Begitu juga yang dialami Tanti Alesha, mahasiswi IPMAFA punya cara sendiri untuk membunuh rasa bosannya itu. ”Saya biasanya banyak menghabiskan waktu luang saya untuk sekedar nonton […]

  • Mendes PDT Kunjungi Pati, Tekankan Pentingnya Kerja Sama untuk Kemajuan

    Mendes PDT Kunjungi Pati, Tekankan Pentingnya Kerja Sama untuk Kemajuan

    • calendar_month Jum, 25 Jul 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 166
    • 0Komentar

    PATI – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memajukan Kabupaten Pati. “Pak Bupati pun tidak bisa sendirian mewujudkan kemajuan Pati. Kita butuh kolaborasi karena kita bukan superman tapi kita super tim,” ujarnya dalam kunjungannya ke Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (24/7). Pernyataan tersebut sejalan dengan […]

  • Pengisian Perangkat Desa, DPRD Pati Berharap yang Lolos Calon Kredibel dan Peduli Masyarakat

    Pengisian Perangkat Desa, DPRD Pati Berharap yang Lolos Calon Kredibel dan Peduli Masyarakat

    • calendar_month Ming, 20 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 164
    • 0Komentar

    PATI – Wakil Ketua 2 DPRD Pati, Bambang Susilo, berharap proses pengisian perangkat desa yang akan dilakukan tahun ini dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan perangkat desa yang kompeten. “Kami berharap perangkat desa yang terpilih nantinya adalah sosok yang kredibel, cekatan, dan selalu peduli terhadap masyarakat dan desanya,” ujar Bambang Susilo, yang sebelumnya menjabat sebagai […]

  • Membanggakan Kwarcab Pati Tergiat Pramuka Jateng

    Membanggakan Kwarcab Pati Tergiat Pramuka Jateng

    • calendar_month Kam, 1 Sep 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 200
    • 0Komentar

      Kwarcab Pramuka Kabupaten Pati menerima penghargaan sebagai yang tergiat di Jawa Tengah bidang abdimas. BOYOLALI – Pramuka Kwarcab Pati kembali menerima penghargaan sebagai yang tergiat bidang abdimas Kwarda Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Ketua Kwarda Jawa Tengah Atiqoh Ganjar Pranowo. Penghargaan ini dirasa spesial setelah menunggu lebih dari satu dekade, akhirnya kwartir […]

  • DPRD Pati Prioritaskan Kesejahteraan PKL dalam Raperda Baru

    DPRD Pati Prioritaskan Kesejahteraan PKL dalam Raperda Baru

    • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 195
    • 0Komentar

    PATI – Fokus utama public hearing yang digelar Komisi B DPRD Kabupaten Pati Senin (16/6/2025) adalah Raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pertemuan yang dihadiri perwakilan PKL, akademisi, Satpol PP, Disdagperin, dan DPUTR ini menghasilkan poin-poin penting terkait perlindungan dan pemberdayaan PKL. Ketua Komisi B, Muslihan, menekankan bahwa Raperda ini bukan hanya sekadar […]

  • Buku Perjalanan Pengawas Pemilu Kemajuan Literasi Demokrasi di Pati

    Buku Perjalanan Pengawas Pemilu Kemajuan Literasi Demokrasi di Pati

    • calendar_month Rab, 14 Des 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Kegiatan bedah buku terbitan Bawaslu Pati, Rabu (14/12/2022) Peluncuran buku garapan Bawaslu Pati yang berjudul “Realitas Peristiwa Pengawas Pemilu” panen apresiasi. Kehadiran buku ini menjadi kemajuan literasi demokrasi bagi masyarakat. PATI – Aula Kantor Kecamatan Pati Kota menjadi tempat bedah buku bertajuk “Realitas Peristiwa Pengawas Pemilu”. Buku itu merekam jejak perjalanan pengawas pemilu sejak tahun […]

expand_less