Fraksi PDIP DPRD Pati Soroti Penggunaan Anggaran dan Keterbukaan Informasi dalam Perubahan APBD Pati 2026

PATI – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Sikap tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi PDIP usai mengikuti seluruh tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 bersama Pemerintah Kabupaten Pati dan DPRD.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Pati Suyono menyampaikan, persetujuan yang diberikan bukan tanpa catatan. Fraksinya memberikan sejumlah perhatian yang perlu ditindaklanjuti Pemkab Pati dalam pelaksanaan anggaran perubahan tersebut.

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap anggaran yang ditetapkan harus mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

“Anggaran yang tersedia dan akan ditetapkan harus berdampak baik secara signifikan terhadap kondisi pembangunan di segala bidang, perekonomian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat Kabupaten Pati,” demikian pendapat akhir Fraksi PDIP.

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDIP turut mengapresiasi langkah Plt Bupati Pati yang dinilai cepat merespons persoalan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam penanganan persoalan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Pati.

Meski demikian, Fraksi PDIP menilai langkah pemerintah tersebut perlu diperkuat melalui keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, penyelesaian berbagai persoalan daerah dapat dilakukan secara lebih optimal.

Fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah meningkatkan upaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Di sisi lain, realisasi belanja juga perlu dipercepat sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak berhenti pada penganggaran, tetapi segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Perhatian lainnya diberikan terhadap aspek mitigasi dan penanganan bencana. Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah tetap menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai salah satu prioritas, mengingat Kabupaten Pati memiliki potensi berbagai bencana.

Selain persoalan anggaran dan kebencanaan, Fraksi PDIP turut menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada publik. Pemerintah diminta tidak bersikap antikritik serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya terkait pelayanan publik.

“Selalu terbuka dalam memberikan update informasi kepada masyarakat, terutama informasi-informasi pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Fraksi PDIP memastikan fungsi pengawasan DPRD tetap dijalankan melalui para anggota fraksinya. Pengawasan dilakukan dengan turun langsung ke tengah masyarakat guna mengetahui kondisi dan persoalan yang dihadapi warga.

Hasil penyerapan aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Fraksi PDIP menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari kewajiban sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pati yang lebih baik.

(adv)

Editor : Arif