Komisi A DPRD Pati Kawal Nasib 1.219 Pegawai R4, Pastikan Tidak Ada PHK
- account_circle Fatwa Fauzian
- calendar_month Sel, 30 Sep 2025
- visibility 42
ASN yang terdiri dari PPPK dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati resmi dilantik hari ini, Selasa, 30 September 2025.
PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Bupati Pati, Sudewo, dalam memperjuangkan nasib 1.219 pegawai paruh waktu (R4) agar tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dukungan ini disampaikan setelah audiensi antara perwakilan pegawai paruh waktu dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati.
Anggota DPRD Pati dari Komisi A, Kastomo, menjelaskan bahwa pihaknya telah merespons aspirasi para pegawai paruh waktu dan berkoordinasi dengan Bupati Pati.
“109 orang kemarin yang sudah audiensi, tadi direspon langsung Pak Bupati akan mengajukan, sudah diajukan, sudah dikomunikasi, akan diajukan secara manual ke BKN,” jelasnya.
“Dan kita men-support juga, mendukung juga. Bagaimana itu tidak sampai nanti kena PHK. Itu sih kesepakatan kemarin, rekomendasi dari kita sudah direspon Pak Bupati,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Pati, Sudewo, memastikan bahwa ribuan pegawai paruh waktu di Kabupaten Pati akan mendapatkan kepastian status kerja.
Hal ini disampaikannya saat menerima pimpinan pengurus paruh waktu Kabupaten Pati di ruang kerja pada hari Selasa, 30 September 2025.
“Saya memberikan satu kepastian bahwa paruh waktu kami akomodir. Dan saya juga sebagai Wakil Ketua APKASI menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan-RB, Bu Rini, yang telah mengakomodir aspirasi kami,” kata Sudewo.
Ia menegaskan, sebanyak 1.219 pegawai paruh waktu (R4) akan diakomodir seluruhnya. Dengan adanya kepastian ini, diharapkan para pegawai semakin bersemangat dalam menjalankan tugas.
“Sehingga kawan-kawan paruh waktu ini ada kepastian dan tentu saja akan semangat untuk bekerjanya. Terima kasih, sebanyak 1.219 R4 ini kami akomodir semua,” tegasnya. (ADV)
Editor : Arif
- Penulis: Fatwa Fauzian
