Breaking News
light_mode

Sering Monitoring, Kinerja Panwas Dikeluhkan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 10 Mar 2018
  • visibility 917
Achwan



Lingkar Muria, PATI – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dinilai
berlebihan dalam menjalankan tugas. Hal itu diakui Ketua DPC PKB Kabupaten Pati
Muhamadun. Katanya, ada beberapa pengurus di anak cabangnya yang mengeluh,
sebab tugas panwas.
”Setiap kegiatan selalu
dimonitoring. Pertemuan-pertemuan selalu dipantau. Sepertinya ada sebuah
kecurigaan yang melekat ketika ada perkumpulan,” kata Muhamadun.
Mendekati Pilgub 2018 ini, kata
Muhamadun, banyak kegiatan seperti Muslimatan, Fatayatan, dan kegiatan-kegiatan
lain yang selalu dimonitoring oleh panwascam. ”hal itu tentu ada intruksi dari
atasnya,” imbuh wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Hal itu, lanjut Muhamadun, dinilai
sangat berlebihan. Sepertinya panwas selalu menaruh kecurigaan jika ada sebuah
kegiatan. ”Jangan begitulah, itu nanti kesannya seperti suasana mencekam,” kata
Muhamadun.
Menanggapi hal demikian, Ketua
Panwas Pati, Achwan menjelaskan, setiap kali pihaknya mengetahui adanya sebuah
kegiatan mengumpulkan orang banyak, baik itu dari unsur manapun, panwas memamng
akan datang dan memonitoring.
”Tujuannya jelas. Karena ini sudah
masuk tahap kampanye, monitoring itu untuk memastikan kampanye atau tidak.
Kalau itu kampanye, tentu harus mengantongi surat izin, serta perlengkapan
lainnya. Tidak usah gelisah,” kata Achwan.
Sementara kalau itu tidak kampanye,
lanjut Achwan, pihaknya akan memastikan kepada panitia jangan sampai ada
unsur-unsur kampanye yang dimasukkan. Tidak boleh membawa atribut, atau ada hal
yang mengarahkan untuk mrncoblos salah satu pasang calon,” imbuh Achwan.
Menurutnya, monitoring yang
dilakukan panwas ini malah sangat penting. Hal ini supaya menghindari dari
hal-hal yang tak diinginkan. ”Lebih baik ada panwas. Jadi nanti  bisa dimonitor, kampanye atau tidak. Jangan
sampai kalau kegiatannya ada yang menyalahi, lalu ada yang melaporkan
kegiatannya ke panwas. Kalau ada panwas di tempat kan lebih bisa ditegur
langsung dan diarahkan supaya tak terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (mil)  
 
  

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Persipa Pati Siap Mengarungi Liga Nusantara 2025/2026, Laga Perdana Hadapi Dejan FC di Magelang

    Persipa Pati Siap Mengarungi Liga Nusantara 2025/2026, Laga Perdana Hadapi Dejan FC di Magelang

    • calendar_month Jum, 28 Nov 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 1.021
    • 0Komentar

    PATI – Persipa Pati siap mengarungi kompetisi Liga Nusantara musim 2025/2026. Persipa Pati tergabung di Grup A, dengan pertandingan yang akan berlangsung tersentral di Magelang. Laga perdana akan dimainkan pada 29 November 2025, di mana Persipa akan menghadapi Dejan FC di Stadion Moch Soebroto pada pukul 15.00 WIB. CEO Persipa Pati, Rafi Arifin, menyatakan bahwa […]

  • Melihat Ramainya Pesanan Madu Mongso Jajanan khas Lebaran

    Melihat Ramainya Pesanan Madu Mongso Jajanan khas Lebaran

    • calendar_month Ming, 16 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 311
    • 0Komentar

    Madu mongso  Lebaran selalu identik dengan berbagai jajanan yang disuguhkan di meja-meja ruang tamu. Selain makanan kaleng, jajanan khas tradisional juga turut mewarnai suguhan lebaran. Seperti jajanan madu mongso. Menjelang lebaran pesanan jajanan jadul ini selalu ramai.  PATI – Kesibukan tampak di rumah produksi Madu Mongso di Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Menjelang hari […]

  • Komisi B DPRD Pati Minta Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Sesuai Aturan Pusat

    Komisi B DPRD Pati Minta Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Sesuai Aturan Pusat

    • calendar_month Kam, 16 Apr 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 24.508
    • 0Komentar

    PATI – Komisi B DPRD Kabupaten Pati terus bergerak cepat mencari solusi atas keluhan petani terkait akses pupuk subsidi. Salah satu langkah yang diambil adalah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pertanian untuk menangani masalah ini dalam jangka pendek. Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menekankan bahwa semua pihak terkait, termasuk Dinas Pertanian setempat, harus memberikan […]

  • Bupati dan Wakil Bupati Kudus meninjau perbaikan jalan.

    Bupati Kudus Tinjau Perbaikan Jalan R. Agil Kusumadya, 1.500 Titik Jalan Rusak Sudah Tertangani

    • calendar_month Sel, 20 Jan 2026
    • account_circle Abdul Adhim
    • visibility 1.689
    • 0Komentar

    KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati Bellinda Birton meninjau langsung proses perbaikan ruas Jalan R. Agil Kusumadya, Selasa (20/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan infrastruktur jalan rusak di wilayah Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan itu, Bupati Sam’ani menyampaikan bahwa dari total 3.570 titik jalan rusak di Kudus, sekitar 1.500 […]

  • Bupati Pati Klaim Ujian CAT Perangkat Desa Sangat Transparan

    Bupati Pati Klaim Ujian CAT Perangkat Desa Sangat Transparan

    • calendar_month Sab, 16 Apr 2022
    • account_circle Redaksi
    • visibility 348
    • 0Komentar

    Bupati Pati Haryanto PATI – Pada Sabtu (16/4/2022) sebanyak 706 peserta mengikuti ujian tertulis seleksi pengisian perangkat desa tahun 2022. Ujian tertulis ini menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang bertempat di UTC Convention Center Semarang. Ujian tertulis ini dilaksanakan pihak ketiga yaitu Unisbank Semarang. Tahapan ini dinilai sangat transparan. Sebab hasil nilai peserta bisa […]

  • Komisi A DPRD Pati Targetkan Tiga Perda Desa Selesai Tahun Ini, Pengisian Perangkat Desa Masih Tunggu Perda

    Komisi A DPRD Pati Targetkan Tiga Perda Desa Selesai Tahun Ini, Pengisian Perangkat Desa Masih Tunggu Perda

    • calendar_month Sel, 19 Mei 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 99.161
    • 0Komentar

    PATI – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memasang target penyelesaian tiga rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan erat dengan pemerintahan desa paling lambat akhir tahun 2026. Tiga materi regulasi yang sedang disiapkan tersebut mencakup aturan mengenai tata cara pengisian perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). […]

expand_less