Breaking News
light_mode

Kades Tlogomojo-Batangan Bantah Tuduhan Penyelewengan Pembangunan Embung

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kam, 14 Des 2017
  • visibility 633
Kepala Desa Tlogomojo menunjukkan data-data tentang pembangunan embung desa 

Lingkar Muria, PATI – Kepala Desa Tologomojo Sunoto membantah tuduhan
atas dugaan penyelewengan pembangunan embung desa, yang telah dilaporkan ke
Kejaksaan Negeri Pati. Soal tanah kerukan yang diduga dijual, Sunoto mengaku hasil
penjualan itu untuk operasional pembangunan embung.
”Tanah hasil kerukan memang dijual.
Akan tetapi hasil penjualannya diperuntukkan sebagai operasional pembuatan
embung,” kata Sunoto usai memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Pati sore
kemarin.
Lanjut Sunoto, pengerjaan embung
ini memang inisiatifnya untuk menunjang fasilitas masyarakat. Terutama saat
musim kemarau berkepanjangan desanya mengalami kekurangan air. Pembuatannya pun
sudah dilakukan  musyarawah di Balai Desa
dihadiri RT, RW, juga BPD berita acara rapatnya pun ada.
”Sebelumnya pembangunan embung ini
sudah dirapatkan pada tahun 2015 lalu. Memang tak ada program dari pemerintah,
oleh sebab itu pembiayaanya swadayanya dari hasil penjualan kerukan tanah
tersebut, rinciannya semua ada. Tadi saya tunjukkan ke Kasi Intel Kejari,”
imbuh Sunoto.
Sementara itu, semua laporan dugaan
penyelewengan yang dialamatkan ke dirinya sudah dijawab. Seperti soal
penggunaan tanah bengkok milik Kasi Pembangunan yang dijadikan lokasi pembuatan
embung. Alih fungsi lahan produktif menjadi embung pun sudah dilakukan sebagai
mana mestinya. ”Alih fungsi sudah saya penuhi aturannya, termasuk pemberitahuan
kepada Bupati Pati,” kata Sunoto.
Dengan tegas, Sunoto menekankan
tidak terjadi penyelewengan dalam kegiatan pembangunan embung ini, menurutnya
dugaan seperti ini sudah biasa. Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pati
Herwatan usai melakukan pemeriksaan, enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan
sebab yang bersangkutan segera meninggalkankan kantor untuk suatu urusan. (has)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Belum Terbentuk Secara Struktural, Komisi B Minta Wadah Petani Milenial Segera Dibentuk

    Belum Terbentuk Secara Struktural, Komisi B Minta Wadah Petani Milenial Segera Dibentuk

    • calendar_month Ming, 19 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.603
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak Dinas Pertanian (Dispertan) untuk segera merealisasikan pembentukan asosiasi khusus bagi petani milenial. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keberlanjutan sektor pertanian di wilayah tersebut. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Dispertan terkait rencana pembentukan organisasi tersebut. […]

  • Video Game, Bukan Sembarang Permainan

    Video Game, Bukan Sembarang Permainan

    • calendar_month Sab, 16 Sep 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Istimewa Oleh : Achmad Ulil Albab* Video game merupakan medium yang menjadi dewasa dengan begitu cepat, dibandingkan dengan media lainnya. Namun, masih banyak yang menganggapnya sebagai mainan anak-anak belaka. Fahmi Hasni (Editor Tech in Asia Indonesia) Tidak sedikit yang menganggap video game adalah tentang kehidupan anak-anak, video game dianggap sebagai hal yang sangat merugikan, bermain […]

  • Anggota DPRD Pati Sudi Rustanto Dukung Pelestarian Budaya Tradisi Sedekah Laut di Juwana

    Anggota DPRD Pati Sudi Rustanto Dukung Pelestarian Budaya Tradisi Sedekah Laut di Juwana

    • calendar_month Jum, 18 Apr 2025
    • account_circle Abdul Adhim
    • visibility 194
    • 0Komentar

    PATI – Tradisi Sedekah Laut kembali digelar dengan penuh khidmat dan kemeriahan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati (13/4/2025). Acara yang merupakan warisan budaya turun-temurun ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat serta dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Pati. Sudi Rustanto, anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PDIP […]

  • Komisi B DPRD Pati Dukung Petani Hutan, Minta Jatah Pupuk Ditambah

    Komisi B DPRD Pati Dukung Petani Hutan, Minta Jatah Pupuk Ditambah

    • calendar_month Jum, 17 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.580
    • 0Komentar

    PATI – Komisi B DPRD Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian RI. Langkah ini ditempuh guna menindaklanjuti keluhan para petani hutan sosial yang merasa alokasi pupuk subsidi yang diterima masih sangat kurang. Permintaan ini muncul menyusul aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan petani hutan sosial di […]

  • Dewan Pati Dorong Masyarakat Manfaatkan Potensi Peternakan di Pati

    Dewan Pati Dorong Masyarakat Manfaatkan Potensi Peternakan di Pati

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 244
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati melihat potensi besar di sektor peternakan, yang dapat berkembang pesat jika dikelola dengan baik oleh masyarakat. Iklim dan cuaca di Pati sangat mendukung perkembangan sektor ini. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Narso, menyatakan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat meminimalkan risiko dalam peternakan. Salah […]

  • DPRD Pati Miliki Jangka Waktu 30 Hari untuk Selesaikan Rekomendasi Resmi LKPJ Bupati 2025

    DPRD Pati Miliki Jangka Waktu 30 Hari untuk Selesaikan Rekomendasi Resmi LKPJ Bupati 2025

    • calendar_month Kam, 26 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.745
    • 0Komentar

    PATI – Setelah penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten (LKPJ) Tahun 2025 oleh Plt. Bupati Pati, DPRD Kabupaten Pati akan melakukan proses pembahasan mendalam selama 30 hari kerja sebelum menetapkan rekomendasi resmi terkait hasil pelaksanaan kinerja daerah. “Setelah laporan disampaikan, DPRD mempunyai waktu 30 hari untuk membahas LKPJ tersebut. Nantinya akan keluar satu rekomendasi, yang mencakup […]

expand_less