Pemilu 2019 Pati Butuh 4.369 Pengawas TPS
- account_circle Redaksi
- calendar_month Kam, 7 Feb 2019
- visibility 2
PATI
– Kebutuhan
pengawas TPS di Kabupaten Pati mencapai 4369. Bawaslu membuka pendaftaran pengawas TPS sampai tanggal 10 Februari di
sekretariat panwascam masing-masing kecamatan atau pengawas desa.
– Kebutuhan
pengawas TPS di Kabupaten Pati mencapai 4369. Bawaslu membuka pendaftaran pengawas TPS sampai tanggal 10 Februari di
sekretariat panwascam masing-masing kecamatan atau pengawas desa.
Kordinator
Devisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Pati, Karto
menyebut, pembentukan pengawas TPS ini sejalan dan merupakan amanat dari UU
Nomor 7 Tahun 2017.
Devisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Pati, Karto
menyebut, pembentukan pengawas TPS ini sejalan dan merupakan amanat dari UU
Nomor 7 Tahun 2017.
Perekrutan
pengawas TPS ini diatur dalam pasal 90 ayat 7. Disebutkan, pengawas TPS
dibentuk paling lambat 23 hari sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling
lambat 7 hari usai pemungutan suara.
pengawas TPS ini diatur dalam pasal 90 ayat 7. Disebutkan, pengawas TPS
dibentuk paling lambat 23 hari sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling
lambat 7 hari usai pemungutan suara.
Terkait timeline dijelaskan– pendaftaran dibuka 4 sampai 10 Februari 2019– masa perpanjangan 22-24 Februari 2019– pengumuman 8-12 Maret 2019– pelantikan dan bintek 25 Maret 2019
Untuk
tugasnya, para pengawas TPS ini akab bekerja tidak hanya pada hari H
pencoblosan. Sebelumnya, pengawas TPS juga dilibatkan dalam pengawasan
kampanye. ”Nanti mereka dilantik 25 Maret dan akan dilibatkan juga dalam
pengawasan-pengawasan kampanye yang dinilai melanggar. Termasuk menata
identifikasi TPS yang dinilai rawan,” papar Karto.
tugasnya, para pengawas TPS ini akab bekerja tidak hanya pada hari H
pencoblosan. Sebelumnya, pengawas TPS juga dilibatkan dalam pengawasan
kampanye. ”Nanti mereka dilantik 25 Maret dan akan dilibatkan juga dalam
pengawasan-pengawasan kampanye yang dinilai melanggar. Termasuk menata
identifikasi TPS yang dinilai rawan,” papar Karto.
”Dan
yang terpenting juga pengawasan proses pencoblosan sampai penghitungan suara.
Nanti mereka akan melaporkan apa saja kepada pengawas desa (PPD) yang
diteruskan ke panwascam dan ke bawaslu. Sesuai urutannya,” imbuhnya.
yang terpenting juga pengawasan proses pencoblosan sampai penghitungan suara.
Nanti mereka akan melaporkan apa saja kepada pengawas desa (PPD) yang
diteruskan ke panwascam dan ke bawaslu. Sesuai urutannya,” imbuhnya.
Pendaftaran
sendiri bisa dilakukan di panwascam atau pengawas desa. Rekrutmen pengawas
nanti hanya menyerahkan formulir pendaftaran dan berkas dan langsung dilakukan
wawancara. ”Wawancara dilakukan oleh panwascam, yang mempunyai wewenang. Dan
dibantu oleh pengawas desa yang diberikan mandat oleh panwascam,” terang Karto.
sendiri bisa dilakukan di panwascam atau pengawas desa. Rekrutmen pengawas
nanti hanya menyerahkan formulir pendaftaran dan berkas dan langsung dilakukan
wawancara. ”Wawancara dilakukan oleh panwascam, yang mempunyai wewenang. Dan
dibantu oleh pengawas desa yang diberikan mandat oleh panwascam,” terang Karto.
Karto
mengimbau, agar masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi bagian pengawal demokrasi. Untuk
terwujudnya pemilu yang bermartabat. (hus)
mengimbau, agar masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi bagian pengawal demokrasi. Untuk
terwujudnya pemilu yang bermartabat. (hus)
- Penulis: Redaksi
