Breaking News
light_mode

Sering Monitoring, Kinerja Panwas Dikeluhkan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 10 Mar 2018
  • visibility 641
Achwan



Lingkar Muria, PATI – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dinilai
berlebihan dalam menjalankan tugas. Hal itu diakui Ketua DPC PKB Kabupaten Pati
Muhamadun. Katanya, ada beberapa pengurus di anak cabangnya yang mengeluh,
sebab tugas panwas.
”Setiap kegiatan selalu
dimonitoring. Pertemuan-pertemuan selalu dipantau. Sepertinya ada sebuah
kecurigaan yang melekat ketika ada perkumpulan,” kata Muhamadun.
Mendekati Pilgub 2018 ini, kata
Muhamadun, banyak kegiatan seperti Muslimatan, Fatayatan, dan kegiatan-kegiatan
lain yang selalu dimonitoring oleh panwascam. ”hal itu tentu ada intruksi dari
atasnya,” imbuh wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Hal itu, lanjut Muhamadun, dinilai
sangat berlebihan. Sepertinya panwas selalu menaruh kecurigaan jika ada sebuah
kegiatan. ”Jangan begitulah, itu nanti kesannya seperti suasana mencekam,” kata
Muhamadun.
Menanggapi hal demikian, Ketua
Panwas Pati, Achwan menjelaskan, setiap kali pihaknya mengetahui adanya sebuah
kegiatan mengumpulkan orang banyak, baik itu dari unsur manapun, panwas memamng
akan datang dan memonitoring.
”Tujuannya jelas. Karena ini sudah
masuk tahap kampanye, monitoring itu untuk memastikan kampanye atau tidak.
Kalau itu kampanye, tentu harus mengantongi surat izin, serta perlengkapan
lainnya. Tidak usah gelisah,” kata Achwan.
Sementara kalau itu tidak kampanye,
lanjut Achwan, pihaknya akan memastikan kepada panitia jangan sampai ada
unsur-unsur kampanye yang dimasukkan. Tidak boleh membawa atribut, atau ada hal
yang mengarahkan untuk mrncoblos salah satu pasang calon,” imbuh Achwan.
Menurutnya, monitoring yang
dilakukan panwas ini malah sangat penting. Hal ini supaya menghindari dari
hal-hal yang tak diinginkan. ”Lebih baik ada panwas. Jadi nanti  bisa dimonitor, kampanye atau tidak. Jangan
sampai kalau kegiatannya ada yang menyalahi, lalu ada yang melaporkan
kegiatannya ke panwas. Kalau ada panwas di tempat kan lebih bisa ditegur
langsung dan diarahkan supaya tak terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (mil)  
 
  

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Pati Dengar Aspirasi Cabor, Dorong Penguatan Pembinaan Atlet

    DPRD Pati Dengar Aspirasi Cabor, Dorong Penguatan Pembinaan Atlet

    • calendar_month Ming, 22 Jun 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 246
    • 0Komentar

    PATI – Komisi D DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KONI dan 50 pengurus cabang olahraga (cabor) di Kabupaten Pati, Jumat (20/6/2025). RDP ini bertujuan untuk menampung aspirasi, kendala, dan kebutuhan dunia olahraga di Pati. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinporapar Rekso Suhartono, Ketua KONI Kabupaten Pati Sutarto Oenthersa, dan para pengurus […]

  • GP Ansor Muryolobo Salurkan Rp62,48 Juta Santunan untuk 71 Anak Yatim

    GP Ansor Muryolobo Salurkan Rp62,48 Juta Santunan untuk 71 Anak Yatim

    • calendar_month Sel, 17 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.417
    • 0Komentar

    JEPARA – Sebagai bentuk perwujudan kepedulian sosial, Gerakan Pemuda (GP) Ansor Desa Muryolobo menyelenggarakan kegiatan santunan anak yatim pada hari Ahad, tanggal 15 Maret 2026. Sebanyak 71 anak yatim-piatu dari seluruh pelosok Desa Muryolobo mendapatkan bantuan finansial yang totalnya mencapai Rp62.480.000. Menurut Marzuki, Ketua Panitia Kegiatan, jumlah dana yang terkumpul merupakan hasil kerja sama dan […]

  • Bahas Masalah Infrastruktur Jalan, Komisi C DPRD Pati Jadwalkan Pemanggilan DPU

    Bahas Masalah Infrastruktur Jalan, Komisi C DPRD Pati Jadwalkan Pemanggilan DPU

    • calendar_month Kam, 23 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.830
    • 0Komentar

    PATI – Untuk mendapatkan kejelasan terkait sejumlah persoalan di lapangan, Komisi C DPRD Kabupaten Pati akan segera memanggil jajaran Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati. Pemanggilan ini dilakukan guna membahas kendala yang menghambat pembangunan infrastruktur jalan, sekaligus menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang sebelumnya sempat terhenti. Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menjelaskan bahwa […]

  • DPRD Pati Beri Tiga Masukan Peningkatan SDM

    DPRD Pati Beri Tiga Masukan Peningkatan SDM

    • calendar_month Sel, 24 Sep 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 260
    • 0Komentar

    PATI – DPRD Pati memberikan tiga masukan terkait peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Pati. Masukan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Pati, yang membahas tentang pembangunan daerah. Salah satu anggota DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati dari partai Golkar, menekankan pentingnya pengembangan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. “Pendidikan vokasi […]

  • Joni Kurnianto: Peran PKL Sebagai Penopang Ekonomi Harus Diakui dengan Regulasi

    Joni Kurnianto: Peran PKL Sebagai Penopang Ekonomi Harus Diakui dengan Regulasi

    • calendar_month Sab, 7 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 2.888
    • 0Komentar

    PATI – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menekankan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) memerlukan penguatan regulasi yang substansial, mengingat mereka berperan sebagai pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemikiran ini dijabarkan secara komprehensif dalam disertasi doktoralnya yang berjudul “Penguatan Regulasi Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah”, yang disusun pada Program […]

  • Wakil Ketua DPRD Pati Dorong Bantuan Hukum Jadi Hak Semua Lapisan Masyarakat

    Wakil Ketua DPRD Pati Dorong Bantuan Hukum Jadi Hak Semua Lapisan Masyarakat

    • calendar_month Sel, 5 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 98.538
    • 0Komentar

    PATI – Pemerintah daerah diminta memperluas cakupan program bantuan hukum, yang selama ini lebih banyak difokuskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut DPRD Kabupaten Pati, ke depannya layanan ini harus diprioritaskan dan juga disediakan bagi masyarakat umum, terutama warga yang berasal dari kalangan ekonomi lemah agar mereka turut mendapatkan akses keadilan. Wakil Ketua II DPRD […]

expand_less