Ketua Komisi D DPRD Pati Dorong Perhatian Lebih untuk Sektor Pertanian Lain

Pengusaha beras UD Ega Jaya memberangkatkan umroh karyawannya Karyawan UD Ega Jaya sudah dianggap sang juragan sendiri sebagai bagian dari keluarga. Karena itu mereka mendapat hadiah spesial dengan diberangkatkan umroh.  PATI – Pemandangan tak biasa terlihat di UD Ega Jaya, Desa Pekuwon Kecamatan Juwana, Senin (13/2/2023). Para karyawan pabrik beras itu tampak berpakaian rapi. Dengan […]

PATI – Polemik terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024 kembali mencuat di Kabupaten Pati. Ketiga ASN yang diketahui berfoto dengan salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati Pati tengah menjadi sorotan publik dan menuai kecaman dari berbagai pihak. M. Rikza Hasballa, Ketua Pemantau Pemilihan Perisai Demokrasi Bangsa (PDB), menyatakan keprihatinannya atas dugaan pelanggaran […]

  Aksi demo ketua RT dan RW di Kabupaten Pati PATI – Para Ketua RT dan RW se Kabupaten Pati menggeruduk pendopo kabupaten pada hari Kamis 23 Juni 2023, pukul 09.00 WIB. Mereka menuntut honorarium dinaikkan. Dari semula 500 ribu per tahun menjadi 500 ribu per bulan. Jika tuntutan mereka tidak digubris, mereka bakal melakukan […]

PATI – Ketua DPRD Pati Sementara, Ali Badrudin, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran. Hal ini menyusul meningkatnya jumlah kejadian kebakaran di wilayah Pati dalam beberapa bulan terakhir. “Masyarakat harus ekstra hati-hati, terutama saat membakar sampah. Banyak kejadian kebakaran yang disebabkan oleh faktor human error, seperti kelalaian saat membakar sampah,” ujarnya. Data dari […]

Bupati Marzuqi sedang memberikan sambutan  JEPARA – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKP) 2020 di Pendapa Kartini Rabu (20/3/2019) membawa angin segar bagi sejumlah guru non PNS untuk tingkat RA, TK, dan PAUD di Bumi Kartini. Hal itu lantaran Bupati Jepara dan Ketua DPRD Kabupaten Jepara sepakat untuk memberikan insentif bagi […]

JAKARTA – Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 23 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari kelompok Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri. Kebijakan pemutihan tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir November 2025. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai langkah ini sebagai kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat. […]