Breaking News
light_mode

DPRD Pati Minta Disdukcapil Tindaklanjuti Pemalsuan KK untuk PPDB 2024

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Kam, 11 Jul 2024
  • visibility 91

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati telah memanggil beberapa pihak terkait kasus pemalsuan Kartu Keluarga (KK) yang digunakan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pihak yang dipanggil untuk rapat bersama DPRD Pati termasuk panitia PPDB SMAN 1 Pati, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Gabungan DPRD Pati pada Kamis, (11/7/2024).

Setelah menemukan 18 KK palsu, DPRD meminta Cabdin untuk mengumpulkan data dari calon peserta didik (CPD) guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin, menyatakan bahwa dalam menghadapi berita dan temuan KK palsu tersebut, mereka meminta Disdukcapil untuk menindaklanjuti pelaku pemalsuan KK.

”Dalam rangka mensikapi terkait berita yang beredar dan temuan 18 KK palsu. PPDB 2024 di SMA. Kami minta Dinas Capil untuk diteruskan (ditindaklanjuti) siapa yang memalsukan KK itu. Kemudian meminta Kadinas Cabdin data keseluruhan siswa yang diterima di tangka SMA dan SMK,” jelasnya.

Permintaan data ini dilakukan karena DPRD khawatir bahwa jumlah KK palsu bisa lebih dari 18, sehingga mereka meminta Cabdin segera mengumpulkan data tersebut.

”Takutnya tak hanya 18 KK. Makanya kami meminta cabdin mengumpulkan data keseluruhan siswa,” terangnya.

Mereka memberikan batas waktu hingga Jumat, 12 Juli 2024 untuk semua data siswa terkumpul agar Disdukcapil dapat melakukan verifikasi.

”Paling tidak Jumat sudah terkumpul. Nanti biar dinas capil bisa memverifikasi,” tuturnya.

Selanjutnya Ali menekankan apakah cabdin dan Disdukcapil bisa mengatasi permasalahan itu. Harapannya, kepastian dari data keseluruhan siswa itu bisa segera ada kepastiannya.

Plt Kepala Disdukcapil Pati Edi Sutikno pun menyatakan siap. Pihaknya akan memverifikasi keseluruhan data siswa tersebut.

”Kami siap bila nanti ada surat resmi. Instansi kami siap,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi SMK pada Cabdin Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah, Tarmuji, mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan atasan mengenai permintaan data tersebut dan akan berupaya memenuhi permintaan DPRD Pati dengan segera. [ADV]

Editor: Fatwa 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota DPRD Pati, Danu Ikhsan Desak Peningkatan Pengawasan untuk Cegah Geng Remaja

    Anggota DPRD Pati, Danu Ikhsan Desak Peningkatan Pengawasan untuk Cegah Geng Remaja

    • calendar_month Rab, 25 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti maraknya aksi geng motor yang melibatkan remaja di wilayah tersebut. Hal ini menyusul viralnya video sekelompok remaja yang menenteng senjata tajam sambil mengendarai motor di Jalan Raya Gabus – Tlogoayu, Pati. Danu Ikhsan Hariscandra, anggota DPRD Pati dari Fraksi PDIP, menekankan perlunya langkah preventif untuk […]

  • Pelajar NU Jawa Tengah Tegas Lawan Hoaks

    Pelajar NU Jawa Tengah Tegas Lawan Hoaks

    • calendar_month Sab, 16 Sep 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 76
    • 0Komentar

    Peserta serius memerhatikan materi seminar Lingkar Muria, SOLO – Fenomena hoaks menjadi isu seksi nasional yang diperbincangkan banyak orang hari ini,  mulai dari politisi di gedung parlemen hingga tukang becak di pinggiran jalan. Hoaks tumbuh subur bak jamur di musim penghujan. Penyebarannya begitu masif melalui sosial media yang hari ini keberadaannya tak terpisahkan dengan kehidupan […]

  • Bupati Pati Serahkan SK PPPK Paruh Waktu kepada 3.523 Tenaga Non-ASN

    Bupati Pati Serahkan SK PPPK Paruh Waktu kepada 3.523 Tenaga Non-ASN

    • calendar_month Sel, 16 Des 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.084
    • 0Komentar

    PATI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melaksanakan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada tenaga non-ASN yang telah mengabdikan diri di berbagai sektor pelayanan publik. Penyerahan SK dilakukan oleh Bupati Pati, Sudewo, di Alun-Alun Pati pada hari Selasa (16/12/2025). Sudewo menjelaskan bahwa kebijakan PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari […]

  • Pantai Banyutowo Bersolek, Angka Wisatawan Dikerek

    Pantai Banyutowo Bersolek, Angka Wisatawan Dikerek

    • calendar_month Sel, 24 Jul 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Salah seorang pengunjung sedang bersantai di pinggir Pantai Idola Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti. Di sampingnya berdiri gardu pandang. PATI – Pantai di Desa Banyutowo yang dinamakan Pantai Idola makin hari makin bersolek saja. Berbagai fasilitas pun mulai serius digarap pengelola. Tak heran, pantai yang dulunya kotor dan tak terawat ini, kini tiap harinya ramai dikunjungi wisatawan. […]

  • Pemdes Bakaran Wetan Meriahkan Hari Batik dengan Pemeran Virtual

    Pemdes Bakaran Wetan Meriahkan Hari Batik dengan Pemeran Virtual

    • calendar_month Sen, 4 Okt 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    Pameran batik tulis Bakaran secara virtual disiarkan langsung via YouTube. PATI – Di aula balai desa Bakaran Wetan itu sejumlah muda-mudi tampak anggun, mengenakan setelan batik tulis Bakaran. Mereka mengenakan batik motif klasik berwarna coklat gelap.  Muda-mudi itu sedang show virtual yang disiarkan secara langsung melalui YouTube, Minggu (3/10/2021). Tahun ini Pemerintah Desa Bakaran Wetan, […]

  • Polda Jateng Terjunkan Seribuan Personel Sukseskan PPKM Darurat

    Polda Jateng Terjunkan Seribuan Personel Sukseskan PPKM Darurat

    • calendar_month Jum, 2 Jul 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 82
    • 0Komentar

      Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Al Qudusy Semarang – Polda Jawa Tengah (Jateng) menegaskan bakal maksimal atau All Out untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah soal Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di wilayah hukumnya. Sebanyak 1.520 personel kepolisian bakal diturunkan untuk melaksanakan kebijakan pengganti sementara PPKM Mikro tersebut. Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi […]

expand_less