Breaking News
light_mode

Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa, Sebuah Pengantar dari Prof Azra

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 17 Sep 2022
  • visibility 787

  

Buku Politik Identitas dan Perebutan Hegemoni Kuasa

Perjalanan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu 2014 dan 2019 cukup melelahkan dengan tensi politik tinggi. Pilpres bukan sekadar kontestasi politik yang sangat sengit, namun berdampak pada pembelahan politik, sosial, dan agama. Dari segi keterbelahan agama, meskipun para pemimpin ormas mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyatakan netral, namun para anggotanya secara jelas terpecah dalam aksi mendukung paslon berbeda. Terminologi agama sesuai tafsir dan kepentingan politik, saling digunakan untuk mobilisasi politik meraih dukungan. Kontestasi politik menjadi nuansa “jihad” atau zerosum election.

Pembelahan politik dan ketegangan kedua kubu yang bertarung selama pilpres masih tetap terjadi pasca-pilpres. Pilpres 2019 oleh sebagian pengamat dianggap sebagai kebangkitan politik identitas Islam di Indonesia. Harus diakui bahwa nuansa politik identitas Islam dalam pilpres 2019 sangat kuat di tengah masyarakat. Akan tetapi, nuansa tersebut cenderung sebagai political contingency atau kedaruratan politik di kalangan muslim Indonesia dalam menghadapi lawan politik.  

Kegagalan partai-partai Islam mendapatkan dukungan suara secara signifikan dari pemilu ke pemilu, membuat kelompok-kelompok muslim tertentu melakukan manuver politik. Kekuatan politik Islam di Indonesia lazimnya diperankan oleh tiga kekuatan, yaitu partai berbasis Islam, ormas Islam mainstream, dan kelompok Islam dengan tujuan politik tersembunyi. 

Secara sosiologis, buku yang semula sebagai disertasi doktoral karya Dr. Muh Khamdan ini ingin mempertegas kembali tentang terjadinya konvergensi sosio-kultural di kalangan muslim Indonesia. Konvergensi itu sebagaimana diuraikan melalui semakin pudarnya dikotomi antara berbagai kelompok masyarakat muslim. Dikotomi budaya abangan dan santri serta tradisionalis dan modernis sudah terkikis. Dalam situasi demikian, kelompok masyarakat sipil perlu beradaptasi untuk terus menjaga perjalanan demokrasi yang rasional dan berkemajuan.

Saya mengapresiasi bahwa karya buku ini telah menguraikan perspektif kontestasi politik pada masyarakat sipil. Mobilisasi identitas yang diuraikan dengan berbagai strategi politik dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui tradisi politik di Indonesia. Salah satu benang merah buku ini menunjukkan bahwa politik identitas Islam bukan menjadi persoalan serius karena tidak akan laku di kancah politik Indonesia. Buku ini merupakan sumbangan bagi khazanah politik Islam di Indonesia yang masih perlu dilanjutkan kajian-kajian lainnya. Semoga bermanfaat. 

(Kata Pengantar ; Prof Azyumardi Azra)

—————————————————————————————————————————

Pre Order Buku: POLITIK IDENTITAS DAN PEREBUTAN HEGEMONI KUASA

Penulis: Dr. Muh Khamdan

Terbit: September 2022

Halaman: xxi + 404

Ukuran: 17 x 25 cm

Harga Pre-order: 101.500 (Harga Normal 114.500)

WA Pemesanan: 085819766445

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pati Dorong Pemkab Tingkatkan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

    DPRD Pati Dorong Pemkab Tingkatkan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

    • calendar_month Sen, 21 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 316
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan bagi kaum disabilitas, khususnya mereka yang telah tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati. Muntamah, anggota DPRD Pati, menyatakan bahwa PPDI Kabupaten Pati merupakan pionir komunitas yang berhasil memberdayakan kaum berkebutuhan khusus. “Kami sangat […]

  • Segera Daftarkan Kebudayaan Muria jadi Warisan Nasional

    Segera Daftarkan Kebudayaan Muria jadi Warisan Nasional

    • calendar_month Kam, 5 Nov 2020
    • account_circle Redaksi
    • visibility 241
    • 0Komentar

        Kegiatan monitoring dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kampung Budaya Piji Wetan KUDUS – Kepala Bidang Kebudayaan Disbudpar Kabupaten Kudus Roro Lilik Ngesti W, mengaku simpatik dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Kampung Budaya Piji Wetan Desa Lau. Rencananya ia akan mengajukan legalitas kebudayaan masyarakat Muria ini sebagai warisan nasional. “Termasuk kebutuhan […]

  • Kabupaten Pati Kirim Kafilah Terbaik untuk Lomba MAPSI Tingkat Provinsi Jawa Tengah

    Kabupaten Pati Kirim Kafilah Terbaik untuk Lomba MAPSI Tingkat Provinsi Jawa Tengah

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 333
    • 0Komentar

    PATI – Bupati Pati, Sudewo, secara resmi melepas kafilah Kabupaten Pati yang akan berlaga di Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI) tingkat Provinsi Jawa Tengah. Acara pelepasan berlangsung meriah di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (16/10/2025). Dalam sambutannya, Sudewo mengungkapkan rasa bangga dan optimisnya terhadap para peserta. Beliau berharap kafilah Pati dapat meraih prestasi terbaik […]

  • Macan Kurung, Ikon Penting Seni Ukir Jepara yang Mendunia

    Macan Kurung, Ikon Penting Seni Ukir Jepara yang Mendunia

    • calendar_month Rab, 18 Jul 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 249
    • 0Komentar

    SUMBER : DISKOMINFO JEPARA JEPARA – Selain terkenal dengan sebutan Bumi Kartini, Jepara juga masyur dengan sebutan kota ukir. Namun ada yang paling ikonik. Adalah seni ukir “Macan Kurung”, seni ukir tersebut sudah mendunia dan menjadi ciri khas yang melekat dengan kota di pesisir utara Jawa Tengah itu. Jepara sendiri memperoleh predikat kota ukir sekitar […]

  • Fraksi PKS DPRD Pati Minta Kebijakan Pariwisata Libatkan Masyarakat dan Industri Kepariwisataan

    Fraksi PKS DPRD Pati Minta Kebijakan Pariwisata Libatkan Masyarakat dan Industri Kepariwisataan

    • calendar_month Ming, 31 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 291
    • 0Komentar

    PATI – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiasi DPRD, yaitu tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, serta Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. “Kami Fraksi PKS mengapresiasi […]

  • Dapat Bonus Demografi, 60 Persen Penduduk Jepara Usia Produktif

    Dapat Bonus Demografi, 60 Persen Penduduk Jepara Usia Produktif

    • calendar_month Jum, 28 Des 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 281
    • 0Komentar

    SUMBER : JEPARA.GO.ID JEPARA – Asisten II Setda Jepara Mulyaji menyebut, Kabupaten Jepara mendapat bonus demografi. Dari 1,2 juta penduduknya, 60 persen berada dalam usia produktif. Dimana penduduknya tercatat berkisar antara umur 15 – 64 tahun. Mulyaji menganggap bonus demografi tersebut harus ditangkap sebagai peluang peluang positif dan harus didukung generasi produktif yang berkualitas. ”Jumlah […]

expand_less