Breaking News
light_mode

DPRD Pati Gelar Sidang Paripurna untuk Sampaikan Hasil Pembahasan LKPJ Bupati 2025

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Rab, 22 Apr 2026
  • visibility 24.780

PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengadakan Sidang Paripurna yang berfokus pada penyampaian hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (21/4/2026) di Ruang Paripurna DPRD.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan dewan lainnya, yakni Wakil Ketua I Hardi, Wakil Ketua II Bambang Susilo, serta Wakil Ketua III Suwito. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra.

Ali Badrudin menyampaikan bahwa proses pembahasan LKPJ tersebut telah melalui serangkaian tahapan yang matang, mulai dari pembahasan di tingkat komisi hingga penyelarasan materi di Badan Anggaran DPRD.

“Rapat Paripurna hari ini merupakan penyampaian hasil pembahasan LKPJ Bupati Pati yang sebelumnya telah dibahas di tingkat komisi, kemudian disinkronkan di Badan Anggaran. Selanjutnya rekomendasi telah disampaikan oleh juru bicara DPRD Kabupaten Pati, saudara Muslihan,” ujar Ali usai memimpin jalannya sidang.

Ia menegaskan bahwa dokumen LKPJ Tahun 2025 memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan sekaligus acuan utama dalam merumuskan kebijakan daerah ke depannya.

Menurutnya, hasil penilaian dan evaluasi yang tercantum dalam laporan tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan peraturan daerah, perencanaan program pembangunan, hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun mendatang.

Selain menyampaikan hasil pembahasan, DPRD Pati juga telah menyerahkan berbagai catatan penting dan rekomendasi perbaikan kepada Plt Bupati agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Rekomendasi-rekomendasi tersebut telah kami sampaikan secara tertulis dan sudah kami serahkan kepada Saudara Plt Bupati Pati. Semoga rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.

(adv)

Editor: Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ingin Gelorakan Salawat

    Ingin Gelorakan Salawat

    • calendar_month Rab, 6 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 346
    • 0Komentar

    Siti Warisatul Mahmudah  Istimewa Risa punya cara menggelorakan lagu salawat, agar orang makin banyak yang menyukai. Caranya, gadis bernama lengkap Siti Warisatul Mahmudah itu terjun langsung dalam grup musik nasyid, yang banyak mendendangkan lagu-lagu salawat dengan syair kekinian. Risa tergabung di sebuah grup nasyid di Semarang. Awalnya gadis kelahiran Pati, 23 Novemner 1996 ini mengenal […]

  • Ketua DPRD Pati Tekankan Pentingnya Kerja Sama untuk Atasi Banjir

    Ketua DPRD Pati Tekankan Pentingnya Kerja Sama untuk Atasi Banjir

    • calendar_month Kam, 24 Apr 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 337
    • 0Komentar

    PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mendesak penanganan banjir yang kerap melanda daerahnya. Beliau menekankan perlunya solusi jangka panjang untuk mengatasi bencana tahunan ini yang berdampak luas terhadap petani, masyarakat, dan pelaku usaha. “Penanganan jangka panjang harus benar-benar dipikirkan bersama. Kami sangat berharap ada langkah konkret ke arah sana,” tegasnya. Ali menambahkan, penanganan […]

  • Pemkab Pati Sambut Bantuan Becak Listrik untuk Lansia, Inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto

    Pemkab Pati Sambut Bantuan Becak Listrik untuk Lansia, Inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto

    • calendar_month Jum, 14 Nov 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 766
    • 0Komentar

    PATI – Suasana haru dan bahagia terpancar dari wajah para lansia pengayuh becak di Pendopo Kabupaten Pati pada hari Rabu (12/11/2025). Deretan becak listrik yang berjejer rapi menjadi simbol harapan baru bagi mereka yang selama ini mengandalkan tenaga kayuhan untuk mencari nafkah. Sebanyak 60 unit becak listrik diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pati, Sudewo, sebagai […]

  • DPRD Pati: Pengembangan Wisata Perlu Analisa Sektor Unggulan

    DPRD Pati: Pengembangan Wisata Perlu Analisa Sektor Unggulan

    • calendar_month Kam, 19 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 304
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menekankan perlunya analisis mendalam terhadap potensi wisata unggulan di wilayah tersebut dalam upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Endah Sri Wahyungiati, anggota DPRD Pati dari Partai Golkar. “Pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,” ujarnya. “Pemkab harus menganalisis potensi […]

  • Sangat Menggiurkan, Cak Imin Janjikan Dana Desa jadi 5 Miliar Jika Terpilih jadi Wakil Presiden

    Sangat Menggiurkan, Cak Imin Janjikan Dana Desa jadi 5 Miliar Jika Terpilih jadi Wakil Presiden

    • calendar_month Sen, 22 Jan 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 278
    • 0Komentar

    POLITIK – Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terus mengumbar janji-janji manis yang sangat menggiurkan. Salah satunya adalah dana desa akan menjadi Rp 5 miliar per tahun, jika dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden. Pernyataan itu diungkapkan dalam momen debat wakil presiden, Minggu (21/1) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta. “Kedepan kita naikkan lagi anggarannya jadi […]

  • Edy Wuryanto: Penghapusan Tunggakan JKN Wujudkan Keadilan bagi Masyarakat Kecil

    Edy Wuryanto: Penghapusan Tunggakan JKN Wujudkan Keadilan bagi Masyarakat Kecil

    • calendar_month Sel, 14 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 282
    • 0Komentar

    GROBOGAN – Dalam sebuah acara advokasi dan sosialisasi pengembangan pelayanan kesehatan rujukan di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menghapus tunggakan iuran peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Penghapusan tunggakan ini penting untuk mengembalikan hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh layanan […]

expand_less