Breaking News
light_mode

Sering Monitoring, Kinerja Panwas Dikeluhkan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 10 Mar 2018
  • visibility 948
Achwan



Lingkar Muria, PATI – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dinilai
berlebihan dalam menjalankan tugas. Hal itu diakui Ketua DPC PKB Kabupaten Pati
Muhamadun. Katanya, ada beberapa pengurus di anak cabangnya yang mengeluh,
sebab tugas panwas.
”Setiap kegiatan selalu
dimonitoring. Pertemuan-pertemuan selalu dipantau. Sepertinya ada sebuah
kecurigaan yang melekat ketika ada perkumpulan,” kata Muhamadun.
Mendekati Pilgub 2018 ini, kata
Muhamadun, banyak kegiatan seperti Muslimatan, Fatayatan, dan kegiatan-kegiatan
lain yang selalu dimonitoring oleh panwascam. ”hal itu tentu ada intruksi dari
atasnya,” imbuh wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Hal itu, lanjut Muhamadun, dinilai
sangat berlebihan. Sepertinya panwas selalu menaruh kecurigaan jika ada sebuah
kegiatan. ”Jangan begitulah, itu nanti kesannya seperti suasana mencekam,” kata
Muhamadun.
Menanggapi hal demikian, Ketua
Panwas Pati, Achwan menjelaskan, setiap kali pihaknya mengetahui adanya sebuah
kegiatan mengumpulkan orang banyak, baik itu dari unsur manapun, panwas memamng
akan datang dan memonitoring.
”Tujuannya jelas. Karena ini sudah
masuk tahap kampanye, monitoring itu untuk memastikan kampanye atau tidak.
Kalau itu kampanye, tentu harus mengantongi surat izin, serta perlengkapan
lainnya. Tidak usah gelisah,” kata Achwan.
Sementara kalau itu tidak kampanye,
lanjut Achwan, pihaknya akan memastikan kepada panitia jangan sampai ada
unsur-unsur kampanye yang dimasukkan. Tidak boleh membawa atribut, atau ada hal
yang mengarahkan untuk mrncoblos salah satu pasang calon,” imbuh Achwan.
Menurutnya, monitoring yang
dilakukan panwas ini malah sangat penting. Hal ini supaya menghindari dari
hal-hal yang tak diinginkan. ”Lebih baik ada panwas. Jadi nanti  bisa dimonitor, kampanye atau tidak. Jangan
sampai kalau kegiatannya ada yang menyalahi, lalu ada yang melaporkan
kegiatannya ke panwas. Kalau ada panwas di tempat kan lebih bisa ditegur
langsung dan diarahkan supaya tak terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (mil)  
 
  

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Instagram PERSIJAP JEPARA 

    Kondisinya Memprihatinkan Rumput Stadion GBK Jepara jadi Sorotan Netizen

    • calendar_month Rab, 19 Jul 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 290
    • 0Komentar

      Instagram PERSIJAP JEPARA JEPARA – Stadion Gelora Bumi Kartini (GBK) yang menjadi kandang Persijap Jepara disorot netizen. Banyak komentar miring karena kondisinya yang dinilai memprihatinkan. Bahkan mencuat wacana galang donasi untuk perbaikan rumput lapangan Stadion GBK. Setiap postingan latihan tim Persijap Jepara hampir selalu ada yang berkomentar soal rumput dinilai tidak layak untuk sebuah […]

  • Guru Penggerak di Pati Bagikan Buku Gairahkan Siswa Membaca di Sekolah Pinggiran

    Guru Penggerak di Pati Bagikan Buku Gairahkan Siswa Membaca di Sekolah Pinggiran

    • calendar_month Sab, 25 Mei 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 283
    • 0Komentar

    PATI – Donasi buku dan pembelajaran literasi dilakukan komunitas guru penggerak Kabupaten Pati di SMP Negeri Satu Atap Sumbersoko, Sukolilo kegiatan ini bertepatan dengan temu akbar komunitas guru penggerak, Jumat (17/5). Para guru penggerak ini memiliki banyak pekerjaan rumah di bidang pendidikan salah satunya terkait literasi di sekolah. “Kegiatan donasi dan pembelajaran literasi ini sangat […]

  • DPRD Pati Gelar Medical Check Up untuk 50 Anggota

    DPRD Pati Gelar Medical Check Up untuk 50 Anggota

    • calendar_month Rab, 30 Okt 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 313
    • 0Komentar

    PATI – Sebanyak 50 anggota DPRD Kabupaten Pati menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check up) untuk memastikan kondisi mereka prima dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dalam dua kelompok, pada Senin (28/10) dan Selasa (29/10) di RS Mitra Bangsa. Wakil Ketua DPRD Pati, Hardi, menjelaskan, “Medical check up dilakukan selama dua hari. Dibagi […]

  • Harga Solar Non-Subsidi Membebani Nelayan, DPRD Pati Minta Pemerintah Pusat Sediakan BBM Khusus

    Harga Solar Non-Subsidi Membebani Nelayan, DPRD Pati Minta Pemerintah Pusat Sediakan BBM Khusus

    • calendar_month Jum, 26 Jun 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 100.360
    • 0Komentar

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak pemerintah pusat untuk segera mewujudkan kebijakan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar khusus bagi nelayan. Usulan ini disampaikan menyusul mahalnya harga solar non-subsidi yang dirasa sangat memberatkan pelaku usaha perikanan dan para nelayan. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Mukit, menyatakan bahwa ketersediaan solar […]

  • DPRD Pati Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan Banjir di Musim Hujan

    DPRD Pati Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan Banjir di Musim Hujan

    • calendar_month Jum, 31 Okt 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 612
    • 0Komentar

    PATI – Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyerukan kepada seluruh warga Kabupaten Pati untuk lebih waspada terhadap potensi banjir yang meningkat seiring dengan datangnya musim hujan. Imbauan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat banjir. “Dengan dimulainya musim hujan ini, kami mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk meningkatkan kewaspadaan,” kata dia. Selain […]

  • Warga Karangsari Tegas Tolak SHM di Lahan Eks HGU PT RSA yang Masa Berlaku Sudah Habis

    Warga Karangsari Tegas Tolak SHM di Lahan Eks HGU PT RSA yang Masa Berlaku Sudah Habis

    • calendar_month Rab, 18 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.513
    • 0Komentar

    PATI – Warga Desa Karangsari yang menjadi bagian dari Gerakan Masyarakat Peduli Tanah Karangsari (Gemparsari) di Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, mengemukakan penolakan mereka terhadap pemberian Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) milik PT RSA, yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Penolakan ini diwujudkan dengan pemasangan berbagai spanduk […]

expand_less