Breaking News
light_mode

Sering Monitoring, Kinerja Panwas Dikeluhkan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sab, 10 Mar 2018
  • visibility 496
Achwan



Lingkar Muria, PATI – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) dinilai
berlebihan dalam menjalankan tugas. Hal itu diakui Ketua DPC PKB Kabupaten Pati
Muhamadun. Katanya, ada beberapa pengurus di anak cabangnya yang mengeluh,
sebab tugas panwas.
”Setiap kegiatan selalu
dimonitoring. Pertemuan-pertemuan selalu dipantau. Sepertinya ada sebuah
kecurigaan yang melekat ketika ada perkumpulan,” kata Muhamadun.
Mendekati Pilgub 2018 ini, kata
Muhamadun, banyak kegiatan seperti Muslimatan, Fatayatan, dan kegiatan-kegiatan
lain yang selalu dimonitoring oleh panwascam. ”hal itu tentu ada intruksi dari
atasnya,” imbuh wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Hal itu, lanjut Muhamadun, dinilai
sangat berlebihan. Sepertinya panwas selalu menaruh kecurigaan jika ada sebuah
kegiatan. ”Jangan begitulah, itu nanti kesannya seperti suasana mencekam,” kata
Muhamadun.
Menanggapi hal demikian, Ketua
Panwas Pati, Achwan menjelaskan, setiap kali pihaknya mengetahui adanya sebuah
kegiatan mengumpulkan orang banyak, baik itu dari unsur manapun, panwas memamng
akan datang dan memonitoring.
”Tujuannya jelas. Karena ini sudah
masuk tahap kampanye, monitoring itu untuk memastikan kampanye atau tidak.
Kalau itu kampanye, tentu harus mengantongi surat izin, serta perlengkapan
lainnya. Tidak usah gelisah,” kata Achwan.
Sementara kalau itu tidak kampanye,
lanjut Achwan, pihaknya akan memastikan kepada panitia jangan sampai ada
unsur-unsur kampanye yang dimasukkan. Tidak boleh membawa atribut, atau ada hal
yang mengarahkan untuk mrncoblos salah satu pasang calon,” imbuh Achwan.
Menurutnya, monitoring yang
dilakukan panwas ini malah sangat penting. Hal ini supaya menghindari dari
hal-hal yang tak diinginkan. ”Lebih baik ada panwas. Jadi nanti  bisa dimonitor, kampanye atau tidak. Jangan
sampai kalau kegiatannya ada yang menyalahi, lalu ada yang melaporkan
kegiatannya ke panwas. Kalau ada panwas di tempat kan lebih bisa ditegur
langsung dan diarahkan supaya tak terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (mil)  
 
  

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berawal dari Masjid, Aksi Bersih Kali Serut Libatkan Ratusan Relawan

    Berawal dari Masjid, Aksi Bersih Kali Serut Libatkan Ratusan Relawan

    • calendar_month Kam, 29 Mei 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 197
    • 0Komentar

    KUDUS – Keprihatinan atas pencemaran Kali Serut di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, telah menyatukan lebih dari 300 relawan dalam aksi bersih-bersih sungai skala besar. Gerakan yang diinisiasi oleh Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Daerah Muhammadiyah (MLH PDM) Kudus pada Kamis (29/5/2025) ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni. Awalnya, […]

  • Menikmati Bisingnya Takbir Keliling

    Menikmati Bisingnya Takbir Keliling

    • calendar_month Jum, 21 Apr 2023
    • account_circle Redaksi
    • visibility 254
    • 0Komentar

    Ilustrasi sound system kualitas terbaik dari Jatim di Blingoh, Jepara Di Blingoh Jepara dan Kutuk Kudus, para penikmat sound sistem terbaik bakal dimanjakan dengan “atraksi” bebunyian pada malam Idul Fitri tahun 2023 ini. Malam Idul Fitri khususnya, selalu disambut suka cita oleh seluruh umat muslim. Di malam lebaran di Indonesia kerap dimeriahkan dengan takbir keliling. […]

  • DPRD Pati Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Proses Hak Angket

    DPRD Pati Imbau Masyarakat Jaga Kondusivitas Daerah di Tengah Proses Hak Angket

    • calendar_month Jum, 22 Agu 2025
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 211
    • 0Komentar

    PATI – Rapat koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Pati pada Rabu (20/8/2025) membahas tindak lanjut pasca unjuk rasa yang sempat menjadi sorotan nasional. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Forkopimda, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati, Hardi, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah. Hardi menjelaskan bahwa DPRD telah […]

  • Banyak Keluhan Infrastruktur :  Wakil Ketua DPRD Pati Pastikan Usulan Perbaikan Sudah Masuk ke DPUTR

    Banyak Keluhan Infrastruktur : Wakil Ketua DPRD Pati Pastikan Usulan Perbaikan Sudah Masuk ke DPUTR

    • calendar_month Sel, 31 Mar 2026
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 3.896
    • 0Komentar

    PATI – Wakil Ketua DPRD Pati Hardi menyatakan pihaknya menerima banyak laporan mengenai kerusakan infrastruktur, terutama jalan raya, di berbagai wilayah Kabupaten Pati yang dikenal sebagai Bumi Mina Tani. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan telah menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. “Banyak laporan yang masuk, ada jalan rusak, jembatan yang membutuhkan perbaikan, hingga talut yang mengalami […]

  • Pencurian Sepeda Motor di Margorejo, Seorang Pria Berhasil Dibekuk Warga

    Pencurian Sepeda Motor di Margorejo, Seorang Pria Berhasil Dibekuk Warga

    • calendar_month Sab, 8 Jun 2024
    • account_circle Fatwa Fauzian
    • visibility 193
    • 0Komentar

    PATI – Seorang pria ditangkap warga setelah ketahuan mencuri sepeda motor, pria tersebut kemudian diserahkan kepada polisi dan dibawa ke Polsek Margorejo, pada Jumat (07/06/2024) Pagi. Kapolsek Margorejo, AKP Dwi Kristiawan, menyampaikan bahwa pria tersebut ditangkap oleh warga setelah kedapatan mencuri sepeda motor di pinggir jalan area persawahan Desa Sokokulon, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. “Anggota […]

  • Ribuan Wajib KTP Belum Rekaman  Bisa Terancam Kehilangan Hak Pilih

    Ribuan Wajib KTP Belum Rekaman Bisa Terancam Kehilangan Hak Pilih

    • calendar_month Jum, 2 Mar 2018
    • account_circle Redaksi
    • visibility 200
    • 0Komentar

    FOTO REPUBLIKA Lingkar Muria, PATI – Pada masa pencocokan dan penelitian (coklit), diketahui ada sekitar 40 ribuan warga yang tidak bisa menunjukkan kepemilikan E-KTP maupun surat keterangan (suket). Hal ini bisa mengakibatkan mereka tak bisa masuk daftar pemilih, tentu saja konsekuensinya mereka kehilangan hak pilihnya. Diketahui sejumlah data puluhan ribu itu memang belum melakukan perekaman. […]

expand_less