Breaking News
light_mode

DPRD Pati Dorong Sinergi Pemkab Tangani Serangan Hama Tikus di Lahan Pertanian

  • account_circle Fatwa Fauzian
  • calendar_month Sab, 25 Apr 2026
  • visibility 24.950

PATI – Pemerintah Kabupaten Pati diminta segera mengambil tindakan nyata untuk menanggulangi serangan hama tikus yang merajalela di areal persawahan dan lahan pertanian.

Masalah ini dikhawatirkan semakin menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen, baik untuk tanaman padi maupun jagung yang menjadi andalan petani setempat.

Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun 2025 dalam sidang paripurna yang digelar pada Selasa (21/4).

Menurut Muslihan, penanganan hama tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kerja sama yang solid antara Dinas Pertanian dengan kelompok tani agar upaya pengendalian berjalan tepat sasaran, sehingga risiko kerugian ekonomi yang dialami petani dapat ditekan serendah mungkin.

“Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian untuk memperkuat upaya pengendalian hama tikus secara terpadu dan berkelanjutan melalui pendekatan pengendalian hama terpadu dengan melibatkan partisipasi aktif petani,” ujar Muslihan.

Tak hanya itu, ia juga meminta Dinas Pertanian untuk mempererat hubungan kerja dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Ia menilai posisi PPL sangat strategis sebagai penghubung, yang memastikan setiap kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun daerah dapat dijalankan dengan baik di tingkat masyarakat tani.

“Memperkuat sinergi dan koordinasi dengan PPL yang saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian agar pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat daerah tetap selaras dengan kebijakan pemerintah daerah,” jelasnya.

Muslihan menegaskan, kolaborasi tersebut menjadi kunci utama. Dengan adanya keselarasan program, maka peran PPL dalam memberikan bimbingan, pendampingan, serta layanan teknis kepada petani dapat berjalan secara maksimal, efisien, dan berkesinambungan.

“Sinergi ini penting guna memastikan bahwa peran dan tanggung jawab PPL dalam memberikan pendampingan, pembinaan, serta pelayanan kepada petani dapat berjalan optimal, efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

(adv)

Editor : Arif 

  • Penulis: Fatwa Fauzian

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kemandirian Ekonomi dan Pendidikan Jadi Isu Konfercab NU Pati 2019

    Kemandirian Ekonomi dan Pendidikan Jadi Isu Konfercab NU Pati 2019

    • calendar_month Jum, 1 Mar 2019
    • account_circle Redaksi
    • visibility 257
    • 0Komentar

    PATI – Konferensi Cabang (Konfercab) Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Pati bakal berlangsung (7/2/2019) pekan depan. Acara reorganisasi itu bakal digelar di Pondok Pesantren Mamba’ul Ulum Pakis Kecamatan Tayu, dengan mengusung tema “Satu Abad Menuju Kemandirian NU”, dalam konferensi itu isu-isu penting bakal dibahas. Diantaranya soal kemandirian ekonomi dan pendidikan. Ketua Konfercab PCNU 2019, Jamal Ma;mur […]

  • Haul 10 Syuro Mbah Mutamakkin Kajen Pati Digelar 16-26 Juni 2026, Berikut Rangkaian Kegiatannya

    Haul 10 Syuro Mbah Mutamakkin Kajen Pati Digelar 16-26 Juni 2026, Berikut Rangkaian Kegiatannya

    • calendar_month Sen, 8 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.498
    • 0Komentar

    PATI – Masyarakat Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, akan kembali menggelar peringatan Haul 10 Syuro Syekh Ahmad Mutamakkin 1448 Hijriah/2026 Masehi. Kegiatan tahunan tersebut akan berlangsung selama 11 hari, mulai 16 hingga 26 Juni 2026, dengan berbagai agenda keagamaan, sosial, dan budaya. Berdasarkan susunan acara yang telah diumumkan panitia, rangkaian kegiatan diawali pada Selasa […]

  • Kolaborasi Lintas Sektor Didorong Komisi D DPRD Pati untuk Tekan HIV/AIDS

    Kolaborasi Lintas Sektor Didorong Komisi D DPRD Pati untuk Tekan HIV/AIDS

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.770
    • 0Komentar

    PATI – Komisi D DPRD Kabupaten Pati menegaskan bahwa penekanan angka penyebaran HIV/AIDS di daerah perlu didukung oleh kerja sama yang erat antar berbagai sektor. Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D, menyampaikan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan kontribusi bersama dari berbagai komponen masyarakat dan instansi yang […]

  • Polres Jepara Berhasil Sikat Maling Motor Meresahkan

    Polres Jepara Berhasil Sikat Maling Motor Meresahkan

    • calendar_month Sen, 26 Sep 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Penyerahan barang bukti pencurian sepeda moto oleh Polres Jepara Maling motor meresahkan di wilayah Jepara berhasil diamankan Polres Jepara. Selama kegiatan Operasi Sikat Jaran Candi tahun 2022, ada 11 tersangka yang diamankan. JEPARA – Polres Jepara Polda Jateng menggelar acara Press Release hasil Operasi Sikat Jaran Candi tahun 2022 yang berhasil mengamankan 11 (sebelas) tersangka […]

  • Geger Petani Tulakan Jepara Dikasuskan Penambang

    Geger Petani Tulakan Jepara Dikasuskan Penambang

    • calendar_month Sel, 15 Feb 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Aksi protes petani dengan memotong jembatan glugu beberapa waktu lalu. Buntut kasus penambangan batuan illegal, petani Tulakan dilaporkan penambang. Hal ini diduga akibat buntut dari pemotongan jembatan glugu oleh kelompok tani. Para petani dilaporkan atas sangkaan perusakan akses jembatan. JEPARA – Kasus penambangan batuan illegal di Kali Gelis Desa Tulakan Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara memasuki […]

  • Beban Anggaran Bertambah, DPRD Pati Khawatir Belanja Pegawai Lebihi Batas

    Beban Anggaran Bertambah, DPRD Pati Khawatir Belanja Pegawai Lebihi Batas

    • calendar_month Kam, 7 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.700
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyoroti komposisi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini mencapai 34 persen. Pihak legislatif mewaspadai potensi kenaikan angka tersebut jika kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu direalisasikan. Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, […]

expand_less