DPRD Pati Jamin Infrastruktur Tetap Jalan, Tak Terganggu Masalah Hukum Bupati
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month 1 jam yang lalu
- visibility 3.625
Ilustrasi infrastruktur/pembangunan
PATI – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati akan terus berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meskipun Bupati Pati yang kini dalam status nonaktif, Sudewo, sedang menjalani proses hukum di bawah yurisdiksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ditegaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, mengajak masyarakat untuk tidak meragukan kelangsungan seluruh program pembangunan daerah. Menurutnya, mekanisme pemerintahan saat ini berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.
Ali menjelaskan bahwa berbagai proyek pembangunan infrastruktur, terutama yang berfokus pada perbaikan dan peningkatan kualitas jalan-jalan di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Pesantenan, terus berlangsung tanpa hambatan.
Kepastian ini diperoleh setelah DPRD melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyatakan bahwa program pemerintah tidak akan terhenti akibat kondisi hukum yang dihadapi oleh kepala daerah.
“Ketika pemerintah pusat memberikan program ke daerah, tidak akan terpengaruh apabila kepala daerah terkena peristiwa hukum,” ujar dia.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa sejumlah bantuan keuangan yang sebelumnya telah diajukan pada masa kepemimpinan Sudewo juga akan tetap dicairkan sesuai prosedur.
Bantuan tersebut meliputi dana untuk perbaikan jalan melalui kebijakan Instruksi Presiden (Inpres), dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum, serta berbagai bentuk bantuan lain yang bersumber dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati.
Ali beroptimisme bahwa pembangunan infrastruktur dapat digencarkan mulai bulan April 2026. Oleh karena itu, ia mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk segera menyelesaikan seluruh tahap persiapan setelah periode liburan Idulfitri berakhir.
“Anggaran infrastruktur tahun ini sekitar Rp 400 miliar yang bersumber dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Jika tidak ada hambatan, semua bisa direalisasikan. Semoga program ini tetap berjalan sesuai rencana,” tutupnya.
(adv)
Editor: Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
