Breaking News
light_mode

Atasi HIV/Aids Pemkab Jepara Bentuk Forum Peduli

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Ming, 9 Sep 2018
  • visibility 746
Forum Warga Peduli Aids dibentuk di Desa Balong Kecamatan Kembang baru-baru ini 

JEPARA
– Berbagai cara dilakukan demi menekan angka penyakit menular HIV/Aids di
Kabupaten Jepara. Melalui Dinas Kesehatan, dibentuklah wadah bernama Warga
Peduli Aids (WPA). Tugasnya, WPA melakukan identifikasi potensi resiko di tiap
wilayahnya masing-masing.
Kepala
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), DKK Jepara, M. Fakhruddin
mengungkapkan, kecenderungan persebaran penyakit HIV/AIDS tidak hanya di
wilayah perkotaan, namun juga banyak ditemukan di wilayah pedesaan.
Untuk
mengatasi hal tersebut, tahun ini, pihaknya menargetkan 50 persen
desa/kelurahan yang ada di Jepara, sudah terbentuk forum WPA. Sedangkan untuk
tahun 2019, semua desa yang ada di Jepara sudah memiliki forum ini. “Saat ini
kami sudah bergerak terus, tiap minggu lebih dari dua desa kami datangi,”
tuturnya.
Pembentukan
forum tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka
kasus AIDS dan HIV di Kabupaten Jepara. Dikatakan, untuk tahun ini saja, hingga
bulan Juni 2018, terdapat 81 kasus HIV/AIDS di Jepara dengan korban meninggal
sebanyak 5 orang.
Dari
sisi pemeriksaan Voluntary Counselling and Tasting (VCT), saat ini semua
Puskesmas sudah bisa melakukannya. Sehingga tidak ada kesulitan lagi, bagi
masyarakat untuk memeriksaan kondisi tubuhnya.
Namun,
terkait dengan pengobatan, saat ini baru lima titik yang menyediakan, yaitu RSU
Kartini, Puskesmas Donorojo, Bangsri I, Mlonggo dan Pecangaan. Pihaknya  berharap, tahun depan semua Puskesmas sudah
memiliki fasilitas untuk melakukan pengobatan. Sehingga tidak ada alasan lagi
bagi masyarakat, dengan alasan jarak.
“Harapannya
kita bergerak menemukan, konsekwensinya akan mempermudah akses pengobatan.
Jangan sampai ada orang yang tidak mau berobat karena faktor jarak,” kata dia.
Libatkan Unsur Masyarakat
Dalam
pembentukan forum tersebut, semua pihak berkepentingan dilibatakan, sehingga
peran aktif dalam upaya pencegahan HIV AIDS bisa optimal. Mereka yang dianggap
berkepentingan tersebut di antaranya adalah dari unsur tokoh masyarakat,
penegak hukum dan keamanan, serta tokoh agama.
Sementara
itu, tugas utama dari forum WPA ini, yaitu melakukan identifikasi potensi
risiko HIV/AIDS, melakukan akses informasi dan layanan (penyuluhan, fasilitasi
pencegahan, test dan konseling HIV, dll), terakhir adalah zero stigma dan
diskriminasi. “Silahkan didata, yang memiliki risiko dan laporkan kepada bidan
desa,” tuturnya. (pur)

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pati Minta Percepat Regulasi, Ratusan Jabatan Perangkat Desa Kosong Berisiko Hambat Pelayanan

    DPRD Pati Minta Percepat Regulasi, Ratusan Jabatan Perangkat Desa Kosong Berisiko Hambat Pelayanan

    • calendar_month Ming, 28 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.421
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati mendesak pemerintah daerah segera merampungkan peraturan sebagai landasan pengisian perangkat desa. Hal ini dinilai sangat mendesak karena saat ini tercatat lebih dari 500 posisi perangkat desa di wilayah Pati masih belum terisi, yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada warga. Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menyampaikan […]

  • DPRD Pati Sampaikan Pokok Pikiran untuk RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026

    DPRD Pati Sampaikan Pokok Pikiran untuk RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026

    • calendar_month Jum, 23 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 362
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran tersebut merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat dari berbagai elemen. “DPRD Kabupaten Pati […]

  • Persijap Jepara Punya Bus Baru dari PO Bejeu

    Persijap Jepara Punya Bus Baru dari PO Bejeu

    • calendar_month Sel, 21 Sep 2021
    • account_circle Redaksi
    • visibility 343
    • 0Komentar

    Penampakan bus baru Persijap dari PO Bejeu  JEPARA – Senin (20/9/2021) Bupati Jepara Dian Kristiandi bersama jajaran menejemen PERSIJAP Jepara meluncurkan bus untuk operasional tim kebanggaan warga Jepara ini. Menejemen PO. Bejeu juga turut hadir dalam launching ini, lantaran bus itu merupakan bantuan dari PO tersebut. Launching bus dilakukan di depan pendapa RA. Kartini Jepara. […]

  • Dewan Pati Desak Penegakan Hukum Cepat atas Kasus Korupsi Kades Winong

    Dewan Pati Desak Penegakan Hukum Cepat atas Kasus Korupsi Kades Winong

    • calendar_month Rab, 18 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 267
    • 0Komentar

    PATI – Anggota DPRD Pati, Warsiti, mendesak penegakan hukum yang cepat dan transparan atas dugaan kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Winong.  Ia menilai kasus ini telah berjalan terlalu lama tanpa penyelesaian yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Warsiti menekankan bahwa korupsi merugikan masyarakat desa yang seharusnya mendapatkan pelayanan maksimal dari pemerintah […]

  • Tafsir Progresif Kiai Said Aqil, Empat Metode Dakwah Nabi Untuk Kejayaan NU

    Tafsir Progresif Kiai Said Aqil, Empat Metode Dakwah Nabi Untuk Kejayaan NU

    • calendar_month Ming, 7 Jul 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 507
    • 0Komentar

    Kiai Said Aqil Siradj Nabi Muhammad diturunkan di masyarakat buta huruf (ummi) secara keilmuan dan sesat yang nyata secara peradaban. Namun Nabi mampu membangun umat yang wasatha (Red,moderat-toleran) sehingga mampu menjadi saksi dalam segala bidang. Baik agama, sosial, ekonomi, peradaban, dan politik. Masyarakat wasatha inilah yang mampu berperan membangkitkan kemajuan dan meraih cita-cita di berbagai […]

  • Dana BOS Hampir Rp1 Miliar, Komisi D Pertanyakan Masih Ada Iuran di SMPN 1 Tayu

    Dana BOS Hampir Rp1 Miliar, Komisi D Pertanyakan Masih Ada Iuran di SMPN 1 Tayu

    • calendar_month Jum, 17 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.612
    • 0Komentar

    PATI – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Tayu menjadi sorotan tajam Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Hal ini menyusul adanya keluhan wali murid terkait pungutan biaya yang dinilai memberatkan, padahal sekolah dinilai telah menerima anggaran cukup besar. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menegaskan hal tersebut usai […]

expand_less