Breaking News
light_mode

Sering Monitoring, Kinerja Panwas Dikeluhkan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 10 Mar 2018
  • visibility 981
Achwan



Lingkar Muria, PATI – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dinilai
berlebihan dalam menjalankan tugas. Hal itu diakui Ketua DPC PKB Kabupaten Pati
Muhamadun. Katanya, ada beberapa pengurus di anak cabangnya yang mengeluh,
sebab tugas panwas.
”Setiap kegiatan selalu
dimonitoring. Pertemuan-pertemuan selalu dipantau. Sepertinya ada sebuah
kecurigaan yang melekat ketika ada perkumpulan,” kata Muhamadun.
Mendekati Pilgub 2018 ini, kata
Muhamadun, banyak kegiatan seperti Muslimatan, Fatayatan, dan kegiatan-kegiatan
lain yang selalu dimonitoring oleh panwascam. ”hal itu tentu ada intruksi dari
atasnya,” imbuh wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Hal itu, lanjut Muhamadun, dinilai
sangat berlebihan. Sepertinya panwas selalu menaruh kecurigaan jika ada sebuah
kegiatan. ”Jangan begitulah, itu nanti kesannya seperti suasana mencekam,” kata
Muhamadun.
Menanggapi hal demikian, Ketua
Panwas Pati, Achwan menjelaskan, setiap kali pihaknya mengetahui adanya sebuah
kegiatan mengumpulkan orang banyak, baik itu dari unsur manapun, panwas memamng
akan datang dan memonitoring.
”Tujuannya jelas. Karena ini sudah
masuk tahap kampanye, monitoring itu untuk memastikan kampanye atau tidak.
Kalau itu kampanye, tentu harus mengantongi surat izin, serta perlengkapan
lainnya. Tidak usah gelisah,” kata Achwan.
Sementara kalau itu tidak kampanye,
lanjut Achwan, pihaknya akan memastikan kepada panitia jangan sampai ada
unsur-unsur kampanye yang dimasukkan. Tidak boleh membawa atribut, atau ada hal
yang mengarahkan untuk mrncoblos salah satu pasang calon,” imbuh Achwan.
Menurutnya, monitoring yang
dilakukan panwas ini malah sangat penting. Hal ini supaya menghindari dari
hal-hal yang tak diinginkan. ”Lebih baik ada panwas. Jadi nanti  bisa dimonitor, kampanye atau tidak. Jangan
sampai kalau kegiatannya ada yang menyalahi, lalu ada yang melaporkan
kegiatannya ke panwas. Kalau ada panwas di tempat kan lebih bisa ditegur
langsung dan diarahkan supaya tak terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (mil)  
 
  

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepala Sekolah Ajak Sarapan Informasi Baca Koran

    Kepala Sekolah Ajak Sarapan Informasi Baca Koran

    • calendar_month Rab, 21 Mar 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 302
    • 0Komentar

    Lingkar Muria, PATI – Ratusan siswa-siswi SMP N 5 Pati menggelar gerakan literasi baca koran pagi kemarin di lapangan sekolah setempat. Gerakan literasi baca koran  diawali dengan salam literasi khas dari sekolah yang mengusung diri sebagai sekolah adiwiyata berliterasi itu. ”Yes baca, yes yes bisa, yes yes luar biasa.” Semangat. Begitu teriakan siswa-siswi kelas VII […]

  • Proses Hukum Kasus Ponpes Ndholo Kusumo Berjalan, ASPIRASI Apresiasi Kinerja Satreskrim Polresta Pati

    Proses Hukum Kasus Ponpes Ndholo Kusumo Berjalan, ASPIRASI Apresiasi Kinerja Satreskrim Polresta Pati

    • calendar_month Sen, 18 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.115
    • 0Komentar

    PATI – Aliansi Santri Pati Demokrasi (ASPIRASI) memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Pati terkait penanganan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Ndholo Kusumo. Penghargaan ini disampaikan langsung oleh Cak Ulil selaku perwakilan ASPIRASI setelah menggelar pertemuan dan diskusi bersama pihak kepolisian guna meninjau perkembangan […]

  • Edy Wuryanto: Pemerintah Harus Pastikan Perusahaan Siap Bayar THR Sejak Dini

    Edy Wuryanto: Pemerintah Harus Pastikan Perusahaan Siap Bayar THR Sejak Dini

    • calendar_month Jum, 27 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.769
    • 0Komentar

    JAKARTA – Temuan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diperoleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan bahwa perlindungan hak dasar pekerja di negara ini masih belum optimal. Perhitungan hingga pukul 15.00 WIB tanggal 25 Maret 2026 mencatat adanya 200 Laporan Hasil Pemeriksaan, 7 Nota Pemeriksaan I, serta 4 rekomendasi terkait kasus pelanggaran THR. Sebanyak 1.461 […]

  • Tambang Ilegal di Sukolilo Masih Jadi Polemik, DPRD Pati Desak Pemerintah Bertindak Tegas

    Tambang Ilegal di Sukolilo Masih Jadi Polemik, DPRD Pati Desak Pemerintah Bertindak Tegas

    • calendar_month Jum, 18 Apr 2025
    • account_circle Abdul Adhim
    • visibility 291
    • 0Komentar

      PATI – Aktivitas penambangan ilegal di wilayah pegunungan Kendeng, Kecamatan Sukolilo, kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik tambang galian C ilegal yang meresahkan masyarakat. “Penambangan ilegal harus segera ditindak tegas karena dampaknya sangat merugikan masyarakat,” ujar Bambang. Ia […]

  • Isu Batas Omzet Rp6 Juta, Bapemperda DPRD Pati Tunda Pembahasan Pajak UMKM

    Isu Batas Omzet Rp6 Juta, Bapemperda DPRD Pati Tunda Pembahasan Pajak UMKM

    • calendar_month Jum, 22 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.425
    • 0Komentar

    PATI – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati memutuskan untuk menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang diajukan oleh pihak eksekutif. Langkah ini diambil karena DPRD belum menerima dokumen kajian maupun hasil survei yang menjadi dasar rencana penerapan kebijakan tersebut. Ketua Bapemperda DPRD Pati, Danu Ikhsan […]

  • DPRD Pati Dorong Pembangunan Museum: Perda Cagar Budaya Jadi Landasan

    DPRD Pati Dorong Pembangunan Museum: Perda Cagar Budaya Jadi Landasan

    • calendar_month Rab, 19 Jun 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 347
    • 0Komentar

    PATI – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati sedang merancang Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya untuk melindungi warisan budaya di daerah tersebut. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi landasan untuk pembangunan museum, mengingat Kabupaten Pati yang telah berusia 700 tahun belum memiliki fasilitas museum untuk menyimpan artefak bersejarah. “Ada langkah […]

expand_less