Breaking News
light_mode

Kades Tlogomojo-Batangan Bantah Tuduhan Penyelewengan Pembangunan Embung

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kam, 14 Des 2017
  • visibility 1.108
Kepala Desa Tlogomojo menunjukkan data-data tentang pembangunan embung desa 

Lingkar Muria, PATI – Kepala Desa Tologomojo Sunoto membantah tuduhan
atas dugaan penyelewengan pembangunan embung desa, yang telah dilaporkan ke
Kejaksaan Negeri Pati. Soal tanah kerukan yang diduga dijual, Sunoto mengaku hasil
penjualan itu untuk operasional pembangunan embung.
”Tanah hasil kerukan memang dijual.
Akan tetapi hasil penjualannya diperuntukkan sebagai operasional pembuatan
embung,” kata Sunoto usai memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Pati sore
kemarin.
Lanjut Sunoto, pengerjaan embung
ini memang inisiatifnya untuk menunjang fasilitas masyarakat. Terutama saat
musim kemarau berkepanjangan desanya mengalami kekurangan air. Pembuatannya pun
sudah dilakukan  musyarawah di Balai Desa
dihadiri RT, RW, juga BPD berita acara rapatnya pun ada.
”Sebelumnya pembangunan embung ini
sudah dirapatkan pada tahun 2015 lalu. Memang tak ada program dari pemerintah,
oleh sebab itu pembiayaanya swadayanya dari hasil penjualan kerukan tanah
tersebut, rinciannya semua ada. Tadi saya tunjukkan ke Kasi Intel Kejari,”
imbuh Sunoto.
Sementara itu, semua laporan dugaan
penyelewengan yang dialamatkan ke dirinya sudah dijawab. Seperti soal
penggunaan tanah bengkok milik Kasi Pembangunan yang dijadikan lokasi pembuatan
embung. Alih fungsi lahan produktif menjadi embung pun sudah dilakukan sebagai
mana mestinya. ”Alih fungsi sudah saya penuhi aturannya, termasuk pemberitahuan
kepada Bupati Pati,” kata Sunoto.
Dengan tegas, Sunoto menekankan
tidak terjadi penyelewengan dalam kegiatan pembangunan embung ini, menurutnya
dugaan seperti ini sudah biasa. Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pati
Herwatan usai melakukan pemeriksaan, enggan menanggapi pertanyaan dari wartawan
sebab yang bersangkutan segera meninggalkankan kantor untuk suatu urusan. (has)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rencana Mal di Plaza Puri, DPRD Ingatkan Pentingnya Kelengkapan Perizinan

    Rencana Mal di Plaza Puri, DPRD Ingatkan Pentingnya Kelengkapan Perizinan

    • calendar_month Jum, 26 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.389
    • 0Komentar

    PATI – Jika rencana pendirian pusat perbelanjaan atau mal di kawasan Plaza Puri, Kabupaten Pati benar-benar dilaksanakan, maka prosesnya harus disertai pengelolaan administrasi yang terbuka serta komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pati agar tidak mengesampingkan aturan perizinan maupun kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan proyek […]

  • DPRD Pati Beri Tiga Masukan Peningkatan SDM

    DPRD Pati Beri Tiga Masukan Peningkatan SDM

    • calendar_month Sel, 24 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 370
    • 0Komentar

    PATI – DPRD Pati memberikan tiga masukan terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pati. Masukan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Pati, yang membahas tentang pembangunan daerah. Salah satu anggota DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati dari partai Golkar, menekankan pentingnya pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. “Pendidikan vokasi […]

  • Komisi C DPRD Pati: Pembangunan Infrastruktur Harus Berbasis Kebutuhan, Merata, dan Dorong Ekonomi Rakyat

    Komisi C DPRD Pati: Pembangunan Infrastruktur Harus Berbasis Kebutuhan, Merata, dan Dorong Ekonomi Rakyat

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.195
    • 0Komentar

    PATI – Menurut Karmijan, anggota Komisi C DPRD Pati, arah pembangunan infrastruktur ke depan harus berdasar pada kebutuhan masyarakat dan bermanfaat untuk memajukan perekonomian daerah. Menurutnya, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak boleh sekadar memenuhi administrasi atau formalitas program belaka, melainkan harus benar-benar memberikan solusi dan manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh warga. “Pembangunan tidak boleh […]

  • Imam Suroso Siap Ikut Perjuangkan Normalisasi Penuh Sungai Juwana

    Imam Suroso Siap Ikut Perjuangkan Normalisasi Penuh Sungai Juwana

    • calendar_month Rab, 27 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Imam Suroso (berbaju putih) di sebelah Gubernur Ganjar Pranowo  PATI – Belakangan, Sungai Juwana memiliki riwayat tak mengenakkan. Terutama bagi kalangan petani di Kabupaten Pati. Sebabnya, tiap kali musim penghujan, sungai yang mengalir sepanjang 60 kilometer tersebut selalu meluap. Imbasnya miliaran rupiah lenyap karena tak jadi menuai hasil tanam. Untuk itu, anggota DPR RI Imam […]

  • Hidup Bukan Mampir Padu

    Hidup Bukan Mampir Padu

    • calendar_month Rab, 20 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 296
    • 0Komentar

    Anis Sholeh Baasyin sedang menguraikan tema yang akan dibahas Padu atau adu mulut yang akhir-akhir ini nyaris membudaya di kalangan masyarakat kembali menjadi sentilan dalam gelaran Suluk Maleman yang digelar Sabtu (16/3) hingga Minggu (17/3/2019) dini hari kemarin. Bahkan peribahasa “hidup sekadar mampir minum” pun mulai berubah menjadi sekadar mampir padu. Plesetan itu lantaran sekarang […]

  • IKA PMII Pati Kritik Kenaikan PBB 250 Persen, Minta Pemkab Pati Transparan

    IKA PMII Pati Kritik Kenaikan PBB 250 Persen, Minta Pemkab Pati Transparan

    • calendar_month Rab, 21 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 345
    • 0Komentar

    PATI – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kabupaten Pati menyikapi kontroversi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pati. Dalam pernyataan sikapnya, IKA PMII Pati mendesak transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam kebijakan tersebut. Setelah melakukan kajian awal yang melibatkan 32 anggotanya dari berbagai latar belakang, termasuk […]

expand_less