Breaking News
light_mode

Atasi HIV/Aids Pemkab Jepara Bentuk Forum Peduli

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Ming, 9 Sep 2018
  • visibility 193
Forum Warga Peduli Aids dibentuk di Desa Balong Kecamatan Kembang baru-baru ini 

JEPARA
– Berbagai cara dilakukan demi menekan angka penyakit menular HIV/Aids di
Kabupaten Jepara. Melalui Dinas Kesehatan, dibentuklah wadah bernama Warga
Peduli Aids (WPA). Tugasnya, WPA melakukan identifikasi potensi resiko di tiap
wilayahnya masing-masing.
Kepala
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), DKK Jepara, M. Fakhruddin
mengungkapkan, kecenderungan persebaran penyakit HIV/AIDS tidak hanya di
wilayah perkotaan, namun juga banyak ditemukan di wilayah pedesaan.
Untuk
mengatasi hal tersebut, tahun ini, pihaknya menargetkan 50 persen
desa/kelurahan yang ada di Jepara, sudah terbentuk forum WPA. Sedangkan untuk
tahun 2019, semua desa yang ada di Jepara sudah memiliki forum ini. “Saat ini
kami sudah bergerak terus, tiap minggu lebih dari dua desa kami datangi,”
tuturnya.
Pembentukan
forum tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka
kasus AIDS dan HIV di Kabupaten Jepara. Dikatakan, untuk tahun ini saja, hingga
bulan Juni 2018, terdapat 81 kasus HIV/AIDS di Jepara dengan korban meninggal
sebanyak 5 orang.
Dari
sisi pemeriksaan Voluntary Counselling and Tasting (VCT), saat ini semua
Puskesmas sudah bisa melakukannya. Sehingga tidak ada kesulitan lagi, bagi
masyarakat untuk memeriksaan kondisi tubuhnya.
Namun,
terkait dengan pengobatan, saat ini baru lima titik yang menyediakan, yaitu RSU
Kartini, Puskesmas Donorojo, Bangsri I, Mlonggo dan Pecangaan. Pihaknya  berharap, tahun depan semua Puskesmas sudah
memiliki fasilitas untuk melakukan pengobatan. Sehingga tidak ada alasan lagi
bagi masyarakat, dengan alasan jarak.
“Harapannya
kita bergerak menemukan, konsekwensinya akan mempermudah akses pengobatan.
Jangan sampai ada orang yang tidak mau berobat karena faktor jarak,” kata dia.
Libatkan Unsur Masyarakat
Dalam
pembentukan forum tersebut, semua pihak berkepentingan dilibatakan, sehingga
peran aktif dalam upaya pencegahan HIV AIDS bisa optimal. Mereka yang dianggap
berkepentingan tersebut di antaranya adalah dari unsur tokoh masyarakat,
penegak hukum dan keamanan, serta tokoh agama.
Sementara
itu, tugas utama dari forum WPA ini, yaitu melakukan identifikasi potensi
risiko HIV/AIDS, melakukan akses informasi dan layanan (penyuluhan, fasilitasi
pencegahan, test dan konseling HIV, dll), terakhir adalah zero stigma dan
diskriminasi. “Silahkan didata, yang memiliki risiko dan laporkan kepada bidan
desa,” tuturnya. (pur)

  • Penulis: Redaksi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Off Road Jelajahi Wisata Pati

    Off Road Jelajahi Wisata Pati

    • calendar_month Kam, 19 Sep 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Rally Wisata  GEMBONG – Ratusan mobil jip menyerbu Waduk Gembong, Waduk Gunungrowo, dan Wisata Jolong akhir pekan kemarin. Melalui jalur off road mereka merangkak menuju salah satu destinasi wisata andalan di Bumi Mina Tani tersebut. Kegiatan off road wisata itu sendiri dilepas oleh Wakil Bupati Saiful Arifin di halaman Plaza Pragolo.  Jalur-jalur yang dilalui oleh […]

  • Rehabilitasi Lahan Kritis Lestarikan Hutan Muria

    Rehabilitasi Lahan Kritis Lestarikan Hutan Muria

    • calendar_month Sen, 21 Mar 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 103
    • 0Komentar

      Aksi tanam pohon di kawasan Pegunungan Muria/zacki_fuad JEPARA – Penanaman ratusan bibit pohon dilakukan di kawasan Gunung Muria di Desa Tempur Kecamatan Keling, pada 19-20 Maret 2022 kemarin. Kegiatan ini dilakukan oleh Wahana Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (Wapalhi) Unisnu Jepara bersama para pecinta alam lainnya. Aksi penanaman pohon ini sebagai bentuk komitmen dalam […]

  • Ramadan Bermakna, Litbar Ajak Belajar dari Pengalaman Bule Prancis

    Ramadan Bermakna, Litbar Ajak Belajar dari Pengalaman Bule Prancis

    • calendar_month Jum, 28 Feb 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 91
    • 0Komentar

    PATI – Menjelang Bulan Ramadan di Pati diwarnai dengan kegiatan pengembangan literasi budaya yang unik. Komunitas Litbar berkolaborasi menyelenggarakan seminar tentang pengalaman hidup dan beragama sebagai seorang Muslim di Eropa, langsung dari para narasumbernya. Seminar ini diadakan secara bergantian di beberapa sekolah dan pondok pesantren di Pati dan Kudus, termasuk SMA N 2 Pati, SMA […]

  • Edy Wuryanto Minta Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Penonaktifan PBI

    Edy Wuryanto Minta Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Penonaktifan PBI

    • calendar_month Sab, 7 Feb 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.842
    • 0Komentar

    JAKARTA – Penonaktifan kepesertaan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berisiko menimbulkan kondisi darurat dalam layanan kesehatan, terutama bagi pasien penyakit kronis dan anak-anak yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat minimal 30 kasus pasien […]

  • Muntamah: Pemeriksaan Rutin di Posyandu Penting untuk Mencegah Stunting

    Muntamah: Pemeriksaan Rutin di Posyandu Penting untuk Mencegah Stunting

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 90
    • 0Komentar

    PATI – Muntamah, anggota DPRD Kabupaten Pati, mengimbau orang tua untuk secara rutin memantau perkembangan anak-anak mereka. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi D tersebut saat menekankan pentingnya pemeriksaan tumbuh kembang anak di posyandu secara berkala. Muntamah menjelaskan bahwa langkah ini sangat penting untuk mencegah stunting. Menurutnya, posyandu merupakan salah satu saluran efektif untuk melakukan […]

  • Pelanggaran Dana Desa Capai 10 Persen

    Pelanggaran Dana Desa Capai 10 Persen

    • calendar_month Jum, 13 Okt 2017
    • account_circle Redaksi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Istimewa Lingkar Muria, PATI – Inspektorat Kabupaten Pati masih menemukan pelanggaran terhadap pemerintah desa. Hal ini terlihat dari masih banyaknya desa yang  belum melakukan pembayaran pajak penambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), setelah pengunaan sumber dana desa. Kepala Inspektorat Sumarsono Hadi mengatakan, pihaknya selalu melakukan teguran terhadap desa yang belum melunasi pajak. Sebab jika tidak […]

expand_less